alexa
  • disway
  • pemkab ppu
  • dprd ppu
  • pemprov
  • ngopi

Tambal Sulam Jalan Negara

Jalan negara di sejumlah daerah bopeng-bopeng. Aktivitas ekonomi jadi sulit, kepala daerah ikut menjerit. Perbaikan tak kunjung dilakukan.

SEBUAH foto yang menampilkan finalis Indonesia Idol asal Samarinda, Chandra Tatuk, menjadi perhatian masyarakat. Pria berambut kriwil itu bergaya di depan mobil yang masuk kubangan lumpur.

Itu merupakan jalan poros utama yang menghubungkan Kabupaten Kutai Timur – Samarinda, tepatnya di Kecamatan Muara Bengkal. Kondisi seperti itu juga bisa ditemukan di Kecamatan Tanah Datar, poros Bontang-Samarinda.

Kerusakan yang tak kalah parah juga terjadi di wilayah lain yang membutuhkan penanganan cepat. Sejumlah kepala daerah melaporkan lambannya penanganan jalan rusak di wilayahnya, akibat tak punya wewenang.

Tahun lalu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur merealisasikan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 1,4 triliun. Anggaran itu untuk mendanai pemeliharaan rutin jalan, preservasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, serta revitalisasi drainase.

Meski begitu, kerusakan jalan terus terjadi. Pola pemeliharaan jalan yang cenderung rutin setiap tahun, pernah dikritik Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud.

disway

Menurutnya, pemeliharaan jalan yang cenderung tambal sulam tak akan menyelesaikan persoalan.  “Kalau hanya dikerjakan pada titik-titik yang rusak, pembangunan ini tidak akan rampung 20 tahun ke depan,” kata AGM mengomentari perbaikan jalan Sepaku-Samboja. “Dibaiki di sini, yang di sana rusak. Terus begitu,” ujarnya baru-baru ini.

Pemkab PPU tak bisa turun tangan lantaran kewenangan perbaikan jalan di tingkat provinsi.

Bupati Kutai Barat (Kubar), FX Yapan tak kalah gusar.  Meski begitu, ia menuding kerusakan jalan di wilayahnya akibat penggunaan jalan yang tidak sesuai ketentuan.

Penyebab terbesar jalan rusak di Trans Kaltim akibat truk bermuatan berat milik perusahaan sawit. Yang juga menggunakan akses antar kecamatan dan kampung.

“Bukan hanya jalan dua jalur dalam Sendawar. Juga jalan dari Kecamatan Barong Tongkok ke Kampung Benung, Mantar, Besiq, dan sekitarnya, semula beraspal. Sekarang hancur dan berlobang,” kata Bupati, dikutip dari nomorsatukaltim.com.

Menurut Yapan, sebelum jalan itu dilintasi perusahaan sawit, akses antar kampung di Kubar tidak rusak parah.

“Begitu juga Trans Kaltim arah Kubar-Kukar. Sekarang rusak parah. Siang-malam truk sawit melintas dengan muatan penuh buah sawit dan CPO,” sebutnya.

Terkait penggunaan akses umum itu oleh perusahaan sawit, Bupati FX Yapan mengatakan, Pemkab Kubar tak ada hak menyangsinya. Karena kewenangan di pemerintah provinsi.

“Saya minta agar perusahaan sawit membangun jalan sendiri untuk angkutan mereka. Karena sangat membahayakan jika jalan umum digunakan untuk angkutan perusahaan,” pungkas Bupati.

Di Sangatta, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengakui adanya kendala keuangan untuk memerbaiki jalan rusak. Karenanya, ia perlu strategi khusus untuk menyelesaikan masalah yang sudah menahun. “Jadi tak hanya APBD saja. Mungkin ada bantuan keuangan provinsi atau Pemerintah Pusat. Kami akan upayakan itu,” ungkapnya.

Kerusakan parah di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak telah mengganggu roda perekonomian. Jalur satu-satunya menuju Pantai Panrita Lopi nyaris putus. Menyebabkan kunjungan wisata anjlok. Pengelola Pantai Panrita Lopi, Ahmad mengaku jumlah wisatawan terjun bebas selama akses ke lokasi nyaris terputus.

Kemacetan yang terjadi, membuat sejumlah calon pengunjung terpaksa mengurungkan niatnya berwisata, hingga memutar balik kendaraan untuk kembali.

“Banyak yang putar balik karena bosan menunggu macet panjang. Perjalanan dari Muara Badak ke Samarinda sampai 3 jam. Padahal normalnya cuma 1 jam saja,” kata Ahmad.

Ketika menghadiri acara di Berau awal tahun ini, Gubernur Isran Noor mengatakan, kerusakan jalan bukan hal baru.

“Pokoknya banyak jalan rusak, jalan amblas itu biasa. Jalan yang terangkat ke atas, itu (baru) luar biasa. Kita usahakan perbaiki. Biasa jalan rusak, (jalan) bagus itu yang luar biasa,” kata Isran Noor dikutip dari headlinekaltim.com. Ia mengatakan kerusakan jalan itu supaya ada perjuangan pemerintah daerah.

Menanggapi banyaknya jalan rusak, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry mengaku pernah menyampaikan kepada Isran Noor. Saat itu, ia tengah  menghadiri pertemuan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni (IKA) Unmul, Senin (12/4).

Legislator Dapil Kukar itu menginformasikan jalan-jalan provinsi dan kabupaten yang rusak parah, tak kunjung diperbaiki.

“Banyak keluhan masyarakat Pak Gub, soal jalan rusak di Kaltim ini. Kasihan msyarakat. Saya bilang beberapa Pemkab dan Pemkot juga bertandang ke DPRD Kaltim menyampaikan langsung persoalan tersebut,” kata Sarkowi.

Isran disebutkan Sarkowi, tak menampik hal itu. Ia bilang perlu terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gubernur, kata Sarkowi juga meminta ahli memberi masukan yang efektif kepada pemerintah.

“Seperti IKA Unmul perlu bantu buat diskusi soal itu. Begitu juga yang lain, silakan beri masukan,” kata Isran Noor seperti ditirukan Sarkowi.

Lebih lanjut Sarkowi mengutip penjelasan Isran, bahwa kendala pembangunan dan perbaikan program infrastruktur karena luas wilayah, tanpa didukung anggaran yang memadai.

“Bandingkan Kaltim dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Di sana (wilayahnya) tidak luas tapi anggarannya sangat besar. Kaltim ini terlalu luas, sementara anggarannya minim,” kata Sarkowi.

Luas Kaltim hampir empat kali luas Jawa Barat, dan hampir 200 kali luas DKI Jakarta. Sementara APBD-nya hanya sekitar Rp 10 triliun tiap tahun. Sementara APBD Jawa Barat Rp 44 triliun dan DKI Jakarta Rp 84 triliun.

“Pemerintah pusat alasannya (karena) penduduk Kaltim sedikit. Padahal kita ini tidak membagikan uang ke orang per orang penduduk, tapi membiayai pembangunan,” ucap Sarkowi.  Berdasarkan data BPS, luas Kaltim 127.346 km2 dengan penduduk pada 2020 sebanyak 3.648 juta jiwa.

Terkait pernyataan gubernur, Sarkowi meminta pemerintah lebih selektif menentukan skala prioritas.  Ia juga meminta Tim Anggaran Eksekutif lebih memperhatikan aspirasi masyarakat.

Selain itu ia juga menyarankan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim sering ke lapangan, mendengar keluhan masyarakat. “Supaya kalau ada pengaduan bisa ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas,” tandas politisi Golkar itu.

Berbeda dengan koleganya, Anggota Komisi I DPRD Kaltim Muhammad Udin menyoroti aktivitas kendaraan pengangkut batu bara yang melintasi jalan umum. Khususnya di ruas jalan poros Samarinda-Bontang.

Akibat aktivitas itu, kemacetan panjang tak terhindarkan. Dikarenakan ada beberapa truk pengangkut batu bara yang tak kuat menanjak jalan. Terlebih, legislator yang akrab disapa Udin tersebut ingin menelusuri lebih dalam aktivitas itu.

Udin menduga jika aktivitas penambangan tersebut adalah ilegal. Menurutnya, jika aktivitas itu legal, kendaraan pengangkut batu bara harusnya memiliki jalur hauling khusus dan bukan jalur negara yang dilintasi.

“Waktu itu ada sekitar empat atau lima dump truck hauling pakai jalan negara. Karena ada beberpaa mobil yang tidak kuat menanjak, sehingga batu bara itu dibuang dan ditumpuk dipinggir jalan,” kata Udin melalui pesan tertulis. Ia meminta ada pemantauan untuk mencegah peritiwa itu berulang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS) Kaltim, dari sekitar 15 ribu km ruas jalan, hanya 10 persen yang berkondisi baik. Sisanya, 38% rusak sedang dan berat, dan sisanya rusak sedang.

Dari total panjang jalan di Kaltim terbagi menjadi tiga, jalan negara sepanjang 1.710,91 km, jalan provinsi 895,09 km, dan jalan kabupaten/kota 12.753,80 km. Berbeda dengan jalan provinsi, kondisi jalan negara 80% dalam kondisi baik. (aaa/yos)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply