alexa
disway ntt malang

Listrik PLN Surplus di Kota, tapi Minus di Desa

Kelebihan produksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) belum menyelesaikan persoalan listrik masyarakat di pedalaman. Ratusan desa di 6 kabupaten masih kesulitan memperoleh listrik dari PLN. Berbagai persoalan menghambat distribusi setrum ke daerah.

nomorsatukaltim.com – Kondisi kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih cukup memprihatinkan. Meski kaya akan sumber daya alam. Daerah ini, masih memiliki persoalan pada pemerataan sumber energi listrik. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim mencatat. Masih ada sebanyak  224 desa di Kaltim yang belum tersentuh aliran listrik dari PLN.

Kepala Bidang (Kabid) Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltim, Mashur Sudarsono Wira Adi mengatakan, 224 desa yang belum teraliri listrik PLN itu. Tersebar di 6 kabupaten kota. Di antaranya Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

Sebagian besar desa-desa itu berada di wilayah pedalaman dan perbatasan. Dengan akses yang masih sangat terbatas. Sehingga pembangunan jaringan listrik pun mengalami kesulitan. Selama ini, desa-desa yang belum teraliri listrik PLN. Memperoleh sumber listrik dengan cara mandiri. Seperti penggunaan genset, dan bantuan PLTS dari pemerintah.

Mashur menyebut, selain kondisi geografis, masalah kepemilikan lahan, lokasi perkebunan, kawasan hutan, dan konsesi izin usaha pertambangan (IUP). Juga menjadi benturan pembangunan sistem jaringan listrik. Kendala itu lah yang menghambat penyaluran listrik ke desa-desa.

“Kadang, pemilik tambang tidak mau dipasang listrik, karena dianggap akan  ganggu bisnis dia. Padahal (listrik) itu dibutuhkan masyarakat,” ungkap Mashur, Selasa (30/3/2021).

Listrik PLN Surplus di Kota, tapi Minus di Desa

Grafis: Putri/Nomor Satu Kaltim

Padahal ia menyebut, saat ini kondisi kelistrikan pada Sistem Mahakam surplus sebesar 500 Mega Watt (MW). Sistem Mahakam mengaliri empat daerah di Kaltim. Yaitu Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Bontang.

Sayangnya kelebihan daya itu, tak bisa disalurkan ke daerah yang belum tersentuh listrik. Karena belum ada jaringan listrik penghubungnya.

“Kan sayang tidak termanfaatkan. Padahal seharusnya bisa disambungkan sampai ke  Sangkulirang misalnya. Di sana, listrik terbatas. Beberapa desa, masih mengandalkan diesel untuk penerangan,” jelas Mashur.

Pihak ESDM menarget, tahun ini akan dibangun sistem jaringan listrik ke wilayah utara. Yang akan menyasar ke daerah Berau hingga terkoneksi ke Kalimantan Utara. Mashur tak bisa menjamin, kapan pemerataan aliran listrik di Kaltim ini selesai. Karena tergantung pada pendanaan pemerintah pusat dan daerah.

Tahun ini, pemrov Kaltim mengalokasikan sebanyak Rp 45 miliar untuk pengembangan kelistrikan daerah. Pemerintah pusat sendiri menarget, capaian rasio elektrifikasi di tiap daerah bisa mencapai 100 persen pada 2024.

“Tergantung anggaran. Misal usul Rp 100 miliar tapi yang disetujui cuma Rp 30 miliar. Bagaimana mau selesai?”

Lambannya sistem birokrasi juga menghambat proses pembangunan jaringan listrik di daerah. Mashur mencontohkan, penganggaran alokasi dana sudah dibuat sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan uji kelayakan. Namun, proyek baru berjalan 3 tahun kemudian. Sehingga, kondisi di daerah sudah berubah. Dan tidak sesuai dengan DED yang telah dibuat.

“Jumlah rumah dan KK kan sudah berubah. Sementara anggarannya sudah ngepas. Ya mau tidak mau, menyesuaikan saja. Misal watt-nya diturunkan,” keluhnya.

Namun begitu, Mashur menyebut pihaknya tetap terus berusaha untuk melakukan pemerataan aliran listrik ke desa-desa. Terutama desa yang belum tersentuh aliran listrik PLN. Dimulai dari daerah-daerah terdekat. Dengan akses yang lebih mudah. Pihaknya juga akan menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada warga.

KEADILAN

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mulyanto, menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu untuk membuat kebijakan yang betul-betul menuntaskan permasalahan ketimpangan pasokan listrik di berbagai daerah Nusantara.

“Pemerataan listrik ini adalah soal keadilan sosial. Pasalnya menjadi aneh kalau di tengah surplus listrik, yang mencapai lebih dari 30 persen sebagaimana terjadi sekarang ini, namun masih ada daerah-daerah di Indonesia yang gelap gulita,” kata Mulyanto dilansir Kantor Berita Antara, baru-baru ini.

Menurut dia, sangat tidak pantas ketika negara ini terjadi surplus atau kelebihan pasokan listrik tetapi masih ada wilayah tertentu yang belum tersentuh layanan listrik.

Ia mengemukakan, di Jawa-Bali misalnya, tingkat elektrifikasi sudah mendekati angka 100 persen, namun di wilayah Indonesia timur, seperti NTT dan Kalimantan, tingkat elektrifikasi ini masih jauh di bawah 90 persen.

Berdasarkan laporan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI disebutkan sedikitnya ada 433 desa yang masih belum teraliri listrik.

Sementara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik sebesar 74,5 juta rumah tangga atau sebanyak 97 persen dari total rumah tangga secara nasional yaitu 77 juta rumah tangga.

