Pemerintah Harus Segera Belanja

Panitia Khusus Laporan Pertanggung jawaban Gubernur Kaltim, mengungkap fakta. Peningkatan investasi sepanjang 2020 ternyata belum mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah harus segera membelanjakan anggaran.

nomorsatukaltim.com – Di tengah situasi pandemi yang melanda global, realisasi investasi di Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang tahun 2020 tumbuh positif. Dari data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), nilai investasi Kaltim baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal  Asing (PMA) tumbuh sebesar 147,31 persen atau sebesar Rp 31,38 triliun.

Namun, meningkatnya nilai investasi ini, tidak mampu menekan angka kemiskinan masyarakat. Pada September 2020, contohnya. Jumlah penduduk miskin Kaltim sebanyak 6,64 persen. Atau sebanyak 243,99 ribu orang. Terjadi peningkatan 0,54 persen dari periode Maret 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, dalam 3 tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan juga terus mengalami peningkatan. Pada 2018, indeks keparahan kemiskinan di angka 0,200. Pada 2019 meningkat menjadi 0,210. Dan pada 2020, kembali meningkat menjadi 0,240.

Pengamat Ekonomi Kaltim, Hairul Anwar mengatakan, kinerja realisasi investasi yang cukup baik selama tahun 2020 itu,  diharapkan mampu memberikan energi yang cukup untuk mendorong perekonomian Kaltim. Walaupun tentu saja, dalam jangka pendek realisasi investasi tersebut tidak serta-merta dapat mengatasi beberapa masalah perekonomian domestik.

“Karena memang investasi membutuhkan waktu untuk berproses sehingga dampaknya bisa dirasakan,” ujar Hairul kepada Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com, Rabu (5/5/2021).

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul) ini menyebut, pandemi yang berkepanjangan memberikan dampak negatif pada aktivitas perekonomian.

Belum adanya insentif pertumbuhan ekonomi global menyebabkan terjadi penurunan konsumsi energi dan berdampak pada penurunan produksi sektor pertambangan dan penggalian.

“Hal ini kemudian akan ‘menyeret’ pelemahan ekspor barang dan jasa. Kompleksitas semakin tinggi karena masalah klasik anggaran awal tahun yang tidak bisa dieksekusi dengan segera, sehingga menyebabkan penurunan belanja pemerintah,” ungkapnya.

Kombinasi faktor-faktor tersebut mengakibatkan penurunan penerimaan rumah tangga di Kaltim. Sehingga kemudian terjadi turunnya belanja. Yang juga menambah angka kemiskinan.

Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan?

Alumnus program Master di bidang Fiscal Policy, Georgia State University, Amerika Serikat ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada beberapa indikator. Di antaranya, belanja rumah tangga (C), investasi swasta (I), pengeluaran pemerintah (G), dan kinerja ekspor (E).

Saat ini, kata Hairul, yang paling mungkin adalah menggenjot pengeluaran belanja pemerintah secepatnya. Walaupun artinya, hal itu masih berkutat pada masalah klasik, yaitu ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Jika transfer cepat maka APBD dapat segera dieksekusi.

“Dari sini kita berharap, ada stimulan untuk mendorong peningkatan belanja rumah tangga, investasi swasta, dan kinerja ekspor. Karena belanja rumah tangga tidak mungkin leading duluan. Kalau tidak ada faktor yang menyebabkan bertambahnya pendapatan rumah tangga,” terang Hairul.

Di samping itu, investasi swasta dan kinerja ekspor untuk kasus Kaltim sangat tergantung dengan pasar global. Karena memang produk dominannya adalah komoditas ekspor.

Hairul turut mengomentari pertumbuhan ekonomi Kaltim pada Triwulan I 2021. Angkanya turun sebesar 2,96 persen secara year on year (yoy). Kendati ia sudah memprediksi akan terjadi penurunan. Akan tetapi penurunan secara yoy mendekati 3 persen cukup mengejutkan.

“Bahwa penurunan secara q to q di banding Triwulan IV tahun 2020 di bawah 1 persen, juga tidak banyak menolong. Ini hanya menegaskan terperosoknya kinerja perkonomian terus bertambah panjang,” tuturnya.

Hal itu, menurut Hairul masih disebabkan oleh global trend, di mana sektor kesehatan terus terguncang seiring dengan pandemik yang belum surut.

“Sektor ini masih akan terus leading jika isu-isu mutasi virus dan dampak negatif vaksin belum mampu diatasi dengan cepat,” tutupnya.

Ketika menyerahkan hasil Pansus LKPJ Gubernur Kaltim, awal pekan ini, Wakil Ketua Pansus Rusman Yaqub mengkritik habis-habisan kinerja pemerintah daerah. Dari lima indikator kinerja yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020, legislatif memberi catatan minus.

“Pembangunan seolah jalan di tempat. Kaltim bahkan masuk 10 besar dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia,” kata politikus Karang Paci itu.

Indikator yang dimaksud Rusman Yaqub ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kenaikan penduduk miskin, tingkat kesenjangan, dan tingkat pengangguran.

Dalam hal penanganan tingkat kemiskinan misalnya, pemerintah mematok target cukup tinggi, 4,76%. Kenyataannya, BPS mencatat angka kemiskinan Benua Etam masih dikisaran 6,64%. Begitupula tingkat pengangguran yang belum ditekan ke angka 6,80%, alih-alih justru naik tipis menjadi 6,87%.

Dari catatan Disway Kaltim, tidak semua indikator pembangunan duet Isran Noor – Hadi Mulyadi, minus. Pasangan ini sukses dalam mengerek Indeks Pembangunan Manusia menjadi 76,24 dari target 75,43. Kenaikan juga terlihat dari indeks reformasi birokrasi yang lebih tinggi dari target 70,50%, menjadi 74,45%.

SEBAB KEMISKINAN

Selama setahun lebih COVID-19 menghantam Kaltim, angka kemiskinan naik menjadi 6,64 persen. Sementara tahun 2019, angka kemiskinan lebih rendah, hanya sebesar 5,91 persen.

Soal ini, Gubernur Isran Noor punya jawabannya. Menurut dia, penurunan indikator pembangunan masih lebih rendah di bandingkan perkiraan pemerintah saat penyusunan RKPD tahun 2020 lalu. Pada saat itu, Pemprov Kaltim memperkirakan angka kemiskinan akan meningkat sampai dengan 7,09 persen.

“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi segenap pihak, terutama masyarakat Kaltim, yang telah bekerja sama dalam kondisi yang sangat sulit saat ini,” ujar Isran, Kamis (22/4/2021).

Sementara Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menyebut kenaikan angka kemiskinan disebabkan banyaknya pendatang dari luar daerah. “Kaltim ini, ibarat gula bagi seluruh daerah. Se-Kalimantan itu, Kaltim yang paling banyak didatangi,” ujarnya pada hari yang sama.

“Angka kemiskinan itu bukan karena kita tidak membangun. Tapi karena banyaknya pendatang yang menjadi penambah angka kemiskinan,” sambung Hadi.

Meski begitu menurutnya, angka peningkatan kemiskinan di Kaltim masih relatif rendah.

Pemerintah menyiapkan beberapa upaya mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan program pembangunan perumahan rakyat layak huni bagi masyarakat miskin.

“Kategori kemiskinan yang paling jadi sorotan itu, masalah kepemilikan rumah. Makanya program kita adalah membangun atau merehab rumah layak huni,” jelasnya

Hadi menyebut, program itu akan didukung dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari seluruh perusahaan aktif di Kaltim. Dan pemprov, akan mulai melaksanakan program pembangunan perumahan rakyat itu, pada tahun ini. Direncanakan, sebanyak 200 ribu rumah di 10 kabupaten/kota akan dibangun melalui program tersebut.

“Syarat-syarat penerimanya sedang dibuat. Yang jelas masyarakat miskin,” tandasnya.

Ia berharap, program ini dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk memiliki rumah layak huni.

Data Bank Indonesia Kalimantan Timur mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tambang, turun di angka minus 4,58%. Padahal setahun sebelumnya masih positif 4,77%. Laporan BI yang dirilis pekan lalu juga menyebut banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) terkena dampak negatif dari risiko harga yang menurun, akibat permintaan negara tujuan yang rendah.

Hal itu menyebabkan beberapa IUP menahan produksi dan merevisi kuota. Sementara proses kerja tetap berjalan seperti biasa meski dengan menerapkan split operation.

Dampak selanjutnya ialah mobilitas tenaga kerja dan bahan baku yang sempat terganggu, sehingga pekerjaan proyek tertunda. Akibatnya, realisasi investasi tersendat seiring melemahnya likuiditas dan realokasi anggaran belanja.  (krv/yos)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply