alexa

Banjir Berau, 9 Daerah Juga Rawan Bah

Berau, Nomorsatukaltim.com – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Berau menyebabkan Sungai Segah dan Kelay tak mampu menampung air. Banjir tak hanya merendam ribuan rumah. Bah juga membanjiri lubang tambang. Bupati cemas warga terdampak lebih buruk. Sembilan daerah di Kaltim rawan bencana serupa

Banjir bandang menerjang sedikitnya 14 kampung di Kabupaten Berau, pada Minggu (16/5). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, empat kampung terendam di bantaran Sungai Segah, dan 10 kampung di sepanjang Sungai Kelay.

“Di kampung Tumbit Melayu ada sekitar 300 rumah dari 10 RT terendam. Belum lagi di Tumbit Dayak dan lainnya. Kalau di total bisa sampai ribuan rumah terdampak,” kata Kepala BPBD Berau,  Thamrin. Banjir di bantaran Sungai Segah seperti Kampung Long Laai, Punan Segah, Long Ayap dan Long Ayan kini telah surut. Namun sampai Senin (18/5/2021) 10 kampung masih terdampak luapan air Sungai Kelay.

Kampung yang masih tergenang ialah Tumbit Dayak, Tumbit Melayu, Bena Baru, Merasa, Pegat Bukur, Lesan Dayak, Long Beliu, Muara Lesan, Long Lanuk, dan Kampung Inaran. “Untuk ketinggian air bervariasi ya. Beberapa kampung hanya sampai di kolong rumah tapi di Tumbit Dayak dan Melayu sampai merendam rumah warga,” bebernya.

Banjir kali tak seperti biasanya. Menurut informasi dari salah satu kepala kampung yang diterima Thamrin, setiap tahun pasti terjadi banjir di akhir bulan Desember atau awal Januari.

Biasanya, masyarakat telah siap menghadapi banjir musiman tersebut. Kali ini warga tidak siap kedatangan banjir yang di luar siklus tahunan. Dampaknya, banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda luapan air terjadi mendadak di hari kedua Idulfitri. “Jadi karena tidak terprediksi, warga kecolongan karena tidak sempat melakukan antisipasi,” ucapnya.

Kendati banjir yang menggenangi sejumlah kampung cukup tinggi, faktanya mereka masih banyak yang enggan meninggalkan rumah. Banyak warga yang masih tetap bertahan karena menunggu harta benda mereka. Menjaga kebutuhan makanan tetap tercukupi, maka BPBD telah mengirimkan ratusan paket logistik dari sejumlah donatur.

“Untuk hari ini, penyerahan bantuan ada dari Kodim, Polres dan Batalyon Armed 18/Buritkang. Lalu ada juga dari Baznas yang diserahkan bupati dan wakil bupati kepada warga,” jelasnya.

Thamrin melanjutkan, pihaknya telah mendirikan posko gabungan bersama aparat yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai dapur umum, maupun pusat kesehatan warga. Posko, sementara dipusatkan di Kampung Tumbit Melayu, untuk mengakomodir warga dua kampung lainnya. Yakni Tumbit Melayu dan Tumbit Dayak.

Baca Juga:  DD Masih Sakit, Sudah 2 Kali Dipanggil

“Untuk kampung-kampung yang lain masih aman. Hanya di Tumbit Melayu dan Dayak memang yang paling parah. Karena posisinya lebih rendah dari Sungai. Kami harap tidak ada hujan susulan agar banjir segera surut,” tutupnya.

SUDAH PADAM DUA HARI

Banjir di Kecamatan Teluk Bayur dan Sambaliung, menyebabkan ribuan rumah warga kini tidak dapat menikmati listrik. PLN UP3 Berau, memadamkan aliran listrik ke kampung-kampung tersebut.

