Vaksinasi Individu Berbayar Ditunda, Ini Alasan Kimia Farma

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Vaksinasi individu COVID-19 berbayar atau Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu yang sedianya dimulai Senin (12/7/2021) ditunda oleh PT Kimia Farma Tbk (KF). Kata perusahaan, pihaknya akan memperpanjang masa sosialiasi program tersebut.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” ujar Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno Putro dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (12/7/202), dilansir dari Antara.

Ganti mengatakan, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk atas pelaksanaan VGR Individu, membuat manajemen memutuskan memperpanjang masa sosialisasi serta pengaturan pendaftaran calon peserta.

Baca juga: Harga Vaksin COVID-19 Individu di Bawah Rp 1 Juta, Perdana di 8 Klinik

“Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD), cucu usaha KF, menyediakan 40  ribu dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran vaksinasi di enam kota Jawa dan Bali.

Plt Direktur Utama KFD Agus Chandra mengatakan, pihaknya membuka delapan titik penjualan vaksin COVID-19 melalui jaringan klinik perusahaan, yakni tiga di Jakarta, lalu satu di Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bali.

Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksinasi individu berbayar per dosis Rp 321.660 ditambah dengan harga layanan Rp 117.910, sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp 439.570 per dosis.

Dengan setiap orang mendapatkan suntikan sebanyak dua kali, maka harga paket lengkap vaksin mencapai Rp879.140 per individu.

KFD rencananya membuka akses bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin impor jenis Sinopharm tersebut mulai Senin ini, namun kemudian ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

DIKRITIK

Rencana vaksinasi individu berbayar ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengkritik pemerintah atas rencana VGR Individu.

Rencana tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.

“Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan. Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas,” kata Aliyah melalui keterangan resminya yang diterima di Makassar, dilansir dari Antara.

Perempuan asal Makassar itu menyebutkan, keputusan tersebut tentu tidak mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Seharusnya vaksin tersebut dihadirkan pemerintah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah vaksinasi gotong royong. Tidak hanya itu, Aliyah juga mengingatkan pemerintah, jika kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan darurat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan.

“Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja,” urainya.

Senada, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan mengatakan program vaksinasi COVID-19 individu berbayar atau Gotong Royong menipu rakyat di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak membuat kebijakan yang memeras keringat rakyat dengan dalih gotong royong.

“Gotong royong itu mulia. Tapi dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi,” kata Irwan dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (12/7/2021).

Irwan menyebut pelaksanaan program vaksinasi di tengah pandemi merupakan tugas negara, sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

Menurutnya, jika stok vaksin COVID-19 berlimpah, pemerintah seharusnya mendistribusikan vaksin tersebut secara masif ke sejumlah daerah. Politikus Partai Demokrat asal Dapil Kaltim itu pun meminta pemerintah segera menghentikan rencana pelaksanaan program vaksinasi individu berbayar.

“Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad mengkritik langkah program vaksinasi berbayar atau Gotong Royong bagi masyarakat. Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang aneh dan dikhawatirkan menghambat program vaksinasi yang tengah berjalan saat ini.

“Betul aneh. Yang gratis saja banyak yang tidak mau, apalagi berbayar. Dikhawatirkan menghambat program vaksinasi nasional,” kata Dadang dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (12/7/2021).

Tak hanya itu, Dadang khawatir program vaksinasi individu tersebut menimbulkan anggapan miring di tengah masyarakat terkait keampuhan vaksin. Menurutnya, akan banyak masyarakat yang menilai vaksin yang gratis kurang ampuh ketimbang yang berbayar.

“Akan timbul anggapan yang berbayar vaksinnya ampuh, yang gratis kurang ampuh,” ujarnya.

Melihat itu, Dadang berharap pemerintah bisa mencabut aturan vaksinasi berbayar tersebut. Ia juga meminta agar vaksinasi diberikan gratis secara keseluruhan kepada masyarakat tanpa pandang bulu.

“Sebaiknya vaksinasi diperluas dan dipermudah agar bisa diakses masyarakat luas dan tidak protokoler,” kata dia.

Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengaku sulit memahami kebijakan pemerintah tentang vaksinasi individu berbayar. Ia menilai kebijakan tersebut sekadar ada kepentingan bisnis.

“Aroma bisnisnya sangat kuat,” ujarnya.

Abdul menilai banyaknya masyarakat yang belum tervaksin karena berbagai kendala teknis dan birokrasi. Bukan sebaliknya justru menyalahkan masyarakat yang enggan divaksin.

“Akan lebih baik dan bijak kalau Pemerintah memaksimalkan pencapaian target vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya. (ant/cnn/zul)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim: