alexa
  • disway
  • pemkab ppu
  • dprd ppu
  • pemprov
  • ngopi

Warga Terdampak ZZT Temui Wali Kota, Lukman: Kami Cuma Mau Parkir Satu Baris

Balikpapan, nomorsatukaltim.com –  Warga yang mengaku terdampak kebijakan Zona Zero Tolerance (ZZT), akhirnya melakukan audiensi dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Senin (26/4/2021).

Namun tampaknya perjuangan warga masih panjang. Pemkot masih menampung aspirasi warga dan belum mengambil keputusan.

Ketua RT 21 Klandasan Ilir Budi Rachima menyebut forum Warga Jenderal Sudirman Bersatu sudah menyampaikan keluhan warga terdampak. Dan meminta agar ada win win solution antara penerapan ZZT dan izin parkir paralel untuk mendukung perekonomian pelaku usaha pertokoan di sepanjang jalan protokol tersebut.

“Silakan kalau dari pihak Satlantas menegakkan peraturan. Misalnya ada yang tidak pakai safety belt, melanggar peraturan lalu lintas. Tapi kalau parkir itu untuk masyarakat,” urainya, di dampingi Ketua RT 6 Klandasan Ilir Lukman Hendra dan Ketua Forum Warga Jenderal Sudirman M Suhartono.

Namun jika pada akhirnya tidak ada solusi yang tepat, katanya, maka ia meminta agar pemkot dan instansi terkait menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan.

“Sampaikan saja. Ini terkait dengan piring nasi warga. Tapi rencana kita demo Selasa (27/4/2021) kita tunda dulu atas permintaan wali kota,” katanya.

disway

Ia menyebut warga yang terdampak kebijakan tersebut jumlahnya ratusan karena melibatkan tiga kelurahan. Sebagian besar warga menggantungkan harapannya dari aktivitas perekonomian di pusat kota.

“Apalagi saya dengar kalau aturan ini mau diterapkan di semua jalan nasional. Tambah banyak lagi nantinya warga terdampak,” katanya.

Ketua RT 6 Klandasan Ilir Lukman Hendra, salah satu tokoh masyarakat yang paling menonjol dalam polemik ZZT menyebut hasil pertemuan dengan pemerintah masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Meski diprediksi jalannya pembahasan bisa alot, namun ia berusaha meyakinkan warganya bahwa warga Jenderal Sudirman akan segera mendapatkan win win solution.

“Tapi kalau Kapolresta Balikpapan tetap show off, dengan melakukan penindakan maka kita akan tetap melakukan demo. Kita ajak ratusan warga yang terdampak,” tukasnya.

Memurutnya, permintaan warga hanya satu. Yakni diberikan izin parkir paralel di tepi jalan, persis di depan wilayah pertokoan yang tidak memiliki kantong parkir.

Sehingga warga dan pengunjung toko bisa kembali ramai seperti sedia kala. “Karena pandemi sudah menyulitkan, Lebaran sebentar lagi, biaya semakin banyak. Saya harus menjaga isi perut (perekonomian) warga saya,” terangnya.

Menurutnya, permintaan itu tidak berlebihan. Lantaran meskipun selama ini warga parkir di tepi jalan, namun tidak pernah ada kemacetan di kawasan tersebut. “Warga cuma menuntut parkir satu baris. Apapun hasil rapat Forkopimda, kita cuma mau itu jawabannya,” imbuhnya.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut telah menampung aspirasi warga. Ia menyebut pemkot memahami apa yang sudah disampaikan warga terdampak.

“Jadi kita sedang mencari solusinya, kan dia minta win win solution berarti sama-sama untung. Bukan hanya bagi warga tapi juga peraturan bisa diterapkan,” ujarnya.

Ia menyebut akan mengupayakan hasil terbaik dalam pembahasan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkopimda).

Terkait dengan keinginan warga yang meminta agar diperbolehkan parkir secara paralel, kata Rizal, belum bisa diputuskan sekarang. Ia menyebut salah satu pertimbangan larangan parkir yakni karena Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan nasional.

“Kewenangannya sudah bukan di wali kota lagi. Itu kewenangannya Kementerian PUPR. Memang kalau jalan nasional harus bebas parkir makanya kita tindaklanjuti dengan (program) Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL),”

Meski demikian, ia mengakui program KTL belum berjalan efektif seperti yang diharapkan. Namun Rizal memgisyaratkan bahwa kebijakan ZZT hanya diterapkan pada jalan nasional. Sehingga menurutnya warga sekitar bisa bersabar sampai akhirnya jalan nasional itu dipindahkan seiring rencana pembangunan coastal road.

Ia menyebut proyek pembangunan jalan di atas laut itu akan menjadi solusi terbaik bagi warga terdampak. Sayangnya gara-gara pandemi, semangat para investor yang awalnya menggebu kini melesu, seiring dengan melemahnya perekonomian.

Meskipun kini pemerintah juga sedang getol mencanangkan masa pemulihan ekonomi. “Tapi ini sudah disemangati lagi bahwa (pemindahan) IKN (ibu kota negara) akan segera di-launching sehingga (proyek coastal road) akan segera berlanjut,” terangnya.

Nantinya jalan utama tersebut juga akan ikut pindah ke sisi laut. Sehingga ke depannya tidak ada lagi warga terdampak. Sebab program Zona Zero Tolerance (ZZT) juga dipastikan mengikuti jalur utama yang baru.

“Tapi nanti kila lihat, kita akan bahas di Forkopimda. Pokoknya segera kita rapatkan,” imbuhnya. (ryn/eny)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply