Bupati PPU: Saya Ajak Seluruh Kepala Daerah Tak Urusi Covid

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud sewot. Ia mendeklarasikan mundur dari penanganan COVID-19. Politisi muda itu juga mengajak kepala daerah lain mengambil langkah serupa. Opo Tumon?

PPU, nomorsatukaltim.com – Politisi Partai Demokrat itu tak mampu menahan kekesalan. Program pengadaan bilik disinfektan atau sterilisasi virus yang dilakukan tahun lalu, jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, Kejaksaan sudah mulai ‘mengintip’ perkara itu.   

“Saya mengajak seluruh kabupaten/kota untuk tidak mengurusi ini (COVID-19). Karena Keppres itu tidak berlaku, ternyata. Ini ternyata menjadi bahaya,” respons AGM.

Keppres yang ia maksud ialah Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

“Kenapa, karena dalam Keppres 2020 itu, tentang keadaan luar biasa. Sekarang ini, itu menjadi masalah untuk saya. Kami diperiksa dan lain-lain,” sebutnya.

“Karena ini menjadi masalah untuk kami. Saya tidak mau jadi masalah. Kami mau menolong masyarakat, tapi ternyata menjadi masalah hukum. Saya tidak mengerti ini masalah hukum ini kenapa. Masalahnya kenapa?” ucapnya.

Tahun lalu, Pemkab PPU mendatangkan bilik sterilisasi atau chamber disinfectant. Jumlah seratus unit untuk manusia dan 4 unit untuk kendaraan. Masing-masing berharga satuan Rp 27 juta untuk bilik kecil, total Rp 2,7 miliar. Dan Rp 500 juta untuk bilik besar, total Rp 2 miliar.

Sementara dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan ada lebih bayar. Bilik manusia lebih bayar sekira Rp 509 juta, sementara yang untuk kendaraan lebih bayar sekira Rp 1,2 miliar.

“Kita mengadakan chamber, jadi masalah. Padahal masker saja yang dari harga 50 ribu satu kotak, saat itu di 2020 menjadi 500 ribu sampai jutaan rupiah. Chamber itu datang di bulan 3, yang masih kurangnya perkapalan, pesawat dan akomodasi lainnya,” urainya.

Politisi Demokrat itu mengaku kecewa, lantaran upayanya melindungi warga dipermasalahkan lembaga pengawas.

Ia mengartikan Keppres itu sebagai peringatan negara dalam kondisi luar biasa (KLB). Risiko apapun diambil untuk mengatasi situasi darurat. Termasuk penggunaan anggaran.

“Harusnya dalam dunia kesehatan, itu seperti keadaan perang. Jadi apapun dilakukan untuk memutus virus ini. Tapi kalau itu dilakukan dan ke depan menjadi masalah, mohon maaf kami tidak akan mengurusi itu,” urainya.

Tak menyangka hal itu dipermasalahkan negara. Padahal menurutnya ia sudah bekerja sepenuh hati untuk memulihkan situasi. Baginya itu sesuai dengan amanat Keppres tadi.

Maka itu, ia menyayangkan sikap penegak hukum. Yang menyoal saat keadaan sudah berbeda. Tak mempertimbangkan penilaian situasi pada saat awal lalu.

Justru ketika keadaan mulai membaik, kebijakan yang sudah diambil, dipersoalkan. “Kita dijadikan masalah, dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai dengan keadaan pertama itu,” sebutnya lagi.

“Padahal sudah ada berapa korban jiwa di PPU yang sudah meninggal. Untung saja yang meriksa tidak meninggal,” sambungnya.

Lebih lanjut, secara langsung Bupati yang aktif bermedsos ini meminta media massa mem-viral-kan penyataan itu. Ia menegaskan kejengahannya.

“Mau dia statusnya warna hitam, mau ungu sekalian, saya selaku Bupati yang diperiksa dan dipermasalahkan karena corona, pengadaan dan lain-lainnya ini, saya tidak mau ngurusin. Langsung saja pemerintah pusat yang urusin,” bebernya.

Karena itulah secara terbuka, Abdul Gafur Mas’ud menyatakan “akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai dari pengadaan, penanganan serta lain-lain. Saya menarik diri,” ucapnya.

Pernyataan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 PPU diucapkan usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa, (29/6).

Respon Akademisi

Tak ayal, beragam respon khalayak segera bermunculan. Redaksi mengumpulkan pendapat pengamat bidang hukum dan analis sosial budaya untuk Pak Bupati.

Hardiansyah Hamzah, pengajar hukum dari Universitas Mulawarman, menilai bahwa Bupati AGM telah memperlihatkan sikap yang sebenarnya tidak patut untuk dipertontonkan oleh seorang kepala daerah.

Pendapat dia itu, juga dapat diartikan sebagai bentuk pembangkangan kepada Menteri Dalam Negeri. Pengamat yang kerap disapa Castro, menilai bahwa Bupati PPU layak diberi sanksi teguran.

Karena bagaimanapun, menurutnya, kendali utama penanganan pandemi di PPU ada di tangan kepala daerah. Bahkan dalam surat edaran menteri dalam negeri, secara eksplisit disebutkan; ketua satuan tugas (Satgas) COVID-19 adalah kepala daerah.

“Itu ex-officio dijabat oleh kepala daerah, dan tidak boleh didelegasikan kepada pejabat lain,” kata Castro, berbicara kepada media ini secara daring, Selasa (29/6).

Menurutnya, kalau kepala daerah menyerah dan menyatakan mundur dari urusan publik maha penting itu, maka hal tersebut dapat dimaknai dalam dua hal.

Pertama, kepala daerah bersangkutan gagal melindungi warganya. Dan Kedua, kepala daerah membangkan kepada atasannya, dalam hal ini menteri dalam negeri.

“Harusnya kepala daerah ini dipanggil dan diberi sanksi berupa teguran oleh mendagri. DPRD juga harusnya menjalankan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak interpelasi atau hak angket kepada bupati. Dengan argumentasi melabrak SE Mendagri dan menyerah gagal menangani pandemi COVID-19,” tutur akademikus yang terkenal kritis.

Di samping analisis hukum tadi, Castro juga beranggapan bahwa alasan yang melatarbelakangi aksi Bupati PPU itu tak bisa diterima nalar sehat publik.

Mana ada pejabat publik marah dan kecewa karena diperiksa, katanya. Seharusnya, kalau kepala daerah itu merasa tidak ada yang bermasalah, tidak perlu risih.

Malah, “kalau disebut pendanaan COVID-19 itu urgen (mendesak) jadi perlu diberikan kelonggaran, itu justru logikanya terbalik. Justru karena dana COVID-19 ini rawan disalahgunakan oleh penumpang gelap, makanya harus diawasi ketat. Itu logikanya!!” tutup Castro.

Pandangan lain, datang dari analis sosial budaya, Nasrullah. Ia menilai pernyataan  Bupati PPU yang diminta untuk diviralkan itu, kurang pantas secara etis sebagai pemimpin.

Seharusnya menurut dia, sebisa mungkin sebagai pemimpin, AGM memperlihatkan  optimisme kepada warganya di masa sulit seperti ini. Dan sebaiknya menghindari melakukan hal-hal yang kurang pantas.

Memang, kata dosen FIB Unmul ini, di masa krisis seperti saat ini, pemimpin justru diuji kapasitasnya. Mampu tidak mengayomi bawahan dan warganya? “Mampu tidak melewati setiap ujian di masa krisis akibat pandemi ini?” ujar Nasrullah, kepada Disway Kaltim, Selasa (29/6).

Ia berpendapat, menghadapi gempuran SARS-CoV-2 ini, diperlukan manajemen krisis dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pemerintah mampu bekerja sama dan bekerja keras menghadapi pandemi ini.

Komunikasi pemerintah kepada masyarakat mengarah pada optimisme. “Perihal ujaran mengenai tidak ingin lagi mengurus COVID, hal tersebut sepatutnya tidak perlu diucapkan. Sekesal apapun pemerintah, karena bagaimanapun itu tugas beliau selaku pemerintah. Apapun tantangannya, mesti dihadapi dengan manajemen krisis,” papar penulis opini di Surat Kabar Harian Disway Kaltim.

Perlu diketahui, katanya lagi, bahwa wabah pandemi menghasilkan memang telah menghasilkan kondisi “liminal”. Yakni kondisi yang membuat orang bingung menghadapi keadaan.

Oleh sebab itu, justru, saat seperti inilah pemimpin diuji kemampuannya. “Dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi warganya,” tuntas Nasrullah. *RSY/DAS/ YOS

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim: