Meski Belum Bersertifikat, Tumpukan Batu Bara di Pelabuhan Tempayang Tetap Kena Retribusi

Paser, nomorsatukaltim.com – Tumpukan batu bara di Pelabuhan Tempayang, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro menuai sorotan publik. Mengingat berada di atas lahan Pemkab Paser. Namun pemilik emas hitam itu tidak meminta izin atau tak ada koordinasi dengan pemerintah daerah.

Informasi terbaru, Pelabuhan Tempayang yang merupakan aset Pemkab Paser itu belum memiliki sertifikat tanah. Saat ini masih proses pengusulan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Lagi kami usulkan,” aku Kabid Aset BKAD Paser, Ahmad Reyad.

Ia bilang, untuk diterbitkan sertifikat, sementara terkendala batas-batas wilayah. Pemkab Paser melalui BKAD menargetkan pada tahun ini.

“Adanya pengakuan batas (tetangga) sebelah sangatlah penting untuk mengusulkan legalitas tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Mudah-mudahan dari Dishub (Dinas Perhubungan) juga bisa membantu mendapatkan tanda tangan persetujuan dengan batas lokasi lahan,” harap Reyad.

Secara terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Paser, Inayatullah menuturkan, Pelabuhan Tempayang yang berada di atas lahan 5.120 meter persegi, belum laik dikatakan sebuah pelabuhan.

pemprov iduladha

“Tempayang itu belum bisa dikategorikan pelabuhan. Sebelumnya, hanya sebuah lahan kosong atau lahan tertidur yang kebetulan berada di pinggir sungai. Dulunya bekas pelabuhan perusahaan kayu. Ketika tak beraktivitas lagi dihibahkan ke pemerintah daerah,” kata Inayatullah.

Dapat dikatakan sebagai pelabuhan, setelah memenuhi beberapa kategori yang harus dipenuhi sebagai persyaratan. Di antaranya ada bolder, tempat mengikat kapal, kantor pengawasan hingga penerangan.

“Maka itu, sebenarnya belum menjadi ranah pengelolaannya Dishub,” sambungnya.

Inayatullah juga telah mengetahui, penerbitan sertifikat tengah diurus BKAD.

“Informasinya sudah berproses di BPN. Serta dari pengukuran dari pihak pertanahan ditemani bidang aset dan Dishub, saat pengukuran ada pengakuan dari saksi-saksi bahwa memang kepemilikan pemerintah daerah. Jadi tinggal legalitasnya saja lagi diproses,” urainya.

Dishub juga telah mengetahui pemilik tumpukan batu bara di Pelabuhan Tempayang. Hal itu diketahui satu hari sebelum peninjauan yang dilakukan oleh Bupati Paser dr Fahmi Fadli dan Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, Kamis (9/6/2021) lalu.

Dirinya saat itu bersama Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tana Paser, Captain Rahman. Ketika menanyakan kepada awak tugboat, disampaikan surat izin yang dikeluarkan dari KUPP bersandar di Pelabuhan Paser Sulet Barokah. Namun malah berlabuh di Pelabuhan Tempayang.

iduladha dprd kaltim

Lanjut Inayatullah, berdasarkan dokumen yang didapatkan Rahman, jika batu bara itu milik PT Polar. Pihak KUPP juga tak paham kenapa diarahkan ke Pelabuhan Tempayang. Akhirnya baik Dishub maupun Rahman langsung mengomunikasikan dengan PT Polar.

“Kami komunikasikan dengan pemilik batu bara, kenapa menaruh tanpa izin. Karena sudah terlanjur menumpuk di tempat (lahan Pemkab) mau tak mau kami kenakan retribusi Kepelabuhanan,” ungkap Inayatullah.

tempayang2

Inayatullah. (Awal/Nomor Satu Kaltim)

Selain pernyataan permohonan maaf, juga pihak PT Polar siap membayar retribusi yang dikenakan. Dijelaskan Inayatullah, pungutan telah sesuai Perda Nomor 12 tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan Air.

Retribusi yang dikenakan, yakni tambat labuh kapal, retribusi bongkar muat barang, retribusi penumpukan barang dan retribusi memasuki dermaga.

“Ya kami kenakan retribusi penumpukan (batu bara) dan keluar masuk mobil pengangkutannya,” bebernya.

Pihaknya telah menghitung berapa nominal retribusi yang harus dibayarkan. Sementara yang telah dibayar PT Polar baru hitungan sepekan.

“Saat itu masih hitungan per satu minggu. Karena retribusi hitungan per hari,” jelas Inayatullah.

Sebagai catatan, retribusi tambat labuh kapal sebesar Rp 25,3 juta. Diinformasikan, kapal muat batu bara itu bukan milik PT Polar, melainkan perusahaan lain. Sedangkan PT Polar membayarkan retribusi sebesar Rp 25,7 juta.

Nominal biaya retribusi per hari kendaraan tak sama, tergantung jenis. Untuk truk sedang Rp 5 ribu, backhoe Rp 7,5 ribu. Kapal 171 GT senilai Rp 25 ribu, kapal 2194 GT Rp 3 ribu.

“Sedangkan batu bara yang ada di Pelabuhan Tempayang dengan volume 2.100 ton. Per harinya dikenakan retribusi Rp 2 ribu per ton. Sudah dibayarkan ke bendahara penerimaan di Dishub, kemudian disetorkan ke kas daerah,” terangnya.

Informasi terakhir, PT Polar bakal memindahkan batu bara ke Pelabuhan Paser Sulet Barokah. Namun sampai sekarang belum. Sehingga tetap dipungut retribusi penumpukan maupun retribusi angkutan.

“Mereka (PT Polar) mengupayakan dalam pekan ini sudah mengeluarkan dari areal (Pelabuhan Tempayang). Makanya saat mau keluar (pindah) kami minta dikabari, guna menghitung sisa retribusi yang harus dibayarkan,” tambah Inayatullah lagi.

Jika Pelabuhan Tempayang sudah kosong dari tumpukan batu bara, ia menegaskan tak ada aktivitas lagi. Kembali jadi lahan tidur.

“Kalau sertifikatnya selesai. Mencanangkan akan dioperasionalkan kembali. Apakah oleh Pemda atau dikerjasamakan dengan perusahaan yang memiliki izin badan usaha pelabuhan,” pungkasnya. (asa/zul)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim: