Balikpapan, Nomorsatukaltim.com – Aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar unjukrasa di Balai Kota Balikpapan, Senin (13/2/2023). Mahasiswa dari organisasi intra kampus yang tergabung dalam Aliansi Kota Beriman menuntut pemerintah menuntaskan enam permasalahan di Balikpapan.
Enam persoalan tersebut mulai dari penanganan banjir yang terhubung dengan sungai Ampal, pengawasan dan penegakan hukum terhadap angkutan laut yang mencemari lingkungan, infrastruktur pendidikan, krisis air bersih, pemerataan distribusi air bersih, menindak tegas pengembang-pengembang perumahan liar, dan meningkatkan kualitas angkatan kerja (sumber daya manusia) agar bisa bekerja di proyek-proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kami berharap tuntutan didengar Pemerintah Kota Balikpapan agar segera dituntaskan. Kami akan terus mengawal,” kata koordinator aksi, Zulfahmi Andriawan usai menyerahkan tuntutannya ke Asisten Sekda Kota Balikpapan Bidang Pemerintahan dan Kesra, Zulkifli.
Menurut Fahmi, terkait mandeknya pembangunan mitigasi bencana banjir dalam proyek pembangunan DAS Ampal tahun 2022 dengan anggaran Rp130 miliar, progresnya sangat kecil, baru 24%.
“Progres proyek pengendalian banjir sungai Ampal ini tak sesuai target,” katanya.
Kontraktor yang dipilih mengerjakan proyek sungai Ampal tidak profesional dalam bekerja. “Ini perlu disikapi serius oleh Pemerintah Kota Balikpapan,” kata Fahmi.
Mahasiswa mendesak Pemkot Balikpapan segera membentuk Tim Pansus, untuk mengaudit terhadap proyek DAS Ampal secara transparan.
Kedua, mendesak pemerintah mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap angkutan laut yang mencemari lingkungan.
Ketiga mendesak pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan yang inklusif dan tepat sasaran. Keempat; mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyelesaikan krisis air bersih pemerataan distribusi air bersih.
Lebih lanjut Zulfahmi menjelaskan, hingga hari ini Pemkot Balikpapan dinilai belum bisa menyelesaikan permasalahan kota. Salah satunya ketersediaan air bersih. “Hingga hari ini kita masih mengalami krisis air bersih, serta tidak adanya pemerataan distribusi air bersih,” jelasnya.
“Kelima, mendesak Pemkot Balikpapan menindak tegas pengembang-pengembang liar yang tidak sesuai dengan RTRW Balikpapan tahun 2012-2032,” tuturnya.
Terakhir, mereka menuntut Pemkot Balikpapan meningkatkan kualitas angkatan kerja agar memenuhi kualifikasi keterampilan dan bisa bekerja di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mahasiswa menilai, banyak tenaga kerja lokal belum dapat memanfaatkan peluang kerja dan atau bersaing mendapatkan pekerjaan karena tak memiliki sertifikat kompeten.
“Ini harus diatasi pemkot dengan membuka dan membiayai pelatihan-pelatihan, sekaligus dengan sertifikasi keterampilan bagi pekerja Balikpapan,” katanya.
Efek dari kurangnya peningkatan kualitas angkatan kerja, berimbas pada warga lokal tak bisa dapat bekerja di proyek pembangunan IKN. Angkatan kerja Balikpapan tidak memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan perusahaan yang jadi kontraktor di IKN.
“Atas dasar itu, kami menilai Pemkot Balikpapan masih kurang dalam peningkatan kualitas SDM lokal untuk dapat bersaing untuk mengisi posisi tenaga kerja ahli dalam pembangunan IKN,” jelasnya.
Sementara itu Asisten I Pemkot Balikpapan, Zulkifli mengatakan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa sedang berproses. “Enggak bisa seperti membalikkan telapak tangan,” katanya.
Zul menegaskan, seluruh permasalahan yang di sampaikan masa adalah permasalahan seluruh kota di Indonesia. “Semua kota di Indonesia itu pasti mengalami hal ini. Apalagi soal banjir, mungkin di dunia mengalaminya. Jadi saya minta kami ini sedang bekerja,” pungkasnya. (*)
