alexa
disway ntt malang

Politik Dinasti yang Masih Digemari

Praktik politik dinasti masih mewarnai pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, lalu. Buktinya, dari 270 daerah penyelenggara pilkada, 73 kabupaten/kota di antaranya terindikasi melanggengkan praktik tersebut. Termasuk di Kalimantan Timur.

nomorsatukaltim.com – APAKAH salah melakukan praktik politik dinasti? Dan apakah tidak ada nilai positifnya? Toh selama ini mereka juga dipilih oleh rakyat. Pertanyaan ini ditujukan kepada Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisah Agustyati. Awalnya Harian Disway Kaltim ingin mengetahui, apakah kepala daerah yang terindikasi politik dinasti itu punya track record positif selama pemerintahannya.

Untuk pertanyaan yang satu itu, Khoirunnisah tak menjawab. Tapi sebelum itu, ia aktif melayani pertanyaan dari Harian Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com.

Perludem kependekan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Berdiri pada Januari 2005. Status badan hukumnya Perkumpulan. Awalnya sebagai wadah para mantan Panwas pada pemilu 2004.

Ide pendirian Perludem pun tercetus di sela-sela rapat evaluasi Panwas seluruh Indonesia. Setelah Pileg dan Pilres ketika itu. Beberapa tokoh yang terlibat dalam proses pendirian Perludem antara lain; Bambang Widjojanto, Iskandar Sondhaji, Poltak, Budi Wijarjo dan Andi Nurpati.

Menurut Khoirunnisah, dinasti politik dalam proses maupun jalannya pemerintahan, maupun dalam hubungan kepemiluan, menciptakan ruang demokrasi tak sehat. Bagi Perludem, keberadaan dinasti politik tak ada baiknya. Untuk demokrasi.

“Dari kaca mata Perludem, dinasti politik atau politik kekerabatan adalah memiliki hubungan dengan elit/petahana/pejabat. Hubungan yang dimaksud, seperti istri/suami, anak/orang tua, kakak/adik,” katanya, Selasa (29/12/2021).

Sementara dalam laman Mahkamah Konstitusi RI, pengertian politik dinasti, sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Pada Pilkada Serentak 2020, kata dia, ada puluhan calon kepala daerah dan wakil kepala yang terkait dengan dinasti politik. Di antaranya, berada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut data Perludem dan KPU RI, dari 270 daerah yang melangsungkan pilkada serentak tahun 2020, sebanyak 27,03 persen masih terindikasi politik dinasti.  

Dalam konteks pemilihan Pilkada, kata dia, dampak buruk dinasti politik akan menciptakan ruang kompetisi yang tidak setara. Karena terkadang pencalonan itu, proses elektoral memberikan karpet merah kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elit partai, pejabat maupun petahana.

“Sehingga kader yang sudah membangun karier di partai sejak dari bawah, harus dikalahkan dengan mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. Hal ini ditambah dengan belum adanya proses demokratisasi di internal partai politik,” urai Khoirunnisah.

Pun begitu dalam pemerintahan. Juga akan melahirkan ruang kompetisi yang tak setara. “Untuk di pemerintahan, bisa ada potensi konflik kepentingan juga”.  

Di Kalimantan Timur, yang terindikasi politik dinasti pada pilkada serentak 2020 terjadi di tiga daerah. Balikpapan, Bontang dan Berau.

Di Balikpapan dimenangkan pasangan Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz. Rudi adik kandung Rahmad kini menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar Kaltim. Juga sebagai anggota DPR RI dapil Kaltim. Kemudian kakaknya, Hasanuddin Mas’ud, juga anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar. Sementara adiknya Gafur Mas’ud terlebih duluan, kini sudah menjadi bupati Penajam Paser Utara (PPU).

Di Berau, pilkada dimenangkan pasang Sri Juniarsih-Gamalis. Sri merupakan istri alm Muharram—bupati Berau. Pun di Bontang. Pasangan Basri Rase-Najirah sebagai pemenang pilkada. Najirah adalah istri alm Adi Darma—mantan bupati Bontang.

BONTANG

Di Bontang malah kedua pasangan calon yang ikut kontestasi, terindikasi politik dinasti. Neni Moerniaeni adalah istri dari Andi Sofyan Hasdam. Mantan wali kota Bontang dua periode.

Neni juga seorang petahana. Sebelum menjabat wali kota, ia juga pernah menduduki kursi ketua DPRD Bontang. Kini putranya, Andi Faizal Sofyan Hasdam yang menjadi ketua DPRD.

Sebetulnya Neni dan keluarga Hasdam masih punya modal politik, ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Masih kuat berakar. Namun, lawannya Basri Rase – Najirah juga punya pendukung yang lebih kuat pada Pilkada 2020.

Kiprah Sofyan Hasdam dan keluarganya di Bontang hingga hampir 2 dekade, cukup mengakar. Dokter spesialis syaraf ini mulanya terjun politik lantaran diusung Partai Golkar pada 2001. Di masa ‘bayi’ reformasi baru tumbuh gigi.

Ketika itu, pemilihan kepala daerah bergantung pena anggota dewan. Hasilnya, Sofyan (Golkar) dan wakilnya dari kader PPP, Adam Malik, ketika itu yang terpilih memimpin Bontang 2001-2005.

Sofyan pun menyulap Bontang menjadi gemerlap. Cukup 5 tahun berkuasa ia mengubah drastis perwajahan Kota Taman itu. Mulai dari jalan protokol menjadi 2 lajur, hingga pendapatan daerah yang membumbung.

Istrinya, Neni Moerniaeni mula-mula seorang Ibu Rumah Tangga (IRT). Pun masih membuka praktik dokter spesialis kandungan di Samarinda. Bak pepatah lama, “di balik pria hebat ada perempuan luar biasa”. Ya, Neni itulah contohnya.

Lima tahun periode pertamanya, Sofyan tak kesulitan mencuri perhatian pemilih Bontang. Melenggang pada periode ke-2 pemerintahannya. Di masa inilah Neni mulai mantap masuk panggung politik.

Alumnus Fakultas Kedokteran Unhas itu terpilih sebagai anggota DPRD Bontang periode 2004-2009. Dinasti politik Bontang trah Sofyan Hasdam generasi pertama resmi dibentuk.

Di akhir masa jabatanya, Sofyan mendorong istrinya sebagai calon kepala daerah. Berpasangan dengan Irwan Arbain pengusaha konstruksi. Namun hasilnya tak memuaskan. Justru Adi Darma—Sekda di masa pemerintahan Sofyan- terpilih sebagai wali kota bersama kader dari PKS, Isro Umarghani.

dinasti politik 2
Grafis: Putri/Nomor Satu Kaltim
lanjutan dinasti
Grafis: Putri/Nomor Satu Kaltim

Neni tak patah arang. Ia memimpin kursi parlemen Bontang periode 2009-2014. Fungsi kontrol dimainkan. Serius tanpa cela. Kebijakan Adi – Isro penuh rintangan, salah satunya jalan lingkar.

Pileg 2014, Neni mencalonkan sebagai Caleg DPR RI. Tak sulit bagi Neni. Warga Bontang tak punya pilihan lain. Sebanyak 64 ribu suara mengantarnya ke kursi empuk di Senayan.

Setahun menjabat, Neni lagi-lagi kembali ke Bontang. Kali ini modal nekat. Anggota partai Golkar ini justru memilih dari jalur independen maju di Pilkada 2015. Menantang sang Petahana. Neni – Basri menang mudah.

Narasi kampanye keberhasilan era Sofyan digaungkan pasangan ini. Publik “merindukan” Sofyan. Dan akhirnya menang.

Seperti déjà vu. Neni mulai merajut benang-benang yang sempat terputus. Kekuasannya dibangun pelan-pelan. Golkar diraih kembali. Sang putra, Andi Faizal Sofyan Hasdam didapuk sebagai ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Dinasti politik generasi kedua mulai dibangun. Di Pileg 2019, putranya memecahkan rekor politik di Bontang. Untuk kali pertama perolehan suara tembus 4 ribu lebih. Dan hasilnya, Sofyan Hasdam junior dipercaya menjadi ketua DPRD Bontang hingga sekarang.

Lagi-lagi modal politik itu membuat Golkar mengamanahkan Ketua DPD II Golkar Bontang ke Pundak Andi Faizal. Tapi di Pilkada 2020, Neni gagal mempertahankan kursinya. Justru wakilnya, Basri Rase bersama Najirah menjegal langkah politik trah Sofyan.

BAPAK PEMBANGUNAN

Neni harus kerja ekstra mempertahankan kursinya. Pun suaminya ikut turun lapangan selama Pilkada kemarin. Tapi narasi keberhasilan masih gagal meyakinkan publik. Tokoh Masyarakat Bontang Kuala, Galib punya pengalaman panjang mengisi ruang-ruang politik sejak Sofyan memimpin dua dekade lalu.

Sofyan dinilai berhasil membangun daerah. Infrastruktur massif dihadirkan, mulai pelayanan kesehatan, sarana olahraga, jalan protokol hingga kantor pemerintahan. Keberhasilan itu menobatkan Sofyan sebagai Bapak Pembangunan Bontang.

Tak pelak, Neni-Basri bisa menang mudah di Pilkada 2015 lalu. Adi – Isro sulit menghalau isu gagal membangun Bontang. Memang kurun 5 tahun kepemimpinannya tak banyak proyek besar yang bisa dihadirkan.

“Yang paling saya ingat itu, Pak Sofyan yang menyediakan air PDAM bisa masuk ke Bontang Kuala. Itu saya minta hanya 1 minggu saja,” ujar Galib saat ditemui di restorannya, Senin (28/12).

Keberhasilan Neni memimpin Bontang masih banyak sanjungan. Artinya produk dari politik dinasti tidak selamanya berbuah buruk. Setidaknya di mata masyarakat.

Dalam Pilkada kemarin itu, praktis hanya terpaut 4 ribu suara saja. Dari total 85 ribu suara yang menyalurkan hak pilihnya. Masih ada separuh warga yang memuja keberhasilan Neni. Terlepas dari dinasti politik yang makin kuat.

Kelompok Pemuda Loktuan, Amin Denny Muspa punya pandangan berbeda. Menurutnya, tak ada dinasti politik di Bontang. Kepemimpinan Neni di kursi eksekutif dan putranya di legislatif hanya kebetulan.

Toh mereka dipilih dari proses demokrasi: Pemilu. “Enggak ada dinasti politik saat Neni ini. Itukan hasil pilihan rakyat juga,” ujar pria yang akrab disapa Bojes ini.

Hanya saja, ada proses yang kurang efektif yang dinilai dari kepemimpinan trah Sofyan ini. Pengawasan kerja-kerja eksekutif diragukan. Roda pemerintahan diprediksi berjalan monoton dan statis. Tak ada dinamika. Demokrasi pelan-pelan mundur menuju otokrasi.

Penggiat politik Risnal membenarkan itu. Bisa saja politik kekerabatan akan menciptakan pemerintahan yang hegemonik. Ruang-ruang kritis pelan-pelan pudar. Dominasi kekuasan yang super power membuat rival politik memudar. Dan lamat-lamat hilang.

“Ada ketakutan di lingkungan politisi untuk melawan, karena bisa menggangu kepentingan mereka,” ungkapnya.

Secara kalkulus, politik Neni dan putranya tanpa lawan. Pemimpin partai terbesar dengan sejarah panjang keberhasilan. Modal politik ini bisa menindih siapa pun yang berani melawan.

Namun, dibalik itu regulasi memberi kesempatan seluas-luasnya bagi kandidat manapun untuk membangun politik kekerabatan. Aturannya pun membolehkan. Kendati mudaratnya lebih besar, namun isu-isu populis kerap mengaburkan kepentingan dinasti di baliknya. (wal/sah/dah)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply