Tenggarong, nomorsatukaltim.com – Guna terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kukar gandeng sejumlah OPD terkait Pemkab Kukar. Dalam hal tersebut, Dewan Kukar mengundang Bapenda, Dishub hingga Satpol PP pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kukar. Mereka membahas Pajak dan Retribusi sebagai bentuk upaya peningkatan PAD, Selasa (13/9/2022).
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Sopan Sopian menguraikan bahwa pada rapat kali ini merupakan bagian tugas dan fungsi komisinya dalam pengawasan keuangan daerah.
“Kita harus menggali potensi-potensi daerah, dan tentu kita bisa berdiri dengan kaki sendiri. Dengan penghasilan-penghasilan yang selama ini terlihat kecil tapi kalau kita kumpulkan luar biasa hasilnya. Ini yang menjadi perhatian kami bagaimana daerah dapat memperhatikan tentang PAD itu sendiri,” ucap Sopan saat dikonfirmasi awak media usai RDP dengan OPD penghasil PAD.
Sopan menyebutkan bahwa sebenarnya banyak potensi PAD di Kukar yang dapat digali. Diantaranya seperti parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga sarang walet. Ia juga mengungkapkan bahwa di Kukar banyak pemilik sarang walet, namun tidak membayarkan pajak bangunan.
“Kami berpesan kepada daerah untuk bisa memperhatikan SDM, semangat giatnya untuk bekerja bagaimana PAD menjadi tugas setiap OPD yang bisa menghasilkan PAD,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bapenda Kukar, Joko Susilo mengaku mengapresiasi atas RDP yang digelar DPRD Kukar. Menurutnya, masing-masing OPD memiliki pendapatan yang ditargetkan memberikan kontribusi bagi daerah tiap tahun. Sebab itu, Bapenda akan terus memberikan atensi maupun wawasan demi meningkatkan potensi peningkatan PAD yang ada di tiap OPD.
“Seperti retribusi parkir sekitar Rp 200 – Rp 300 juta, lalu kita sampaikan jumlah kendaraan motor kurang lebih 700 ribu. Seandainya sehari itu parkir saja hasilnya bisa sampai Rp 6 Miliar. Kami berharap dengan adanya RDP ini mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama sama mengali potensi pendapatan daerah terutama PAD,” singkatnya.
(Jat/Adv/DPRD Kukar)
