Abdul Rahman Wahid: Pendidikan Politik Milenial

“Beri aku seribu orang tua, akan aku cerabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, akan aku goncangkan dunia.” Mantra proklamator RI, Ir. Soekarno itu tidak hanya tepat diucapkan pada masa prakemerdekaan. Pidato itu terbukti masih sangat relevan sampai saat ini. Abdul Rahman Wahid membuktikan.

Penajam, nomorsatukaltim.com – Para pejuang kemerdekaan dimotori oleh orang-orang muda. Atau mereka yang berjiwa muda.  Perumus, penggagas, dan proklamator kemerdekaan, merupakan orang-orang muda. Maka sudah sepantasnya jika anak-anak muda saat ini, tampil membangun bangsa, mengisi kemerdekaan.

Para pemuda kekinian yang akbar disebut milenial, punya tantangan lebih besar. Mereka harus bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia dalam mengisi pembangunan. Termasuk melalui jalur politik.

Inilah yang menjadi perjuangan Abdul Rahman Wahid. Sebagai salah satu perwakilan milenial yang duduk di kursi parlemen di Penajam Paser Utara (PPU). Ia ingin menyadarkan orang yang seusianya untuk mengambil hak politik sebagai warga negara Indonesia.

Karena melalui jalur politik, araj kebijakan negara diputuskan. Termasuk pembangunan. Pemikiran itu sebenarnya tak datang sejak awal. Malahan bagi Wahid, sapaannya, hal itu tak pernah terlintas di pikirannya untuk duduk menjadi wakil rakyat.

Pria kelahiran Desember 1989 ini mengisahkan karirnya bisa menjadi seorang politikus. Anak kedua dari empat bersaudara ini ialah seorang sarjana FKIP Universitas Mulawarman. Lulus 2013 lalu, tak langsung membuatnya jadi guru. Ia justru menjadi pengangguran.

unmul

Dalam jedanya, ia memang sempat menjadi guru honorer beberapa bulan di SMK 9, Sepaku. Di daerah kelahirannya. Tapi, dari rentang waktu itu, Wahid muda berusia 24 tahun masih mencari jati diri.

“Nah, awalnya itu karena malu ditanya kenapa tidak bekerja. Jadi setiap ditanya tetangga mau jadi apa, saya selalu menjawab kalau mau jadi bupati. Asal jawab saja itu, supaya orang tidak mau tanya lagi,” katanya mengisahkan.

Tak menyangka kata-kata itu yang selalu terngiang di kepalanya. Ditambah, para tetangga yang mendengar jawabannya itu terlihat menyikapi dengan serius. Begitupun dengan orang tuanya.

Berjalan hingga 2018, ia mengambil kesempatan menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan. Bekerja menjadi komisioner selama setahun membawanya semakin mengenal dunia politik. Hingga ke pelaku-pelaku di tiap desa.

Kenallah ia dengan berbagai tokoh politik masing-masing desa. Pun dengan beberapa pengurus partai. Merubah kebiasaan materi diskusinya menjadi berbau politik pula.

“Di 2019 kan ada pileg, Bapak pernah nanya, mau nyaleg kah? Saya jawab, mau asal dibiayai,” ujarnya. Dukungan itu juga datang dari rekan sejawatnya.

Ia mulai tergoda untuk ikut dalam kontestasi. Kesamaan ideologi membuatnya memilih Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pelabuhan. Wahid memilih tanah kelahirannya, Sepaku, sebagai medan perjuangan.

disway iduladha

Pada mulanya, ia kesulitan lantaran tak punya biaya logistik. Ia tahu benar untuk bisa terpilih butuh biaya yang tak sedikit, meskki bukan bertujuan membeli suara. Untuk semua mobilisasi dan semua kebutuhan kampanye.

“Karena waktu itu tidak ada biaya, tapi keluarga mau mendukung. Sampai mertua mau menjual tanah, Alhamdulillah tidak laku,” tuturnya. Namun tekad sudah bulat. Dalam masa pencarian dana untuk kebutuhan kampanye, Wahid berjualan dedak. Ya, limbah kulit padi yang biasa dimanfaatkan untuk pakan ternak.

“Kadang satu ton, kadang 1,2 ton saya ambil dedak dari Babulu, bawa ke Sepaku,” terangnya.

Dari situlah dana kampanye itu ia dapatkan. Dedak dibeli dengan harga Rp 2.500, dijual Rp 4 ribu. Rp 5 ratus untuk transportasi, seribu rupiah yang dikumpulkan untuk modal kampanye. Ya, ditambah sedikit tabungan keluarga.

Semua jalan ia lalui dengan ikhtiar. Ditambah dukungan penuh keluarga besarnya, Wahid berhasil duduk menjadi anggota DPRD PPU periode 2019-2024. Menjabat sebagai anggota Komisi I.

Dari kisah awal menjadi pejabat itu belajar. Untuk membawa kesejahteraan untuk masyarakat, minimalnya yang ada di daerah pemilihan (dapil) miliknya.

Sebagai perwakilan anak muda di legislatif, ia berkeinginan untuk mengubah stigma masyarakat, khususnya anak muda dalam melihat politik. Itu memang menjadi masalah kental di lingkungan masyarakat PPU. Politik = Uang.

“Ya ini masalah klasik, dan mungkin di mana saja. Tapi tetap hal ini harus diselesaikan,” ujarnya.

Belum lagi segudang masalah Indonesia yang tak kunjung usai. Mulai dari lapangan pekerjaan, stabilitas ekonomi hingga infrastruktur. Keadilan infrastruktur masih belum merata. Semua terpusat di kota. Sementara wilayah pelosok Indonesia, seperti wilayahnya itu masih banyak yang belum dibangun.

Mereka mengaku kurang tertarik pada politik. Bukan menjadi hal istimewa. Tak banyak mereka tahu tentang dunia ini. Apalagi terkait isu beredar belakangan. Mengetahui berita tentang politik pun cuma sekilas saja.

Menurut Wahid, anak muda di usia produktif diharapkan terpengaruh. Menjadi melek politik dan tergerak untuk mendukung. Mereka mampu memperbaiki Indonesia di masa depan. Karena itu bukan sekedar tugas pemimpin. Rakyat juga harus mendukung. Dengan pelbagai cara.

“Pendidikan politik itu memang penting. Makanya saya mau membangun pola pikir positif itu,” tegasnya.

Ia mengaku miris. Anak usia 17 tahun sudah mesti harus memberikan hak suara. Di satu sisi, mereka tidak mendapatkan pendidikan perpolitikan secara ideal. Alhasil, mereka hanya memiliki persepsi atas penglihatan saja. Tanpa mengetahui bagaimana yang seharusnya.

Sementara untuk bisa menerima ilmu politik, baru bisa didapatkan di jenjang perguruan tinggi. “Nggak semua anak Sepaku kuliah,” tandasnya.

Melalui komisi yang membidangi sosial politik itu, ia sedang merancang upaya untuk melakukan pendekatan. Dalam upaya untuk memberikan pendidikan politik. Khususnya untuk yang anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Sebelum terlanjur mengidentikan politik dengan duit, duit, duit. Saya sudah membuktikan tak semua bisa dihasilkan dengan duit,” kata Wahid.

Hal ini dirasa harus cepat dilakukan. Seiring dengan rencana pemerintah memindah ibu kota negara (IKN) ke Kaltim, ke sebagian besar wilayah PPU, tepatnya Kecamatan Sepaku. (*)

Pewarta: Nur Robby Syai’an

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim: