DPRD Balikpapan Loloskan Pansus BUMD Manuntung Sukses

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan meloloskan pembentukan Panitia Khusus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Manuntung Sukses. Pembentukan pansus itu untuk menyingkap penyebab minimnya kontribusi BUMD Manuntung Sukses kepada kas daerah.

Dari Rp 40 miliar yang disetorkan Pemkot Balikpapan, perusahaan yang dipimpin Purba Wijaya itu hanya mampu menyetor sekitar Rp 17 juta per tahun. Selama 4 tahun belakangan.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, menunjuk Aminuddin sebagai Ketua Pansus dengan wakil Syukri Wahid.

Pasca penetapan, politisi PKS, Syukri Wahid akan memutuskan daftar inventaris masalah serta menyusun peta jalan dalam menyelesaikan masalah itu.

Bahkan dalam prolog pembentukan pansus, katanya, DPRD Balikpapan juga sudah mengajukan permintaan khusus kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait audit eksternal terhadap kondisi keuangan BUMD Manuntung Sukses.

“Jadi output dari BPK akan menjadi juga acuan kerja pansus enam bulan masa kerjanya,” kata Syukri Wahid.

BUMD Manuntung Sukses sendiri merupakan perusahaan pelat merah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 4/2018 tentang perubahan status perusahaan daerah (Perusda) Balikpapan yang berubah menjadi BUMD.

Namun dalam beberapa pertemuan diketahui belum ada kejelasan terkait aset yang dikelola BUMD Manuntung Sukses, dengan klaim pemkot soal penyertaan modalnya. Sehingga DPRD merasa perlu membentuk dua pansus yang saling terkait yakni Pansus Perumda Manuntung Sukses dan Pansus Penyelamatan Aset Tak Bergerak.

Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud menilai wajar jika DPRD membentuk Pansus. Lantaran publik perlu mengetahui kinerja Perusda yang selama ini mengelola aset dan uang negara.

“Kita harus terbuka karena ini menyangkut uang rakyat. Rakyat harus tahu uang itu dikemanakan. Kalau profesional kita jalan (lanjutkan),” ujarnya, saat ditemui di Kantor Partai Golkar, Selasa (13/4/2021).

Ia menyebut pembentukan pansus harus dilihat dari sisi positif. Yakni untuk meningkatkan kinerja dan skala prioritas kerja direksinya di masa depan.

“Jangan sampai ini dikonotasikan negatif bahwa Pansus melakukan intervensi atau mencari kesalahan. Bukan begitu,” katanya.

Ia mendukung upaya Pansus untuk melakukan perbaikan kinerja serta penyesuaian core bisnis Perusda terhadap kebutuhan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Tentunya perusda-perusda ini harus memiliki inovasi untuk mencari sumber pendapatan,” katanya.

Apa lagi dengan penyertaan modal yang sudah mencapai sekitar Rp 40 miliar dan kontribusi rata-rata per tahunnya hanya sekitar Rp 17 juta, maka wajar jika masyarakat menuntut pertanggung jawaban direksi perusda.

“Artinya itu menghasilkan atau tidak. Karena saya pikir yang namanya perusda maka orientasinya mencari profit. Jadi kalau ada bahasa yang menyebut bahwa perusda itu bukan hanya mencari profit, maka enggak usah membuat perusda. Jadi badan amal sosial saja,” tukasnya.

Menurut Wali Kota Balikpapan Terpilih 2020 itu, perlu langkah progresif mengubah mindset dan paradigma umum terkait eksistensi perusda. Lantaran selama ini ada batasan-batasan terhadap ruang gerak bisnis perusda.

Ia mencontohkan, mindset yang saat ini dipertahankan adalah bagaimana caranya agar perusda menghindari gesekan pengembangan unit bisnisnya dengan pihak swasta.

“Bagi saya sih (seharusnya) bukan begitu pemikirannya. Justru dengan adanya perusda mungkin bisa menambah nilai lebih,” katanya.

Padahal di sisi lain, Perusda diharapkan menjadi motor penggerak untuk merintis dan memelopori jenis usaha baru. Padahal ada kemungkinan bahwa perusda tidak mampu mengeksekusi bidang bisnis baru, karena adanya beberapa faktor.

Misalnya kekurangan modal atau minim riset terkait jenis usaha yang sedang berkembang. Sehingga orientasi bisnis perusda mengalami stagnansi dan mengakibatkan minimnya kontribusi ke kas daerah.

“Ini kan sebenarnya enggak boleh. Itu bagi saya,” katanya.

Ia berpendapat Perusda seharusnya menjadi wadah bagi pengusaha lokal untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasar. Terutama dengan adanya rencana IKN, maka perusda dan pengusaha swasta lokal diharapkan ikut terlibat. Dengan visi seperti itu, kata dia, akan memudahkan pihak otoritas untuk menyiapkan dan membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan menghasilkan jenis pendapatan baru.

“Pengusaha lokal itu seharusnya bisa bermitra dengan perusda, sehingga kesempatan-kesempatan itu bakal lebih besar lagi. Karena kesempatan perusda untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan dari luar, itu lebih besar kans-nya dan memiliki trust di mata para investor,” urainya.

Ia menyebut ada banyak core bisnis yang masih bisa dikelola perusda. Misalnya di bidang transportasi laut. Termasuk kepelabuhanan. Ia membandingkan pengelolaan pelabuhan dengan daerah tetangga Penajam Paser Utara (PPU) yang dinilai sudah memiliki visi soal pelabuhan yang layak.

“Dan hampir semua daerah lain punya pelabuhan kok. Bukan berarti mengambil pekerjaan orang lain. Apa lagi Balikpapan ini daerah pesisir jadi wajar kalau dibangun. Mungkin untuk kegiatan pemerintah sendiri, ke depannya untuk industri, untuk pariwisata yang paling besar potensinya,” urainya.

Dari sisi pariwisata, katanya, pelabuhan yang dikelola Perusda bisa bekerja sama dengan daerah lain misalnya, Derawan. Kemudian dari sisi geografisnya, Balikpapan juga langsung terhubung dengan Selat Makassar, sehingga bisa bekerja sama dengan Sulawesi Barat.

“Artinya banyak hal-hal yang harus kita gali potensinya di Balikpapan,” imbuhnya. (ryn/yos)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply