Nomorsatukaltim.com โ Ribuan buruh melakukan aksi damai mendesak tuntut enam poin mereka bisa dipenuhi. Aksi demonstrasi para buruh dilakukan saat peringatan May Day atau Hari Buruh 2023. Pusat aksi dilakukan di Monas, Jakarta, Senin (1/5/2023).
Presiden Partai Buruh Said sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengutarakan enam tuntutannya.
Pertama, ujar Said, buruh menuntut agar Omnimbus Law UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Dicabut. Ia menjelaskan, terkait dengan buruh, ada 9 isu yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja.
Kesembilan isu itu, meliputi upah murah. Menurutnya selama ini upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh, dan ketentuan indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah.
Selanjutnya, outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan. Ia bilang, memang diatur pembatasan yang boleh di-outsourcing, tetapi itu hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
“Artinya, pemerintah telah memposisikan diri menjadi agen outsourcing,” tegas Said.
Hal lain yang disorot soal kontrak terus-menerus tanpa periode, PHK dipermudah, pesangon rendah, istirahat panjang 2 bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian mendapat upah, buruh yang bekerja 5 hari dalam seminggu hak cuti 2 harinya dihapus, jam kerja buruh menjadi 12 jam sehari, itu menyebabkan tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat.
“Selanjutnya di klaster ketenagakerjaan buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk, lalu ada sanksi pidana yang dihapus,” jelasnya.
Poin kedua, lanjutnya, buruh tuntut mencabut parliamentary threshold 4% dan presidential threshold 20%. Menurut Said, parliamentary threshold dan presidential threshold, menghidupkan kembali demokrasi terpimpin dan mempertahankan oligarki partai politik.
“Saat simulasi, jika partai politik di Pemilu 2024 mendapat 30-40 kursi di DPR RI, ada kemungkinan tidak lolos parliamentary threshold. Karena meski mendapat 30 – 40 kursi DPR RI, tapi bisa saja suara yang didapat di bawah 4% suara sah nasional,” ujar Said.
Ia mengatakan sebuah partai politik yang memenangkan Pemilu 2024 dengan 40 kursi tidak bisa duduk di Senayan. โHanya karena perolehan suaranya kurang dari 4% sah nasional 2024,” paparnya.
Said melanjutkan, tuntutan ketiga, mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Said Iqbal menegaskan, Partai Buruh menolak ketahanan pangan, karena di sana tidak ada kedaulatan pangan. Ia mencontohkan program food estate di Kalimantan Tengah dan Papua yang dinilai gagal. Impor pangan masih berlangsung.
Poin keempat, buruh juga tuntut RUU PPRT Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) disahkan. Menurut Said Iqbal, RUU PPRT diperlukan untuk memberi kepastian hukum pekerja rumah tangga.
Kelima, buruh menolak RUU Kesehatan. Aliansi buruh juga menyatakan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Buruh menuntut agar RUU itu menjamin kredibilitas para dokter dibandingkan fokus pada pengaturan pengelolaan dana BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.
“Harus dikontrol IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan council kedokteran, karena kalau dikontrol birokrat itu gudangnya korupsi. Kita tahu mental birokrat kita bagaimana, makanya organisasi profesi tidak main-main untuk memberi izin praktik, pemerintah tidak usah ikut campur,” imbuh Said.
Tuntutan terakhir, pilih Capres 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja. Said menegaskan pihaknya tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang pro Omnibus Law. Buurh akan memastikan memilih Capres yang mementingkan kesejahteraan buruh. (*/ Kmp)
