Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan masih terganjal masalah dokumen hibah. Namun Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim) tak tinggal diam. Untuk memastikan progres pembangunan fisik tetap berjalan, tiga skenario disiapkan.
nomorsatukaltim.com – Kepala Dishub Kutim, Rizali Hadi mengatakan, pada awal perencanaan, diprediksi pembangunan pelabuhan dimulai pasca proses hibah dari pemerintah pusat.
Namun ternyata di Tahun Anggaran 2021 ini dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), status penggunaan pelabuhan pengumpul ternyata ditetapkan jadi wewenang pemerintah pusat.
“Karena hibah sudah dilakukan, mungkin kami perlu waktu lagi untuk siapkan pengajuan perubahan,” ucap Rizali.
Langkah pertama yang Dishub ambil adalah, dengan bersurat kepada Kementerian Perhubungan. Tujuannya agar bisa mengubah status penggunaan pelabuhan menjadi pelabuhan penumpang lokal.
Karena dalam SIPD, hal itu jadi wewenang daerah. Sehingga perencanaan pembangunan dengan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim bisa berjalan.
“Jadi kami perlu waktu meminta kejelasan perubahan status itu,” imbuhnya.
Selanjutnya, sembari menyelesaikan urusan status pelabuhan, Dishub juga menyiapkan Badan Usaha Pengelola Pelabuhan. Mengingat proses yang panjang, lantaran harus melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu. Maka dinilai perlu untuk menyiapkan lebih awal.
“Walaupun prosesnya panjang, tetap kami siapkan. Agar bisa prosesnya tetap berjalan,” tuturnya.
Pembangunan fisik belum bisa dijalankan tahun ini. Maka Dishub coba mengambil langkah alternatif. Meminta bantuan dari dana corporate social responsibilty (CSR) untuk membangun beberapa kebutuhan di areal pelabuhan. Terutama untuk akses jalan dan jembatan.
“Ada empat paket yang kami ajukan tahun ini. Melalui dana CSR mungkin bisa membantu,” katanya.
Salah satunya adalah jalan masuk pelabuhan ke areal reklamasi. Serta jembatan yang menghubungkan dengan causeway dan dermaga. Jika dua pekerjaan itu dapat tuntas dikerjakan, maka nantinya akan membantu untuk arus material.
“Jadi akan mudah ketika nanti sudah bisa dibiayai oleh APBD. Saya yakin pekerjaan bisa berjalan cepat,” urainya.
Dishub menargetkan, pelabuhan ini dapat beroperasi dalam dua tahun ke depan. Oleh karena itu, berbagai skenario disiapkan untuk dapat memenuhi target tersebut. Mengingat Pelabuhan Kenyamukan ini sudah jadi prioritas pembangunan Pemkab Kutim.
“Jadi semuanya bisa berjalan, dan saat selesai bangunan fisiknya, administrasi juga tidak ada kendala,” tandasnya. (bct/zul)
