ngopi

Budiono: Alumni Buruh Pengawal Jaminan Sosial 

Siapa sangka, di balik posisi yang ditempati saat ini, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro harus merangkak dari bawah. Menjadi buruh untuk bertahan hidup, sampai menjadi pengawal buruh: memastikan mereka mendapat jaminan sosial. 

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Nama Budiono Sastro Prawiro, mungkin saja asing bagi sebagian besar penghuni gedung DPRD Balikpapan. Politikus PDI Perjuangan ini, memang biasa menempatkan nama depannya saja dalam berbagai kegiatan resmi. Termasuk papan nama di meja kerjanya: Budiono.  

Saat ini, ia adalah Wakil Ketua I DPRD Balikpapan. “Di awal-awal saya bekerja sebagai buruh, pekerja kantoran hingga terlibat usaha UMKM,” kenang pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur. Karena pernah berada dalam posisi itu, ia mengaku memahami aspirasi wong cilik.

Untuk itulah Budiono bertekat mengawal jaminan sosial, yang sangat dibutuhkan masyarakat kecil. Salah satunya ialah jaminan kesehatan.

“Sebagai penanggung jawab jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan harus meningkatkan kualitas pelayanannya,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Balikpapan.

Mendekati pergantian kepala daerah, Budiono juga berharap lembaga itu melakukan sinkronisasi data untuk mengakomodir program kepala daerah yang akan datang. Yakni subsidi iuran BPJS Kesehatan khusus untuk pengguna layanan kelas 3. 

“Tentu kepala daerah yang baru akan melaksanakan janji politiknya. Ini harus kami dukung,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/5/2021).

Budiono yang sudah berkiprah di dunia politik sekitar 25 tahun itu menyebut program subsidi BPJS Kesehatan paling disoroti masyarakat dan yang paling dibutuhkan masyarakat. Sementara upaya merealisasikan program tersebut terus dilakukan.

Termasuk berkomunikasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan (Diskes) Balikpapan. “Di dalam setiap penyusunan visi misi kepala daerah harus melihat kondisi masyarakatnya. Program ini arahnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar suami dari Desiani Ekawidya Astuti, tersebut.

Pria kelahiran Ngawi, 15 Maret tahun 1970 itu pertama kali tiba di Kota Minyak pada medio 1990 sebagai perantau dan pekerja keras. “Saya ke Balikpapan setelah lulus SMK jurusan guru olahraga di Madiun. Di awal-awal saya bekerja sebagai buruh, pekerja kantoran hingga terlibat usaha UMKM,” kenangnya.

Kala itu, keinginannya untuk memperjuangkan masyarakat kelas bawah datang dari keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi di Kota Minyak yang belum tumbuh seperti sekarang. Hingga akhirnya ia terjun bebas dalam dunia politik sekira 25 tahun silam, meski diawali hanya menjadi bagian kecil dari PDIP yakni di bagian sayap partai. 

Pada 2003, ia baru mulai masuk dalam kepengurusan PDIP di tingkat kelurahan, mananjak ke tingkat kecamatan, lalu diangkat menjadi bendahara, hingga akhirnya sekarang menjabat sebagai sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Balikpapan.

“Setiap satu masa kepengurusan itu 5 tahun. Jadi mulai dari pengurus partai tingkat kelurahan sampai tingkat kota sekitar 15 tahun. Jika ditambah dengan jabatan sekarang maka susah sekitar 25 tahun,” terangnya.

Pada tahun 2009, ia baru diusulkan menjadi calon legislatif dapil Balikpapan Barat. Namun belum beruntung dan belum terpilih. Ia kembali diusulkan pada periode selanjutnya yakni 2014 dan akhirnya menginjakkan kaki di Sekretariat DPRD Balikpapan. “Di tahun 2019 saya dipanggil lagi oleh partai hingga saat ini menjabat wakil ketua DPRD Balikpapan,” terangnya. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Barat itu, mengaku sudah terbiasa mendengarkan keluh kesah masyarakat. Termasuk keluhan terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan. Sehingga besar harapannya agar visi misi dan program subsidi BPJS itu terealisasi. “Makanya saya sangat mendukung program ini. Nanti akan kita atur, karena tidak semua kelas 3 yang dapat subsidi. Misalnya warga yang sudah ditanggung perusahaan kan tidak akan masuk dalam program ini,” terangnya. 

Ia mengaku optimistis terhadap realisasi janji politik tersebut dengan memprediksi keuangan daerah yang akan membaik di tahun depan. “Itu kita akan coba realisasikan dalam penyusunan anggaran di tahun 2022,” tegasnya. 

Saat ini DPRD Balikpapan juga sudah mengambil inisiatif mengajukan jadwal pelantikan wali kota terpilih takni pasangan Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz.

Menurutnya proses pergantian pemimpin Balikpapan periode 2021-2024 itu sudah masuk tahapan akhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski demikian, ia enggan menyebut kapan tepatnya tanggal pelantikan yang diajukan tersebut.

Lantaran masa jabatan pasangan Rizal Effendi – Rahmad Mas’ud yang memimpin Balikpapan selama periode 2016-2021 berakhir pada 29 Mei 2021. “DPRD juga sudah mengajukan jadwal untuk pelantikan. Kita juga sudah mengajukan ke Mendagri. Nanti akan dijadwalkan oleh gubernur,” katanya.

Ayah dari Mahendra Aditya Widiono dan Maharani Medita Dwidiani tersebut menyebut saat ini ia benar-benar fokus bekerja sebagai petugas partai dan penyambung lidah rakyat Balikpapan. “Saya tidak punya kegiatan lain. Saya fokus karena saya dipanggil, diberi amanah oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat khususnya dari dapil saya di Balikpapan Barat,” tukasnya.

Ia menyebut masih banyak PR yang akan ditungkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024. Lantaran janji politik kepala daerah terpilih tidak hanya soal subsidi BPJS Kesehatan, tapi juga mengutamakan menjanjikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. “Kita sudah mencoba berkomunikasi dengan dinas terkait, apa saja bentuk konkritnya,” katanya.

Ia mencontohkan, upaya itu bisa berupa pemberian beasiswa, subsidi SPP bagi sekolah swasta, maupun bantuan seragam bagi anak sekolah di tahun ajaran baru. “Kita upayakan diberi kepada siswa SMP, SD dan TK,” katanya. (ryn)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply