Suasana audiensi DPRD PPU dengan BPH Migas. (Ist)
Penajam, DiswayKaltim.com – Pansus II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan kunjungan kerja terkait Raperda Inisiatif DPRD tentang Ongkos Angkut BBM ke Penyalur di BPH Migas Jl Kapten Piere Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2019).
Ketua Pansus II DPRD Kabupaten (PPU), Wakidi, membuka rapat yang dilaksanakan di Aula Lantai I Gedung BPH Migas. Wakidi menyampaikan sulitnya warga Penajam mendapatkan BBM, khususnya solar bagi para petani.
“Awalnya kami pada tahun 2015, dengan teman- teman di DPRD sependapat, kenapa tak dibuatkan SPBU saja. Soalnya petani kami sulit untuk mendapatkan solar ketika waktu panen maupun musim tanam. Dan kebetulan di daerah kami diberi wewenang menetapkan ongkos angkutnya, latar belakang itulah yang mendasari Pansus II melakukan konsultasi ke BPH migas ini terkait dengan gambaran rencana itu,” jelasnya.
BPH Migas melalui Komite Migas Hendry Achmad mengatakan, memang ada beberapa solusi untuk menutupi kebutuhan petani dan agak sulit lantaran berkaitan dengan solar dan BPH Migas sudah memberikan alokasi solar tersebut untuk tiap-tiap daerah.
dan Pertamina tidak berani memberikan secara konvensional, di beberapa daerah juga meminta adanya suatu penyalur.
Menurutnya, BPH Migas akan mendorong langkah awal si penyalur di Kabupaten PPU untuk mengalokasikan jatah khusus bagi petani. Ini yang mungkin dapat direalisasikan dengan BBM jenis non subsidi.
“Sekarang ini harga solar Rp 5.150 per liternya, pemerintah memang berencana menambah subsidi kepada Pertamina Rp 2.000 / liter. Karena memang harga ekonominya Rp 10.300/liter. Tetap saja Pertamina masih menutupi angka kekurangannya,” jelasnya. (hms/jmd/dah)