Sementara itu data BPS tahun 2020 menyebutkan ada sebanyak 98,9 persen rumah tangga secara nasional menggunakan listrik, baik dari PLN maupun non-PLN. Sedangkan di Papua rasio penggunaan listrik di tingkat rumah tangga ini adalah yang terendah, yakni hanya sebesar 73,8 persen.

“Artinya, masih banyak rumah tangga dan saudara-saudara kita di daerah tersebut yang tidak dapat menikmati listrik. Ini ironi, sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka namun mereka masih belum merdeka dari kegelapan,” terang Mulyanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Mulyanto mendesak pemerintah bekerja ekstra keras dalam memberikan pemerataan listrik bagi warga, sesuai dengan fungsi negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai wujud dari pemerataan dan keadilan bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Untuk itu menjadi penting membangun jaringan listrik interkoneksi yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi dengan baik,” katanya.

PEMASANGAN PLTS ROOFTOP

Selain persoalan pemerataan, Pemprov Kaltim mengupayakan penggunaan energi baru terbarukan dalam penyediaan energi listrik. Sejak akhir tahun lalu, Pemprov Kaltim mulai memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop (atap) pada kantor-kantor pemerintah. Beberapa kantor yang sudah dilakukan pemasangan PLTS dan telah beroperasi.

Di antaranya PT Ketenagalistrikan Kaltim, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Total daya yang dihasilkan mencapai 236,5 kWp. Saat ini, proses pemasangan PLTS di kantor-kantor dinas masih terus dilakukan. Total ada 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang akan dipasang PLTS. Total daya yang direncanakan sebesar  1.500 kWp.

“Sudah terjadwal pemasangannya. Terakhir di Kantor Gubernur pada September,” jelas Mashur.

Listrik PLN Surplus di Kota, tapi Minus di Desa

Kepala Bidang (Kabid) Ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim, Mashur Sudarsono Wira Adi. (Khajjar/Nomor Satu Kaltim)

Mashur menyebut pamasangan PLTS di kantor-kantor pemerintahan ini selain mewujudkan penggunaan energi baru terbarukan, juga sebagai upaya menekan biaya.

“Sistemnya invest. Kita tidak biayai. Hanya bayar sewa. Makanya Gubernur setuju,” ucap Mashur.

Penggunaan PLTS atap merupakan program PT Ketenagalistrikan Kaltim yang bekerja sama dengan PT Surya Utama Nuansa (SUN) sebagai penyedia jasa. Inisiasi tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Gubernur Kaltim nomor 671/1357/DESDM. Tanggal 11 Mei 2020 tentang imbauan pemasangan PLTS atap pada OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Pemasangan PLTS ini kata dia, juga bentuk komitmen pemprov Kaltim. Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Dan menjadi salah satu program agenda pengurangan Efek Gas Rumah Kaca (GRK). Di samping itu, pemasangan PLTS di kantor pemerintahan ini juga diharapkan menjadi model percontohan bagi masyarakat. Agar nantinya, masyarakat mulai berminat untuk memasang PLTS di rumah-rumah pribadi.

“Arahnya ke bauran energi. Kita kasih contoh kalau kantor bisa, berarti rumah juga bisa,” ucapnya.

Penggunaan PLTS juga dinilai akan menghemat tagihan listrik PLN. Apalagi selama ini, tagihan listrik PLN dinilai cukup mahal. Dan memberatkan bagi sebagian masyarakat. Dengan penggunaan PLTS yang paralel dengan PLN. Biaya tagihan listrik tiap bulannya bisa ditekan.

“Jadi sistem hybrid. Kalau siang, ada matahari pakai PLTS. Kalau pas mendung terus atau mau rapat malam ya pakai listrik PLN,” jelas Mashur.

Meski begitu, Mashur mengakui pemasangan PLTS di kantor-kantor dinas menemui beberapa kendala. Seperti minimnya sosialisasi kepada instansi terkait. Proses pemasangan PLTS di sebagian kantor juga terganjal dengan rencana renovasi.

“Sosialisasi jadi kendala. Dipikir cuma imbauan, padahal program Gubernur. Karena kadang dinas tidak dilibatkan dalam rapat. Hanya biro-biro,” ujarnya.

Termasuk Dinas ESDM yang belum melakukan pemasangan PLTS karena akan ada rencana renovasi gedung. Meski demikian, ia berharap pemasangan PLTS di kantor-kantor dinas lainnya bisa selesai tepat waktu. Dan penggunaan PLTS bisa diterapkan oleh masyarakat secara luas. Agar dapat tercipta sumber daya listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan.

TUMBUH MELAMBAT

Tahun lalu pertumbuhan konsumsi listrik PLN Kaltimra hanya menyentuh angka 4,9 persen. Jumlah ini hanya sekitar 50 persen dari capaian sebelumnya. Minimnya konsumsi listrik disebabkan pandemi COVID-19.

Penggunaan listrik di sektor sosial, bisnis dan pelayanan publik turun jauh. Bahkan sebanyak 22 hotel dan sejumlah pusat perbelanjaan memutuskan turun daya.

Sampai akhir 2020 energi listrik yang dimiliki wilayah Kalimantan Timur dan Utara sebesar 1.007 megawatt (Mw). Dengan beban puncak 516,79 Mw. Sehingga PLN memiliki cadangan atau surplus energi sebesar 50 persen. Kemudian untuk jumlah pelanggan, di wilayah Kaltimra tercatat sebanyak 1.258.825 hingga periode November 2020.

Namun demikian penjualan listrik sampai November 2020 mencapai 3.783,36 GWh. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan November 2019 sebesar 3.606,13 GWh. PLN saat ini mendapat tantangan menjual energi listrik yang berlebih. (krv/ant/yos)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply