Digitalisasi Permudah Pelayanan Masyarakat Kaltim

Oleh: Darul Asmawan

Situasi pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasannya telah mendorong percepatan prospek pengembangan sistem digitalisasi dan elektronifikasi di Kaltim. Satu sisi positif dari upaya keras pemerintah membawa masyarakat keluar dari gempuran wabah dibahas dalam program Ngobrol Pintar, Santai dan Inspiratif alias Ngopi Sore, Kamis (22/7) kemarin.

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Rony Ferdiansyah, narasumber dari Bank Indonesia perwakilan Kaltim menuturkan, bahwa penerapan sistem digitalisasi secara tidak langsung lebih terdorong dengan adanya pandemi. Kendati ia mengaku tidak ingin menafikkan fakta besarnya korban meninggal dunia akibat virus corona, yang telah memicu penyebaran wabah secara global.

Secara umum, Rony menjelaskan, sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia sejak awal memang terus mendorong upaya memasyarakatkan sistem digitalisasi.

“Bahkan BI telah mengeluarkan blue print sistem pembayaran BI di 2025. Salah satunya mendorong elektronifikasi dan digitalisasi dalam segala bidang,” ungkapnya.

Meski ia menyadari, bahwa pekerjaan rumah yang masih tersisa dari upaya beralih ke kehidupan lebih praktis dan modern ini masih kerap terkendala dengan kesiapan dan kemauan masyarakat hijrah ke sistem digital dan elektronik.

Rony menuturkan, yang telihat pada beberapa kasus, memang dibutuhkan sedikit paksaan kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai sebagai salah satu wujud digitalisasi dan elektronifikasi tersebut.

Contohnya, kebijakan BI ketika menggulirkan penggunaan transaksi non tunai di jalan tol, awalnya masyarakat memang cenderung resistan, dengan segala kendala dan kesulitannya. Tapi lama kelamaan pengguna jalan tol jadi terbiasa dan nyaman dengan pola itu.

“Sehingga kami melihat bahwa memang harus ada sedikit unsur paksaan untuk mendorong masyarakat beralih. Harus ada kebijakan yang menyeluruh dari semua aspek. Bukan hanya BI, tetapi hal ini juga harus didukung pemerintah dan semua pihak terkai,” bebernya.

Optimisme yang sama, dituturkan Ari Tirtaprawita, narasumber dari PLN UP III Samarinda, yang diundang dalam diskusi bertajuk “aplikasi digitalisasi layanan publik”.

Ia mengatakan, PLN sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan ketenagalistrikan, telah menunjukkan upaya peralihan sistem konvensional ke sistem digitalisasi dan elektronifikasi pada banyak aspek pelayanan yang ditangani.

Dari mulai penanganan gangguan yang berangkat dari keluhan pelanggan, kemudian terkait permintaan kebutuhan listrik masyarakat. Penambahan daya. Pasang baru. Lalu proses-proses terkait transaksi. Sampai pembacaan meter yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Hanya dengan melalui sistem digital.

“PLN selalu mengedepankan proses itu, terutama di era digital dan masa pandemi. Proses digitalisasi telah dilaksanakan. Kami ada aplikasi yang mengakomodasi semua proses terkait kebutuhan masyarakat. Untuk mempermudah masyarakat dalam menikmati pelayan kelistrikan dari PLN,” tutur Ari Tirtaprawita.

Ari mengatakan, jelas bahwa proses ini tujuannya untuk mempermudah masyarakat.  Meskipun ada satu tantangan PLN untuk membumikannya. Yakni bagaimana PLN perlu menyosialisasikan secara lebih detil kepada masyarakat.

Hal itu menjadi tantangan PLN ke depan, katanya. Yaitu terus memberikan sosialisasi. Sehingga masyarakat bisa memahami lebih detil. Untuk memudahkan pelayanan PLN dan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar tersebut.

“Karena memang sangat mudah. Semua dalam genggaman, sepeti zaman modern ini. Tinggal klik-klik saja. Masyarakat tinggal melakukan transaksi dari rumah untuk menikmati pelayanan kami,” tambahnya memuji sistem baru yang diterapkan PLN untung menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu.

Ia menyebut, progres elektronifikasi dan digitalisasi di PLN Samarinda sejauh ini, telah berjalan dengan realisasi pelanggan pengguna aplikasi digital sebanyak 37 ribu. Dari total 505 ribuan pelanggan PLN UP III, yang mencakup wilayah Samarinda, Kukar, Kubar dan Mahulu.

“Jadi posisinya memang masih di bawah 10 persen dari jumlah pelanggan yang telah menginstal aplikasi,” imbuhnya.

Di sisi Bank Indonesia, Rony Ferdiansyah menambahkan, terkait digitalisasi dan elektronifikasi ini, ada beberapa kebijakan yang sudah didorong oleh BI untuk diimplementasikan. Salah satunya Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Dengan target jangkauan 12 juta merchant di seluruh Indonesia pada 2021 ini.

Di samping, kata dia, Bank Indonesia  sedang merancang sistem Bansos 4.0. Sebuah sistem penyaluran bantuan sosial pemerintah secara non tunai. Sistem ini dikatakan sebagai bentuk dukungan BI kepada pemerintah menjalankan program-programnya di masa pandemi.

“Artinya memang dengan adanya pandemi ini kami juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kami mendorong pemberian bansos tidak lagi menggunakan tunai, tapi non tunai. Di mana pengaplikasiannya nanti melalui bank-bank Himbara dan BPD. Sehingga masyarakat lebih dimudahkan. Juga untuk menghindari kerumunan. Intinya kebijakan kami mendukung kebijakan pemerintah dan untuk mempermudah masyarakat,” papar Rony.

Namun di lain hal, Rony tidak memungkiri bahwa penggunaan aplikasi berbasis digital dan elektronik di Kaltim memiliki tantang tersendiri dalam memaksimalkan pengembangannya. Hal itu karena, masih ada masyarakat yang belum mengerti penggunaan aplikasi. Apalagi masyarakat di wilayah dengan jaringan balnkspot.

Salah satu contohnya di Kaltim ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Yang merupakan daerah dengan kendala terbesar pengembangan digitalisasi di antara daerah lain di Kaltim.

“Tapi sebisa mungkin untuk tetap bisa mengimplementasikan elektronifikasi dan digitalisasi di sana. Meskipun masih ada kendala infrastruktur. Makanya mungkin setelah ini kita akan melakukan koordinasi lebih erat dengan pemda setempat untuk lebih menggiatkan elektronifikasi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, selain ada sedikit paksaan, dalam sosialisasinya, otoritas perlu lebih mengedepankan penggunaan bahasa-bahasa sederhana untuk me-non tunaikan transaksi di daerah. Baik di lingkungan pemda maupun di tataran masyarakat.

“Kami juga sudah mulai menjalankan yang namanya QRIS campaign. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan meminta bantuan dari GenBI. Mahasiswa yang mendapat beasiswa BI. Mereka membantu turun ke jalan, warung, kafe untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya penggunaan transaksi non tunai di mana QRIS menjadi andalan kami.”

Selain itu, jelas dia, BI intens menggelar ekspo secara virtual. Itu untuk menyosialisasikan lebih detil tentang tata cara penggunaan QRIS di masyarakat.

Ekspo yang diklaim sebagai salah satu terobosan BI menyosialisasikan digitalisasi di era pandemi telah memberikan Informasi lengkap tentang penggunaan QRIS yang menjadi andalan BI dalam peralihan era manual ke era digitalisasi.

“Kami juga sangat giat melakukan koordinasi dengan perbankan di Samarinda. Mereka mendukung kebijakan BI untuk me-nontunaikan transaksi pembayaran. Hampir Semua bank di Samarinda sudah memiliki sarana itu,” paparnya.

PLN tak mau kalah. Meraka mengembangkan aplikasi PLN mobile untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat kala pandemi. Tinggal instal di Playstore.

Semua layanan lengkap di aplikasi tersebut. Tinggal klik, kata Ari Tirtaprawita. Termasuk sistem pembacaan meteran listrik pelanggan. Bisa di-klik.

“Jadi mengurangi kekhawatiran masyarakat. Masyarakat tinggal melakukan swacam. Swadaya untuk pembacaan meter. Tinggal foto masukan ke aplikasi PLN Mobile sudah terselesaikan. Jadi memang aplikasi ini jadi solusi untuk saat ini. Maupun untuk ke depan di era modern ini,” klaimnya.

Terobosan itu juga dinilai sebagai langkah tepat menjawab keinginan masyarakat agar setiap keluhan direspon secara cepat.

Dengan aplikasi PLN mobile, lanjut Ari,  keluhan pelanggan bisa langsung masuk ke sistem PLN. Langsung terminator dan langsung ditangani. “Yang selama ini terjadi kami bisa memberikan pelayanan lebih maksimal. Karena memang semua terdata base.” tandasnya. *DAS

 

Leave A Reply