Diungkapkan Manajer UP3 PLN Berau Eko Hadi Pranoto, beberapa kampung yang dilakukan pemadaman yakni Kampung Tumbit Dayak, Tumbit Melayu, Long Lanuk, Bena Baru dan Kampung Inaran. “Listrik dengan sangat terpaksa dipadamkan untuk keselamatan warga. Karena air sudah menggenangi rumah warga,” ujarnya,Minggu (16/5).

Dari catatan PLN UP3 Berau, hingga Minggu 16 April 2021 pukul 16.00 Wita. Total pelanggan PLN yang terdampak banjir di lima kampung tersebut mencapai 1.725 pelanggan. Selain itu, ada 22 gardu distribusi terdampak dan masih padam.

Pemadaman aliran listrik ini dilakukan PLN, tegas Eko, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sebab, luapan Sungai Kelay tidak terprediksi kapan akan berakhir. Selama hujan deras masih terus terjadi di hulu Sungai Kelay. Kemungkinan besar pemadaman akan terus terjadi.

“Listrik tentu akan dinyalakan jika sudah dipastikan air tidak menggenangi rumah warga dan kondisi aman. Kalau kami paksakan menyala akan menimbulkan masalah tentunya,” sebutnya. Lanjutnya, sejumlah tiang listrik dilaporkan ambruk. Setidaknya ada enam tiang yang saat ini rusak terseret air Sungai Kelay yang masuk ke area tambang batu bara di Kampung Bena Baru.

“Saat ini warga menggunakan penerangan mandiri, beberapa dengan lampu emergency,” jelasnya. Sementara itu, Serang, warga Kampung Bena Baru mengaku sebagian warga di Kampung tersebut sudah dua hari tidak menikmati listrik. Akibatnya, warga kini menggunakan mesin generator set untuk penerangan di malam hari.

“Kalau yang tidak punya generator ya pakai lampu tembok atau lampu emergency seadanya. Ini air sempat surut ternyata naik lagi sudah,” tutupnya. Hal serupa juga terjadi di Kampung Tumbit Melayu dan Tumbit Dayak. Dua Kampung ini selain tidak teraliri listrik jaringan telekomunikasi juga hilang. Seperti dikatakan Mursida, warga Tumbit Melayu usai mengevakuasi ternaknya.

“Sudah dua hari tak ada sinyal, listrik juga sama. Semoga ini cepat surut kalau malam gelap soalnya. Bahaya takut ada ular atau hewan lainnya,” pungkasnya.

Baca Juga:  Rutin Uji Kemampuan

KHAWATIR TAMBANG

Bupati Berau Sri Juniarsih dalam pernyataan saat memantau korban banjir mengatakan luapan air menyebabkan lubang tambang di daerah itu tergenang air.

Peristiwa itu terjadi akibat jebolnya tanggul air tambang milik PT Putra Perkasa Abadi (PPA) site Rantaupanjang Utama Bhakti (RUB), sekira pukul 05.00 Wita. Sementara areal tambang berjarak 300 meter dari Sungai Kelay.

Pihaknya, akan menindaklanjuti persoalan ini, guna mencari solusi. Apalagi dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat, terutama berkaitan dengan penggunaan air oleh masyarakat. “Kita khawatir tercampur kan yang dari tambang dengan sungai, apalagi kampung juga terendam banjir,”

“Kami juga akan segera komunikasikan dengan perusahaan perihal ini,” sambungnya. Menurutnya, jika dilihat banjir ini merupakan fenomena alam yang yang besar, pastilah ada sangkut pautnya dengan kondisi alam yang sedang tidak baik-baik saja.                                 

PERLU ANTISIPASI

Pemerintah Kalimantan Timur perlu mengantisipasi peristiwa yang terjadi di Kabupaten Berau.  DPRD Kaltim menyatakan hal serupa harus dicegah agar tidak menimpa daerah lain di Kaltim, yang menyimpan sejumlah lubang tambang menganga.

Meksi begitu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, memerkirakan Pemprov Kaltim akan kesulitan melakukannya. Sebab semua kewenangan di sektor pertambangan telah dilimpahkan ke pemerintah pusat. Sesuai mandat undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Atau dikenal dengan sebutan UU omnibus law.

Seno berkata, hal yang menjadi dilema bagi pemerintah provinsi adalah, apabila pemprov mengeluarkan anggaran untuk berusaha mengantisipasi ancaman tersebut. Sebab hal itu berpotensi menjadi temuan dalam audit nantinya. Terkait dengan penyelewengan penggunaan anggaran.

“Karena, itu (sektor pertambangan) sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi inilah yang membuat pemerintah provinsi akan kebingungan,” tegas anggota fraksi Partai Gerindra itu.

Sehingga, menurutnya, yang harus dilakukan oleh penggawa odah etam untuk menyikapi persoalan ini, ialah mendorong pemerintah pusat. Untuk memberdayakan pengawas-pengawas pertambangannya di Kaltim. Dalam rangka mencegah terulangnya kejadian yang sama di daerah-daerah lain di Kaltim.

Sebab, kata Seno, pengawasan sektor pertambangan merupakan salah satu fungsi pemprov yang direduksi oleh undang-undang sapu jagat. Lalu melimpahkannya ke pusat. Sehingga pencegahan harusnya menjadi tugas istana di Jakarta. Yang akibatnya sekarang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kebingungan menjalankan fungsinya. Dan belum tahu ke mana mengarahkan perannya.

Meski begitu, terkait telah terjadi bencana, menurut Seno, pemprov harus tetap turun tangan. Meminta BPBD melakukan pengecekan ke lokasi. “Supaya tertangani dulu bencana yang ada. Khususnya para korban di Berau itu,” imbuhnya.

Baca Juga:  Awas, Didatangi Satgas

Selain itu, ia memastikan parlemen daerah yang bermarkas di Karang Paci itu, akan segera berkomunikasi dengan Dinas ESDM Kaltim. Untuk segera meminta pemerintah pusat menurunkan bantuan.

Anggota DPRD Kaltim lainnya, Syafruddin, memberi pendapat serupa namun dari spektrum yang lebih luas. Anggota komisi yang membidangi pertambangan, ini bilang, kondisi tersebut sebagai konsekuensi.

Bahwa semakin banyak izin pertambangan, maka salah satu dampak yang sulit dihindari adalah banjir. “Itu semua akibat degradasi lingkungan yang disebabkan aktivitas tambang,” katanya. Dan pada akhirnya, lagi-lagi rakyat Kaltim yang dirugikan. Yang menanggung dampak lubang tambang yang tersebar hampir merata di wilayah provinsi ini.

Sementara kewenangan pemprov untuk menerbitkan izin, evaluasi dan pengawasan telah dikebiri oleh pemerintah pusat. Lantas, katanya, siapa yang harus disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban. “Jadi, kita bingung mau menyalahkan siapa sebab kewenangan sudah di tangan pusat. Bukan lagi di daerah,” ujar Syafruddin.

Maka, Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa Kaltim itu menuturkan, dalam situasi ini, ia menyarankan kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor segera mengetuk pintu pemerintah pusat supaya memperketat atau meningkatkan kendali pengawasan terhadap lubang-lubang tambang di Benua Etam.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk menyetop pertambangan yang berpotensi menyebabkan banjir. Dan yang merusak lingkungan secara ekstrem. “Hanya itu yang bisa dilakukan, karena secara kewenangan dan sumber daya manusia, di provinsi sudah tidak punya,” ucapnya.

Menurutnya sudah sejak lama hal ini dipersoalkan. Bahwa Kaltim sudah darurat tambang. Terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda, Kutai Timur, dan Kabupaten Paser.

“Hanya satu kota yang tidak dijamah tambang yaitu Balikpapan. Sembilan daerah lainnya dijamah tambang dan itu sewaktu-waktu berpotensi menimbulkan bencana banjir dan sebagainya,” tuntasnya. (zuh/das/boy/app/yos)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply