Dinilai Tak Beri Manfaat, 2 Desa di Paser Tolak Perpanjangan HGU Perusahaan Sawit

Paser, nomorsatukaltim.com – Masyarakat dari dua desa, yakni Pasir Mayang dan Modang Kecamatan Kuaro, secara tegas meminta Hak Guna Usaha milik (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII tidak diperpanjang pada 2023 mendatang. Diakui, perusahaan perkebunan sawit itu tidak memberikan dampak positif.

Bukan hanya itu, warga yang telah lebih dulu bermukim di daerah tersebut sejak masa Kerajaan Sadurengas, tak dapat menguasai hak atas tanah yang mereka miliki. Karena terkendala HGU dan kawasan cagar alam. Dikatakan perwakilan masyarakat dua desa itu, Syukran Amin, HGU perusahaan kelapa sawit dikeluarkan pada 1989. Namun selama 32 tahun beroperasi tak memberikan manfaat bagi warga setempat.

“Tak memberikan manfaat. Enggak ada pedulinya. Terbukti jalan-jalan yang ada kondisinya sampai saat ini tak kunjung mendapatkan perhatian perusahaan,” kata Syukran Amin usai hearing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkab Paser di ruang Sadurengas, Kantor Bupati Paser.

Lanjut Syukran, pertemuan dengan pihak Pemkab Paser dan BPN Paser imbas kemuakan atau kekesalan warga. Karena tak kunjung menemukan adanya penyelesaian lahan permukiman yang ditempati.

“Ini akibat surat dari Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang)/BPN yang tidak dilaksanakan di daerah. Hasil pertemuan (bersama BPN dan Pemkab Paser) juga mengambang,” sambungnya.

Surat Kementerian ATR/BPN bernomor SK.06.01/407-800.38/V/2021, tertanggal 10 Mei 2021 mengenai pengaduan masyarakat Desa Paser dan Paser Modang terhadap penerbitan sertifikat HGU atas nama PTPN XIII.

Adapun isi surat itu, pengadu mewakili masyarakat Adat Desa Paser Mayang, mengaku telah menguasai lahan garapan secara turun temurun sebagai tempat mata pencaharian. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Serta pernyataan Bupati Paser Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Paser.

Masih dalam surat, di atas tanah adat tersebut telah terbit Sertifikat HGU pada 1982 atas nama PTP VI (Persero) (sekarang PTPN XIII), tanpa ganti rugi kepada masyarakat adat. Sehingga pengadu menuntut pencabutan HGU atas nama PTPN XIII dan tidak memberikan perpanjangannya, serta memohon agar tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat adat.

Mengenai hal itu, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, diminta untuk melakukan penelitian data fisik, data yuridis, dan data administrasi terhadap penerbitan HGU atas nama PTPN XIII, serta dasar penguasaan masyarakat atas tanah yang dipermasalahkan.

Surat dari Kementerian ATR/BPN tidak dilaksanakan di daerah. Dari pusat sudah memerintahahkan agar penyelesaian konflik ini segera ada identifikasi lahan, sertifikat-sertifikat masyarakat, bukti-bukti tuntutan masyarakat itu apa. Dan dalam surat itu juga meminta agar penyelesaian ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, tidak terlalu lama.

“Surat dari Kementerian ATR/BPN Pusat tidak dilaksanakan di daerah. Dari pusat sudah memerintahkan agar penyelesaian konflik ini segera ada identifikasi lahan, sertifikat-sertifikat masyarakat, bukti-bukti tuntutan masyarakat itu apa. Surat itu juga meminta agar penyelesaian ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, tidak terlalu lama. Namun dalam tiga bulan ini tidak ada sama sekali respon,” terang Syukran.

Diungkapkannya, tuntutan itu sudah lama dilakukan. Hanya saja dua status besar yang secara keseluruhan menguasai seluruh area desa Pasir Mayang. Diterangkannya, HGU di Desa Paser Mayang seluas 980 hektare dan Desa Modang sekira 600-an hektare.

“Yang pertama HGU dari PTPN XIII dan yang kedua yakni masuk kawasan cagar alam,” beber Syukran.

Di tempat yang sama, Kepala BPN Paser, Zubaidi menuturkan sesuai dengan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pusat, pihaknya diminta untuk melakukan identifikasi permasalahan yang ada daerah tersebut. Diungkapkannya, masyarakat dari dua desa itu tidak menginginkan perpanjangan. Ia bilang, perpanjangan HGU tidak akan diberikan, apabila wilayah tersebut masih bersengketa.

“Tidak mungkin ada pemberian hak kalau masih ada sengketa. Otomatis itu menjadi pertimbangan, nanti finalisasi diperpanjang atau tidak semua kewenangan pusat, karena luasan lebih dari seribu hektar,” tandas Zubaidi.

Namun, pihak BPN Paser tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai fakta dan ada tuntutan masyarakat seperti apa. Pihaknya berjanji segera bersurat ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kaltim terkait tidak lanjut rapat tersebut. (asa/zul)

Leave A Reply