HL

Kata Pakar soal Dinasti Politik: Sah Saja, tapi Ada Implikasi Negatif

nomorsatukaltim.com Dua pakar sosiologi memiliki pandangan berbeda soal dinasti politik.

Pertama, ada Zulkifli Abdullah, akademisi Program Studi Pembangunan Sosial FISIP Unmul. Ia beranggapan, dinasti politik dalam konteks demokrasi. Menurutnya sah saja terjadi. Karena, keberadaan mereka berdasarkan pemilihan langsung oleh masyarakat. Dalam sistem elektoral yang sesuai dengan konstitusi.

“Tidak ada peraturan yang melarang satu keluarga menjadi pejabat. Jadi itu wajar saja,” kata Zulkifli saat dihubungi, Senin (4/1/2021).

Kecuali, kata dia, jika dinasti politik terbentuk dengan sistem yang bertentangan dengan unsur demokrasi. Misalnya melalui penunjukan sepihak. Atau penilaian subjektif untuk menempatkan posisi jabatan tertentu.

Zulkifli pun menyebut, ada dua tipe kelompok masyarakat yang menentukan kecenderungan memilih pada pemberian suara di pemilihan umum (pemilu). Pertama, ada kelompok rasional. Kelompok masyarakat ini, akan memilih figur berdasarkan track record dan program kerja.

Kedua, kelompok masyarakat tradisional. Berbanding terbalik dengan kecenderungan masyarakat kelompok rasional. Kelompok masyarakat tradisional justru akan melihat figur secara sosiologis. Dari etnis atau trah keluarga tertentu. Popularitas dan ketokohan punya pengaruh kuat. Atau secara psikologis, bisa membuat masyarakat merasa dekat dan nyaman.

“Persoalan program kerja urusan belakangan. Terpenting figur yang hadir bisa membuat nyaman. Atau calon pemimpin dari representasi kelompok itu,” tambah Zulkifli kepada Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com.

Tipe kelompok tradisional ini lah yang berkontribusi pada terbentuknya dinasti politik di suatu daerah. Dan dalam sistem demokrasi, ini tidak bisa disalahkan. Karena yang terpilih, sudah melalui tahapan pemilihan secara demokratis. Terlepas dari bagaimana kapasitas dan program kerja yang dijalankan nantinya.

Zulkifli pun mengakui, dinasti politik mengundang kekhawatiran berbagai pihak. Karena dinilai berpotensi mengebiri unsur demokrasi dan transparansi pemerintahan. Hal ini menurut dia, bisa diantisipasi dengan memperkuat upaya kontrol kebijakan dari masyarakat. Baik melalui organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga swadaya.

“Kalau ini kuat. Menurut saya potensi dampak negatif dari dinasti politik, bisa diatasi,” pungkasnya.

NAIF

Berbeda pandangan dengan Zulkifli. Sri Murlianti secara gamblang menyebut dinasti politik adalah bentuk kefatalan demokrasi Indonesia. Dampak dari latahnya pengejawantahan sistem demokrasi liberal pasca Orde Baru.

“Kita dengan naif, menjalankan sistem demokrasi tanpa adanya pendidikan politik yang kuat. Di tengah ketidakadilan sumber daya di masyarakat,” ucapnya.

Sri menjelaskan konsekuensi demokrasi liberal dengan sistem one man one vote. Ketika kualitas manusia dihargai satu suara. Dari doktor ilmu politik dengan orang yang awam. Hasil pilihan dihargai sama. Sementara kondisi ketimpangan ekonomi yang luar biasa tinggi. Di mana hanya sekitar 20 persen yang menguasai sumber daya. Dan 80 persen adalah masyarakat menengah ke bawah. Sehingga yang terjadi dalam situasi seperti itu, politik uang lah yang akan menang.

Biaya politik pun menjadi sangat mahal. Yang menyebabkan orang-orang yang mengajukan diri untuk dipilih bukan orang yang berkapasitas. Melainkan mereka yang punya uang. Atau mereka yang punya akses pada pemilik modal.

“Dua-duanya fatal. Karena ketika terpilih mereka akan memikirkan bagaimana balik modal dan mengembalikan mahar politik,” ujar Sri.

Dosen Pembangunan Sosial FISIP Unmul ini juga mengkritisi. Peran parpol yang dinilai kurang maksimal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Keberadaan parpol harusnya berkontribusi pada munculnya kader dan calon pemimpin yang memiliki ideologi yang jelas.

Sri mencontohkan pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu. Terjadi persaingan sengit hingga ke akar rumput. Dari dua pendukung paslon presiden. Faktanya, kini dua kubu dalam pilpres itu, justru berada dalam satu kabinet pemerintahan.

“Itu kan memperjelas politik tanpa ideologi. Yang penting berkuasa. Yang kalah pun berkuasa!”

Terkait dinasti politik, Sri menyarankan harus ada reformasi hukum. Yang membatasi peran keluarga dalam satu instistusi pemerintahan atau jabatan politik tertentu. Sehingga bisa meminimalisasi potensi monopoli kebijakan.

Kemudian, kontrol sosial dari masyarakat harus diperkuat. Dinasti politik tidak akan terbentuk. Jika masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi. Dan terakhir, peran parpol harus dioptimalkan. Dalam kaderisasi politik dan membentuk calon-calon pemimpin yang berkapasitas dan berintegritas.

TERGANTUNG KESADARAN MASYARAKAT

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Budiman menyebut, budaya dinasti politik dapat berpotensi memberikan implikasi negatif. Karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Menghapuskan ruang demokrasi dan yang terburuk mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan potensi korupsi.

Apalagi, jika dinasti politik mencengkeram dua institusi strategis. Eksekutif dan legislatif. Bisa dipastikan, peran pengawasan akan mati. Dan segala keputusan bisa ditetapkan tanpa paripurna.

“Ibarat kata, fungsi sering tidak jalan. Apa yang disodorkan oleh eksekutif akan langsung disetujui legislatif. Dalam konteks ini pintu korupsi akan terbuka. Karena segala sesuatu diputuskan duluan sebelum paripurna,” kata dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul ini, Minggu (3/1/2021).

Dari dampak negatif yang ditimbulkan itu, faktanya dinasti politik tetap berjaya. Bahkan tak jarang, budaya ini mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan terpilihnya calon-calon penerus dinasti, dalam kontestasi pemilihan umum. Menurut Budiman, hal itu dipengaruhi oleh faktor ketokohan dan kepopuleran.

Ia mencontohkan, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) . Di sana, siapa yang tidak mengenal Jusuf Kalla dan Syahrul Yasin Limpo. Dinasti politik dua kubu ini pun begitu kuat. Bahkan, Sulsel tercatat sebagai daerah dengan afiliasi dinasti politik terbanyak. Pada Pilkada serentak 2020 lalu.

Kedua, tergantung kesadaran politik masyarakat. Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi, akan memilih berdasarkan rasionalitas. Yakni dengan mengedepankan program. Bukan orang atau ketokohan. Apalagi, jika calon memiliki hubungan dinasti politik. Yang akan berimplikasi pada risiko penyalahgunaan wewenang.

Contoh kasus ini, bisa dilihat pada Pilkada Bontang. Masyarakat Bontang berhasil menumbangkan dinasti politik yang telah bertahun-tahun dikuasai oleh keluarga Andi Sofyan Hasdam. Dengan memenangkan Basri Rase sebagai wali kota terpilih. Berdasarkan perhitungan suara Pilkada Serentak 2020.

“Masyarakat menganggap kalau tidak ditumbangkan, dinasti politik akan mengakar dan menguat. Serta melihat implikasi negatif ke depan. Walau pun kalau dilihat secara ketokohan, siapa yang tidak mengagumi sosok Neni Moerniaeni,” ujar Budiman.

Sayangnya, kesadaran politik ini tidak terjadi di semua daerah. Karakteristik masyarakat berbeda dalam menyikapi budaya dinasti politik di wilayahnya. Paser contohnya. Dinasti politik di sana, nyaris tidak terdengar. Atau mungkin, masyarakat di sana belum menyadari implikasi negatif dari dinasti politik.  Sehingga menganggap persoalan ini hanya lah hal sepele. Demikian yang dipikirkan Budiman.

Dinasti politik lintas kabupaten-kota dan legislatif ini, rawan akan berbagai macam kepentingan. Kecurigaan Budiman muncul, kalau saja, dinasti politik keluarga Mas’ud juga menguasai Kutai Kartanegara (Kukar). Artinya, jika itu terjadi. Tiga daerah posisi strategis Blok Mahakam akan mereka kuasai.

“Semua tahu yang seksi di Kaltim ini, perihal Blok Mahakam. Posisinya di Balikpapan, Penajam, dan Kukar. Bisa menguasai daerah ini, minyak dikuasai. Surga dunia sudah,” ujarnya.

Budiman pun menjelaskan. Untuk mengakhiri atau paling tidak, mengantisipasi budaya dinasti politik. Harus dimulai dari pintu masuknya. Yakni partai politik (parpol). Parpol harus menjalankan fungsinya sebagai rekrutmen politik dan regenerasi kepemimpinan.

“Kalau parpol sudah on the track. Kita bisa menjamin dinasti politik tidak terlalu berkembang di Kaltim,” tandasnya.

Cara lain, dengan penghakiman secara langsung melalui pesta demokrasi. Masyarakat diimbau menghindari calon-calon yang memiliki afiliasi atau hubungan dinasti politik. Karena sebenarnya masyarakat lah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem  demokrasi. Dinasti politik, tidak akan terbentuk. Jika rakyat, tidak menghendaki. (krv/dah)

Leave A Reply