Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Keberadaan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan sejauh ini oleh sebagian kalangan dianggap masih belum merata. Sebut saja di Kecamatan Balikpapan Tengah. Yang saat ini masih minim sekolah negeri. Untuk tingkat SMP, Balikpapan Tengah hanya memiliki SMPN 1 dan SMPN 22. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK tidak ada sama sekali. Padahal tingkat lulusan SD dan SMP sangat banyak di wilayah tersebut.ย
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah, menyoroti kondisi ini. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Balikpapan Tengah, ia berkeinginan agar ada sekolah negeri baru yang dibangun. Sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sekarang menggunakan sistem zonasi.
“Tentu sudah menjadi kewajiban saya sebagai wakil rakyat untuk berusaha mendorong agar Balikpapan Tengah punya sekolah negeri baru. Terutama untuk tingkat pertama dan tingkat atas atau kejuruan,” ujar Ardiansyah saat menghadiri Sosper anggota DPRD Provinsi Kaltim, Mimi B Pane, Senin (3/10/2022).
Ardiansyah mengatakan meskipun mungkin saja ada yang menentang keinginannya tersebut, suka tidak suka dirinya akan terus bersuara dari gedung DPRD Balikpapan. Sehingga bisa menjadi masukan bagi Wali Kota Balikpapan. Untuk memperhatikan dan menciptakan kesetaraan dalam dunia pendidikan di Kota Beriman.
Bahkan kata Ardiansyah, banyak masyarakat yang berada di Dapilnya mengatakan lebih membutuhkan sekolah baru daripada seragam gratis.
“Jadi bangun sekolah itu, bukan di daerah yang sudah ada dibangunkan lagi. Tapi yang belum ada yang perlu dibangun. Begitu seharusnya. Dan di Balikpapan Tengah ini banyak masyarakat yang lebih mendukung dibangunnya sekolah baru. Bukan seragam gratis,” ujar laki-laki politis PPP ini.
Menurutnya, anggaran seragam gratis sebesar Rp 90 miliar itu lebih elok digunakan untuk membangun sekolah baru di daerahnya. Dan Ardiansyah menegaskan akan terus memperjuangan keinginan masyarakat di Kecamatan Balikapan Tengah untuk merealisasikan sekolah baru.
“Sampai sekarang pun belum ada seragam gratis nya. Kalau saja anggaran Rp 90 miliar untuk seragam itu dibuat sekolah, bisa jadi empat sekolah. Kalau seragam masyarakat Inya Allah mampu beli. Tapi kalau bangun sekolah dari mana uangnya. Masyarakat tidak akan mampu bangun sendiri,” tandasnya. (adv/ale)
