Kejari Paser Kawal Pembayaran Lahan SMK Negeri 3 Tanah Grogot

PASER, nomorsatukaltim.com – Persoalan pembayaran lahan SMK Negeri 3 Tanah Grogot antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dengan ahli waris memang telah menemui kesepakatan. Mekanisme pembayarannya dicicil. Menyikapi permasalahan itu, Kejari Paser mewajibkan Pemkab melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut.

Seperti yang disampaikan Kepala Kejari Paser, Mohamad Judhy Ismono. Ia menuturkan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 08/Pdt G/2009  PN.TG Jo, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 69/Pd/2010/PT.KT SMDA Jo, Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1675K/Pdu2011, dan Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 259PK /Pdv2013, serta kesepakatan dari kedua belah pihak terkait dengan nilai pembayaran, sebagai bentuk pelaksanaan putusan.

“Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap dan dengan kesepakatan itu, maka pemerintah daerah berkewajiban melaksanakannya,” kata Judhy didampingi Kasi Intel Kejari Paser, Juli Hartono.

Hal itu juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap supremasi hukum dan menjaga kewibawaan pemerintah. Judhy menilai, Pemkab Paser memiliki iktikad baik, serius untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan SMK Negeri 3 Tanah Grogot.

“Seperti telah disiapkannya anggaran dalam keuangan daerah. Itu sudah menunjukkan bahwa Pemkab Paser serius melunasi pembayaran. Sebagaimana diketahui, tahap awal disediakan Rp 3 miliar, dan tahun depan akan dianggarkan lagi,” sambungnya.

Ia mengingatkan Pemkab Paser, pelaksanaan pembayaran harus memperhatikan kaidah-kaidah atau peraturan perundang-undangan terkait dengan tata kelola keuangan dan pemerintahan, atau ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Sehingga Kejari Paser menyarankan agar berkoordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Setelah berkoordinasi Pemkab Paser bersama JPN (Jaksa Pengacara Negara) ke BPK. Selanjutnya tim JPN Kejari Paser akan membuat kajian hukum berdasarkan data dan fakta yang ada, yang dituangkan dalam legal opinion atau pendapat hukum permasalahan dimaksud,” pungkasnya.

Sebagai catatan, Kejari Paser dalam hal ini fokus pada perlindungan terhadap kepentingan pemerintah atau publik dan perlindungan keuangan negara. Sehingga tindakan yang dilakukan dapat tetap berada dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk mekanisme pembayaran dicicil selama tiga tahun. Di mana secara keseluruhan menembus angka Rp 16,35 miliar. Hal itu diketahui saat pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) April lalu. Ahli waris meminta sisa pembayaran terakhir pada tahun ketiga dibayarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni, bukan di APBD Perubahan.

Diketahui, SMK Negeri 3 Tanah Grogot dibangun di atas lahan sekira lima hektare. Pada 2008-2009, pemerintah mulai membangun sarana pendidikan tersebut. Tidak ada halangan selama proses pembangunannya, hingga pembangunan rampung di 2010.

Namun usai terbangunnya gedung sekolah, tiga dari empat ahli waris tanah tersebut keberatan dan menuntut ganti rugi. Setelah melalui mediasi dan proses hukum yang panjang hingga MA, Pemkab Paser diminta membayar lahan tersebut kepada ahli waris.  (asa/zul)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim: