Hari Ini Pendukung Makmur Kepung Golkar

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Gerakan perlawanan terhadap rotasi jabatan Ketua DPRD Kaltim, Makmur Haji Aji Panglima Kahar muncul di Samarinda. Kelompok yang menamakan diri Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APA-MB) bersiap melakukan aksi di sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Golkar Kaltim di Samarinda, Rabu (30/6) hari ini.

Mereka mengusung tageline HARUM “Harus Makmur” For Kaltim dalam aksi yang bakal dihadiri 150-200 massa aksi yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, pemuda dan masyarakat Kabupaten Berau.

Dalam konferensi pers yang digelar APA-MB malam tadi, aliansi menjelaskan tujuan aksi mereka tak lain dari menjaga harkat dan martabat tokoh Kaltim asal Kabupaten Berau, Makmur HAPK.

“Kami ingin menjaga harkat dan martabat tokoh kami, guru kami dan martabat Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur di Kabupaten Berau,” tutur Bastian, yang mengaku sebagai penanggungjawab APA MB.

“Beliau adalah keturunan dari Kesultanan Gunung Tabur. Jelas dari nama beliau. Maka dari itu, kami turun dari Berau untuk memperjuangkan kedaulatan kami. Dan mempertahankan kedaulatan Kaltim,” lanjutnya.

Aliansi juga menjelaskan, aksi mereka murni gerakan pemuda aktivis, mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Berau. Bukan kehendak dan instruksi Makmur HAPK.

pemprov iduladha

“Beliau sudah melakukan perlawanan melalui mekanisme partai. Surat gugatan sudah dikirim tim hukum Pak Makmur ke Mahkam Partai Golkar. Tapi kami melakukan gerakan ini tanpa diperintah Pak Makmur. Kami hadir untuk mengangkat harkat martabat Kabupaten Berau,” papar Bastian.

Koordinator aksi, Jogras Hutain mengatakan, selain 150-200 massa aksi merupakan pemuda, mahasiswa dan masyarakat Berau yang datang langsung dari kabupaten paling utara Kaltim tersebut, di tambah masyarakat dan mahasiswa yang sebelumnya memang berdomisili di Samarinda.

“Ada dua bus bergerak ke Samarinda dari  Berau. Diperkirakan malam ini (tadi malam) bisa bergabung,” ujar Jogras.

Massa aksi APA-MB membawa tujuh butir tuntutan ke hadapan petinggi Golkar Kaltim hari ini.

Pertama, menolak PAW Ketua DPRD Provinsi Kaltim Drs. H. Makmur HAPK, MM. Kedua, mendesak DPP Partai Golkar mencabut surat Nomor :B-600/golkar/VI/2021. Ketiga menolak Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim.

“Mendesak Rudy Mas’ud meminta maaf kepada ayahanda Makmur HAPK selaku tokoh Kaltim serta keturunan Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung.”

Selanjutnya, APA-MB mendesak Rudy Mas’ud untuk membuka alasan rasional sesuai surat rekomendasi pengajuan PAW Makmur HAPK di DPP Pusat.

iduladha dprd kaltim

Mereka juga menuntut, bahwa Rudy Mas’ud  harus bertanggungjawab atas politik yang terjadi di Partai Golkar dan harus meminta maaf kepada seluruh masyarat Berau. Terkhusus pemilih Makmur HAPK yang jumlahnya mencapai 38 ribu lebih. Hal itu sebagai wujud etikad baik dan menghormati Makmur HAPK sebagi senior di Partai Golkar dan tokoh politik di Kaltim.

Terakhir, “JIKA TERJADI KONFLIK HORIZONTAL DI KALTIM AKIBAT KEPUTUSAN YANG DILAKUKAN DPP PARTAI GOLKAR MAKA RUDY MAS’UD HARUS BERTANGGUNG JAWAB,” tulis APA-MB dalam siaran resmi yang diberikan kepada redaksi.

“Gerakan ini tidak akan putus sampai Pak Makmur tetap menjadi ketua,” ucap Bastian.

“Saya tidak akan berhenti sampai bertatap muka dengan Rudy Mas’ud sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim. Dan Sekjen Husni Fahruddin dalam aksi besok. Saya tidak mau berhadapan dengan pengurus yang tidak bisa membuat keputusan,” tambahnya dengan tegas dalam konferensi pers malam tadi.

LAPORAN POLISI

Upaya membungkam para pendukung Makmur terus dilakukan DPD Golkar Kaltim. Sampai kemarin, anggota partai beringin belum mencabut laporan polisi terhadap Aliansi Masyarakat Berau Bersatu (AMBB) di Polres Berau. Padahal kedua pihak sudah bertemu dan menghasilkan pernyataan damai.

Menurut DPD Golkar Kaltim, laporan polisi telah lebih dulu masuk dan diterima Polres Berau. Sehingga diperlukan analisis dan kajian yang komprehensif terlebih dahulu sebelum pihaknya memutuskan mencabut atau menindaklanjuti laporan tersebut.

Golkar melaporkan dua anggota AMBB dengan dugaan melakukan tindak pidana. DPD Golkar Kaltim menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 terkait pencemaran nama baik partai. AMBB juga diduga melanggar Pasal 55, Pasal 56, Pasal 406 dan Pasal 167 Ayat 1 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaporan dilakukan kuasa hukum DPD Partai Golkar Kaltim melalui surat bernomor 036/MHF/S-L/VI/2021 pada (26/62021) ke Polres Berau.

Dalam siaran resmi partai yang diterima Disway Kaltim, menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan, jumlah terlapor akan bertambah. Kuasa hukum bersama pengurus di DPD Golkar Kaltim tengah mempelajari seluruh isi video dan foto sebagai bukti otentik, yang dikumpulkan saat aksi demonstrasi Jumat (25/6) lalu.

Upaya hukum tersebut, sangat penting dilakukan, mengingat Partai Golkar dan

seluruh kader merasakan harga dirinya dicemarkan, terhina dan merupakan bentuk ujaran kebencian yang kemudian disebarkan melalui media sosial sehingga disaksikan banyak orang,” tulis DPD Partai Golkar Kaltim dalam siaran resmi yang ditandatangani Muhammad Husni Fahruddin.

Namun belakangan, DPD Golkar Kaltim kemudian mendapatkan kabar jika DPD Golkar Berau telah menerbitkan berita acara pertemuan Nomor 098/DPD/GOLKAR/BR/VI/2021 antara DPD Partai Golkar Berau dan AMBB.

Partai Golkar mengaku sangat menghargai komitmen dan rasa penyesalan AMBB. “Komitmen AMBB ini tentu saja menunjukkan pemahaman intelektual yang baik karena menyadari ada kesalahan dalam menyuarakan aspirasi mereka dan Golkar sangat mengapresiasi,” sebut partai yang identik dengan warna kuning dalam pesan tertulisnya kepada redaksi.

Namun demikian, partai tersebut menyebut belum dapat membuat keputusan terkait laporannya. Menurut mereka perlu waktu untuk melakukan kajian komprehensif sebelum membuat keputusan melanjut atau mencabut laporan. */DAS/YOS

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim: