Berau Tak Tergoda Gabung Kaltara

Tanjung Redeb, nomorsatukaltim.com – Bupati Berau Sri Juniarsih memastikan, Bumi Batiwakkal tetap menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, tidak masalah ada ajakan dari Kalimantan Utara (Kaltara) untuk bergabung, namun masyarakat Berau sudah sangat nyaman menjadi bagian dari Provinsi Kaltim. “Akan terasa Berat jika harus bergabung dengan Kaltara,” katanya kemarin.

Banyak pertimbangan yang membuatnya berat lepas dari Kaltim. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Banyak keuntungan yang akan didapatkan, dengan adanya IKN baru di Kaltim.

Mulai dari perkembangan pembangunan, peluang ekonomi, khususnya di bidang pariwisata. Pasalnya, di Provinsi Kaltim tidak ada daerah yang objek wisatanya lebih lengkap dari Kabupaten Berau.

“Ini adalah kesempatan dan peluang kita. Dan saya pikir, posisi kita sudah tepat saja di Kalimantan Timur saja. Memang tidak salah juga kita dilirik Kaltara, mengingat potensi alam Berau sangat lengkap,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis mengakui apa yang dilakukan Pemprov Kaltara merupakan hal yang wajar dan lumrah. Dirinya menilai, mengajak Berau bergabung ke Kaltara untuk menambah perluasan daerah, yang mana akan akan berdampak terhadap dana bagi hasil (DBH) bagi Kaltara.

Jadi, ajakan tersebut belum terlalu serius. Karena belum ada pembicaraan formal antar kedua pemerintah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, kata dia, tidak akan gegabah dalam mengambil sikap. Tentunya maasih banyak yang harus menjadi pertimbangan sebelum bergabung ke Kaltara

“Prosesnya panjang. Apalagi ajakan itu hanya disampaikan dalam forum silaturahmi. Perlu ada pembahasan lebih lanjut lagi,”

Sri Juniarsih, Bupati Berau

Selain itu, dikatakannya, perlu meminta pertimbangan kepada provinsi induk yakni Kaltim dan juga anggota DPRD Berau maupun provinsi. Khususnya untung rugi yang akan diperoleh Berau, jika menerima ajakan bergabung ke Kaltara meninggalkan Kaltim.

“Jadi ini hanya wacana saat pertemuan silaturahmi. Dan saya tegaskan, proses ini tidak akan sebentar, dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, keinginan sejumlah pihak agar Bumi Batiwakkal menjadi bagian dari Kalimantan Utara (Kaltara), masih disuarakan. Meski Pemkab Berau, dengan tegas sudah pernah menolak.

Wacana gabung Kaltara itu, mencuat pada pertemuan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dengan tokoh masyarakat di Bulungan, pada 18 Juni lalu. “Mudahan mau. Saya sudah dua kali komunikasi dengan Pemkab Berau. Harapan kita, mereka mau,” ujar Zainal kepada awak media.

Meski begitu, Zainal mengaku belum ada sinyal terkait keinginan mengajak bergabung ke Kaltara. Pemprov Kaltara masih berusaha melakukan pendekatan, dengan prioritas pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Bulungan dan Berau.

“Kalau kita sudah buat jalan koneksi yang bagus . Kemudian Kampung Baru (Kecamatan Tanjung Palas Timur) tembus ke Tanjung Batu (Kecamatan Pulau Derawan). Itu akan memudahkan transportasi dan komunikasi dengan masyarakat Berau,” ujar Zainal.

Dengan begitu, Dia berharap Bumi Batiwakkal yang kaya akan sumber daya alam dan potensi wisata, itu mau bergabung dengan Kaltara. Terlebih, kata Zainal, dalam beberapa sektor, Berau sudah menginduk ke Kaltara. Seperti listrik, pajak, dan beberapa kantor perwakilan wilayah yang menginduk ke Kaltara.

Wacana penggabungan Berau ke Kaltara ini, didukung sejumlah tokoh masyarakat. Abdul Djalil Fatah, misalnya. Mantan anggota DPRD Kaltara ini, mengaku mendukung penuh wacana penggabungan ke Bumi Benuanta –sebutan Kaltara.  Alasannya, karena kedekatan wilayah dan jejak sejarah.

“Pernah dibentuk pembantu Gubernur Wilayah Utara, saat merintis pemekaran Kaltara dari Kaltim. Waktu itu, Berau bergabung dengan kita. Kalau bisa, sekarang Berau bergabung lagi,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, adanya jalinan kekerabatan antara dua kesultanan di Berau dan Bulungan. Yakni Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung di Berau, serta Kesultanan Bulungan. Kedekatan historis itulah yang diharapkan dapat menyatukan Berau ke Kaltara.

Ia menilai, menggabungkan ke Kaltara tentu akan menguntungkan dan memperkuat potensi wilayah.

Terkait kemungkinan penolakan dari Kaltim , menurut Djalil, tetap dipikirkan. “Yang penting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Banyak hal yang sudah terkoneksi. Dan, Kaltara sudah membuka diri untuk bersedia bergabung kembali,” ujarnya.

Ia juga berharap masyarakat kedua wilayah mau mendukung wacana penggabungan ini. Apalagi mengingat perjalanan pembentukan Kaltara yang cukup panjang dan penuh liku.

“Pembentukan Kaltara ini tidak singkat. Tapi alhamdulillah kita mampu membangun tujuan masyarakat. Untuk pemekaran dari Kaltim,” ujarnya. */ZZA/APP/YOS

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim: