Kukar, nomorsatukaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono, meminta pemkab lebih memelototi lagi perusahaan yang beroperasi di Kukar. Para perusahaan swasta tersebut mestinya lebih โdipaksaโ untuk dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa sekitar perusahaan. Salah satunya melalui skema kerja sama dengan BUMDes.
Selain meramu kebijakan yang tepat untuk memulihkan perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Siswo Cahyono meminta Pemkab Kukar untuk lebih serius lagi menjalankan skema kerja sama antara perusahaan yang beroperasi di Kuakr, dengan BUMDes sekitar perusahaan.
Karena apabila ini dilakukan, akan lebih banyak lagi desa yang mandiri secara finansial. Pun masyarakatnya yang secara langsung akan terseret dalam pusaran pemberdayaan itu.
Terlebih saat pandemi seperti ini, membuat kondisi perekonomian masyarakat tingkat bawah, seperti di pedesaan menurun drastis.
“Kita di Kukar punya banyak perusahaan, sebenarnya jika dimaksimalkan kerja sama dengan BUMDes-nya, tentunya mendongkrak PAD desa,” ujar Siswo pada Disway Kaltim belum lama ini.
Sayangnya kolaborasi antara BUMDes dan perusahaan swasta itu belum berjalan dengan baik. Selain masih ada perusahaan yang belum memiliki jalinan kerja sama. Yang sudah ada pun, terkesan ogah-ogahan. Sekadar menggugurkan kewajiban saja.
Padahal ujar Siswo, BUMDes memiliki kekuatan dasar dan payung hukum yang jelas. Mulai dari Peraturan Menteri, undang-undang, hingga surat edaran (SE) dari kepala daerah.
“Harusnya jadi perhatian serius pemerintah termasuk bupati,” lanjut Siswo lagi.
Bupati Kukar pun dimintanya untuk bisa mengawasi dan memastikan SE-nya bisa berjalan sesuai semestinya. Agar dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Memastikan atau sedikit “memaksa” semua pelaku usaha untuk bermitra dengan BUMDes.
Jika perlu bupati selaku kepala daerah bisa memberikan reward and punishment bagi perusahaan yang berkontribusi atau pun tidak kepada BUMDes. Karena memang dengan diberdayakan BUMDes, selain dampak langsung yang dirasakan masyarakat akar rumput, juga sedikit meringankan beban pemkab sendiri.
“Itu PR pemerintah, mengamankan Permendes dan SE Bupati itu,” pungkas Siswo. Adv/mrf/ava
