alexa

Takut Komentar Publikasi Jumlah Testing COVID-19 di Kaltim

Samarinda, nomorsatukaltim.com –  Testing COVID-19 jadi isu liar. Pemerintah pusat menyurigai adanya pejabat daerah yang sengaja memperkecil jumlah testing COVID-19 demi mendapat status sebagai daerah zona hijau. Pada saat yang sama, sejumlah daerah di Kalimantan Timur, mencatat nol kasus. Sementara, angka testing tak dipublikasikan secara rutin. IDI Kaltim tak berani bersuara.

Meski tak menunjuk hidung pejabat mana yang dimaksud, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyentil pejabat sejumlah daerah. Ia menyebut ada yang sengaja memperkecil jumlah testing COVID-19 demi mendapat status zona hijau.

“Banyak forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) inginnya hijau. Testing-nya jadi sedikit. Itu bisa meledak, apalagi dengan adanya varian virus baru,” ujar Menteri Kesehatan, dalam gelaran launching gebyar vaksinasi COVID-19 bagi Lansia, yang disiarkan melalui saluran resmi Kemenkes, Selasa (18/5/2021).

Menkes mewanti-wanti agar daerah yang termaksud tidak segan menggenjot jumlah testing COVID-19. Mengingat adanya bahaya ledakan kasus sebagai dampak dari siasat tersebut.

Mantan Wamen ESDM itu berpesan, bahwa kerja-kerja pengujian SARS-CoV-2 di daerah ibarat fungsi intelejen. “Bila lengah, teroris bisa masuk dan meledakkan bom sewaktu-waktu. Jadi, lebih baik banyak intelnya,” imbuh dia mengumpamakan.

Budi Gunadi menekankan, tak masalah jika kasus tinggi akibat tingginya angka testing yang dilakukan. “Lebih baik kita lihat angkanya seperti apa, dan kita bisa lakukan perbaikan yang baik dari pada nanti lengah, tidak terkontrol sehingga banyak rakyat kita yang wafat,” tegasnya.

Terkait pernyataan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismid Kusasih menyatakan lonjakan kasus di suatu daerah tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. Kendati menggunakan beragam cara. Ia menggunakan  analisis umum dalam menilai problematika ini.

Enggak bisa, saya langsung bantah. Bukan bantah, saya bilang begini; sepintar-pintarnya orang, misalnya mau mengurangi atau mau menutupi kasus, itu nanti tetap terlihat dari kapasitas rumah sakit. Sebab di situ kuncinya,” ujar Ismid Kusasih, diwawancara Jumat (21/5/2021).

“Sekarang, kalau mau mengurangi testing, dengan maksud supaya COVID-19 tidak terlihat. Tapi begitu banyak orang kena (terinfeksi) terus ke rumah sakit, kan bisa penuh rumah sakit,” sambungnya.

Baca Juga:  Diskes Samarinda Pilih Fokus Tangani COVID-19, Tak Mau Pusing Urus Data

Maka, menurutnya, cara mendeteksinya, ialah melihat dari tingkat keterisian rumah sakit. Sebab kata dia, jika banyak orang yang kemudian terinfeksi tanpa terdeteksi tracing dan testing, lalu orang-orang itu mengalami gejala sedang hingga berat, misal sesak napas, dipastikan akan mempertimbangkan ke rumah sakit.

“Nah kalau dia (daerah) mengurangi testing. Tapi rumah sakit penuh, pasti ketahuan.” Meski begitu, Kadiskes Samarinda ini tak menampik kemungkinan adanya daerah yang sengaja berlaku demikian. Tapi ia menyangkal bila itu terjadi di Kota Tepian. “Mungkin daerah lain ada, tapi Samarinda insyaallah tidak begitu, tracing dan testing kita jalan terus,” tandasnya.

DUA ASPEK

Sebenarnya, ada dua aspek tolok ukur yang dapat memberi gambaran secara utuh terkait situasi pandemi di suatu wilayah. Yang menjadi standar organisasi kesehatan dunia atau World Health Organisation (WHO). Yang pertama, testing yang dilakukan, harus mencapai minimal 1 orang dari 1.000 orang, atau 1:1.000 penduduk dalam kurun waktu satu minggu.

Artinya, jika skala Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 270 juta, maka mestinya jumlah testing yang dilakukan mencapai minimal 270 ribu penduduk dalam sepekan. Yang dilakukan secara proporsional di semua wilayah.

Dalam konteks Samarinda, dengan jumlah penduduk sekitar 827 ribu, maka setidaknya jumlah testing mingguan harus dilakukan kepada 827 orang secara rundom acak.

Namun, Dinas Kesehatan setempat tidak pernah mempublikasikan data jumlah testing COVID-19. Kadiskes yang dimintai data itu, mengarahkan media ini menanyakan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Samarinda dr. Osa Rafshodia, yang hingga hari ini tak merespon permintaan data jumlah testing COVID-19.

Sementara Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim, dr. Swandari Paramita, enggan mengomentari hal tersebut. “Jika saya, ya pastinya mendukung pernyataan pak BGS (Budi Gunadi Sadikin).”

“Kenapa daerah tidak mempublish angka jumlah testing – saya nggak berani komentar – tergantung daerah mana yang dimaksud,” kata Swandari melalui pesan singkat, Sabtu (22/5/2021).

Baca Juga:  Diskes Samarinda Terbukti Maladministrasi, Ombudsman Kaltim Pantau Realisasi Koreksi

Aspek kedua yang dapat dijadikan parameter untuk memberi gambaran situasi pandemi di suatu daerah, yakni tingkat persentase positivity rate, atau rasio perbandingan antara jumlah testing dengan jumlah kasus positif.

Dengan kata lain, adalah persentase jumlah hasil positif dari jumlah orang yang dites. WHO meletakkan ambang batas maksimal angka positivity rate sebesar 5 persen.

Sementara menurut rilis resmi terkait perkembangan situasi penanganan pandemi COVID-19 di Samarinda, yang dikeluarkan otoritas kesehatan setempat, menunjukkan data positivity rate berada di angka 19.22 persen.

Angka itu statis, tidak berubah sejak 16 April 2021, dalam setiap publikasi digital yang dimuat setiap hari melalui kanal media sosial resmi Diskes Samarinda. Dan yang jelas, angka tersebut jauh di atas ambang batas aman yang dikeluarkan WHO.

BELUM TEMUKAN LONJAKAN

Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Ismid Kusasih, pada sesi yang sama juga mengungkapkan, pihaknya belum menemukan lonjakan kasus positif COVID-19 yang signifikan pasca perayaan dan libur hari raya Idulfitri, 13 Mei 2021 lalu.

“Gak ada (penambahan kasus). Tadi saya melakukan pertemuan dengan seluruh direktur rumah sakit di Samarinda. Kosong. Fasilitas yang kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, malah kosong,” sebut dia. “Ya tapi jangan bersenang-senang dulu ya, karena hitungan kita 2-3 minggu lah. Ini kan baru seminggu,” tuturnya.

Dijelaskan Ismid, kapasitas rumah sakit yang disebut penuh, yakni apabila telah terisi hingga di atas 60 persen. Sedangkan saat ini, lanjutnya, tingkat keterisian rumah sakit-rumah sakit di Samarinda rata-rata di 20-30 persen. “Masih sangat aman,” imbuhnya.

Apalagi, katanya, Samarinda telah mengambil kebijakan memperluas cakupan fasilitas perawatan COVID-19 hingga ke Puskesmas, yang disulap sebagai pusat karantina (Puskar).

“Puskar kita kan ada empat sekarang. Karena kan Puskesmas Sungai Siring, Palaran dan Lempake, dapat berfungsi sebagai Puskar, nah itu pun juga kosong. Dari kapasitas 100 itu yang terisi paling 16-20,” sebut Kadiskes.

Tiga Puskar tambahan itu, tidak termasuk pusat karantina Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) milik Pemprov Kaltim di Samarinda yang difungsikan sebagai pusat karantina oleh Pemkot sejak awal. “Makanya saya yakin, tapi ya insyaallah lah, ini bukan kita berandai-andai. Kan setiap hari kita update infografis; kasus menurun,” pungkasnya.

Baca Juga:  Surat Edaran Gubernur Tak Digubris, Bandara Samarinda Belum Dijaga Ketat

ZERO KASUS

Berdasarkan keterangan resmi Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu (Mauhulu) dan Penajam Paser Utara (PPU) melaporkan nihil kasus pada Jumat (21/5/2021). Dua kabupaten ini tidak memberi andil dalam tambahan 87 kasus positif pada akhir pekan.

Mahulu juga menjadi satu-satunya daerah dengan zona hijau. Sementara Kabupaten Paser berada di status zona oranye. Sedangkan Penajam Paser Utara berada di wilayah kuning.

“Kita tahu semua daerah bekerja keras untuk melakukan pengetatan penjagaan agar kasus positif tidak terus bertambah. Tapi masih terjadi,” kata juru bicara Satgas, Yudha Pranoto. Ia mengklaim penurunan ini dampak kebijakan perpanjangan PPKM Mikro oleh Gubernur Kaltim.

Berdasarkan data Satgas, memasuki tahun kedua, jumlah kasus di Mahulu memang lebih rendah di bawah daerah lain. Sampai kemarin, tercatat 398 kasus, dengan kematian 7 orang. 391 lainnya sudah dinyatakan sembuh.

Sementara di Paser, terdapat 4.032 kasus, 3.905 sembuh dan 92 meninggal dunia. Di PPU, 1,254 kasus dengan kematian 52 kasus dan 1.202 sembuh. Sedangkan secara umum di Kaltim tercatat 70.793 kasus dengan angka kematian sebanyak 1.698 orang. 67.990 sembuh dan 1.105 masih menjalani perawatan.

Sejauh ini Satgas COVID-19 aktif menampilkan data-data kasus dan perkembangan vaksinasi. Namun belum menampilkan data testing.  (das)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply