alexa
disway ntt malang

Tahun Ini PUPR Mahulu Tetapkan RDTR Perkotaan Ujoh Bilang

Mahulu, nomorsatukaltim.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perkotaan Ujoh Bilang, yang merupakan Ibukota Mahulu.

Kepala Dinas PUPR Mahulu, Yohanes Andy Abeh mengatakan, RDTR itu terkait dengan penataan ruang ibukota yang berhubungan dengan permukiman warga dan juga Green Belt (jalur hijau).

“Nanti didalam RDTR perkotaan Ujoh Bilang akan diatur tata letak bangunan dan kawasan pemukiman,” ungkap Kadis melalui Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Mahulu, Rudiansyah SHut ME kepada Harian Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com, Minggu (25/4/2021) sore.

Rudiansyah menambahkan, tahun ini RDTR itu akan dibahas dan mulai disusun. Karena sangat penting dalam penataan wilayah ibukota kabupaten. Memang hingga saat ini Kampung Ujoh Bilang belum ditata, karena memang pemukiman warga sejak sebelum ada Kabupaten Mahulu.

“Dalam, RDTR juga akan dibahas dan disusun tentang pengamanan jalan khusus di perkotaan. Dimana untuk jalan dua jalur (32 meter Daerah Milik Jalan/Damija), serta untuk 1 jalur (16 meter) damija,” tuturnya.

Rudiansyah menambahkan, dalam RDTR juga ditetapkan Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau/RTH). Yaitu area atau jalur dalam kota/wilayah yang pengunaannya bersifat terbuka.

“Fungsi RTH sebagai ekologi (paru-paru) kota, ruang rekreasi dan silaturahmi warga, estetis (memperindah permukiman), planologi (pembatas wilayah), pendidikan, dan ekonomis,” tegasnya.

Rudiansyah menyebut, RTH juga akan mengatur terkait pemisah fisik daerah perkotaan dan pedesaan yang berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau yang berada disekeliling luar kawasan perkotaan atau daerah pusat aktifitas/kegiatan yang menimbulkan polusi.

“Jadi RDTH berfungsi sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten. Setelah di godok di DPUPR akan diserahkan kepada Pemkab Mahulu. Selanjutnya pertimbangan Bupati sebagai kepala daerah. RDTR akan menjadi Peraturan Bupati (Perbup). Perbup itu sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten,” pungkasnya. (imy)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply