Indonesia Ekspor Cangkang Kelapa Sawit ke Jepang

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Pemerintah Indonesia membidik pemenuhan kebutuhan biomassa di Jepang. Karena ada peluang besar ekspor komoditas itu. Khususnya berasal dari cangkang kelapa sawit dan pelet kayu.

“Pemerintah Indonesia terus berusaha menjaga kualitas dan kuantitas produk biomassa. Agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan pasar di Jepang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kick off virtual rencana kerja pasar bioenergi Jepang di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (10/11).

Menurut dia, peluang ekspor biomassa itu terbuka lebar. Karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya alam. Berupa limbah dari proses minyak kelapa sawit. Seperti cangkang sawit. Yang bisa memiliki nilai tambah sebagai sumber energi bersih.

Untuk pemenuhan dalam negeri, pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai alternatif membangkitkan energi listrik dan industri.

Sedangkan sektor transportasi, pemerintah sedang mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan atau bio fuel. Untuk menggeser penggunaan bahan bakar fosil. Dengan mengenalkan bio diesel dan membangun kilang hijau untuk memaksimalkan potensi minyak sawit.

Upaya itu, sejalan dengan target pemerintah mengurangi emisi hingga 29 persen tahun 2030 atau 41 persen jika mendapat dukungan internasional menuju sistem energi lebih bersih.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan, pengembangan bioenergi merupakan salah satu strategi dalam mitigasi gas rumah kaca.

Selain itu, mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat untuk pemanfaatan bioenergi. “Kebutuhan Indonesia, Jepang dan dunia meningkat. Seiring komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan energi biru secara global,” katanya.

Ia menyebutkan, target penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050.

Saat ini, pencapaian di Indonesia baru mencapai 9,5 persen dan Jepang tahun 2030 menargetkan 22-24 persen dari seluruh kebutuhan energinya.

“Kita akan penuhi kebutuhan dalam negeri. Sekaligus berkontribusi penurunan emisi gas rumah kaca atau mendorong penggunaan bio energi di pasar global. Untuk pasar Jepang diharapkan menjadi peluang kita berkontribusi terhadap pemenuhan bio energi di pasar Jepang,” katanya.

BBN BIOHIDROKARBON

Sementara itu, untuk pengembangan pasar di dalam negeri, pemerintah berkomitmen terus mendorong pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) biohidrokarbon. Yang karakteristiknya sama atau bahkan lebih baik daripada senyawa hidrokarbon atau BBM berbasis fosil.

“BBN biohidrokarbon yang ramah lingkungan nantinya dapat langsung digunakan sebagai substitusi BBM fosil tanpa perlu penyesuaian mesin kendaraan,” ungkap Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prahoro Yulijanto Nurtjahyo pada pembukaan webinar bertajuk “Menyongsong Era Biohidrokarbon Di Indonesia” secara virtual, baru-baru ini.

Dalam keterangannya di Jakarta, Parhoro mengatakan, BBN biohidrokarbon dapat dibedakan menjadi green gasolinegreen diesel, dan bioavtur.

Mengamini Prahoro, Tatang Hernas Soerawidjaja, pembicara webinar yang juga Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) menyampaikan, Indonesia dianugerahi kekayaan nabati luar biasa. Yang memungkinkannya menjadi pusat biohidrokarbon dunia dan negara maju pada era perekonomian berbasis nabati (bio-based economy).

“Semoga inovasi anak-anak bangsa Indonesia memadai untuk memberdayakan kekayaan nabati luar biasa ini. Guna menjadi potensi penggerak pertumbuhan tangguh dan pesat perekonomian negeri kelak,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Lies Aisyah, peneliti PPTMGB Lemigas, mengharapkan pengembangan BBN untuk energi dimaksudkan guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan untuk menggantikan solar dan bensin. Yang saat ini implementasi mandatori untuk solar sudah bertaraf B30.

Kebijakan pemerintah dalam arahan mandatori biodiesel dan pengembangan biohidrokarbon atau green fuels mutlak dilakukan. Untuk mendorong ketahanan energi nasional, penghematan devisa negara dan pengurangan emisi CO2.

“Penyusunan arah kebijakan biohidrokarbon dan perumusan standar dan mutu (spesifikasi) serta nomenklaturnya menjadi prioritas utama,” tegas Lies.

Sementara itu, Andianto Hidayat, VP Downstream Research Technology Innovation PT Pertamina (Persero), mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menyongsong era biohidrakarbon. Diawali dengan produk katalis anak negeri (katalis Merah Putih) serta sinergisitas BUMN yang dapat menghasilkan produk dalam hasil co-processing RU II Dumai dan RU III Plaju. Guna menuntaskan biofuel generasi I yang berbasis minyak lemak nabati serta biofuel generasi II dari bahan lignoselulosa.

“Percepatan penelitian, pengujian dan pengembangan biohidrokarbon (proyek biorefinery Pertamina) ini tak luput dari dukungan pemerintah. Khususnya Kementerian ESDM. Dalam memberikan relaksasi harga biodiesel,” ujarnya.

PERUBAHAN IKLIM

Jepang mengharapkan kerja sama yang lebih besar dalam penanganan perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya dengan Amerika Serikat (AS) di bawah kepresidenan Joe Biden. Demikian kata Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koizumi, Selasa lalu.

“Saya yakin Amerika Serikat akan menuju ke arah yang sama setelah (hasil pemilihan) dikonfirmasi,” kata Koizumi kepada wartawan.

“Kerja sama Jepang dengan Amerika Serikat akan diperluas. Tidak hanya dalam perubahan iklim di bawah Perjanjian Paris. Tetapi juga dalam kerja sama lingkungan secara keseluruhan,” ujar putra mantan perdana menteri Junichiro Koizumi itu.

Yoshihide Suga, yang menjadi perdana menteri baru Jepang pada September lalu, mengumumkan pada Oktober bahwa Jepang bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca menjadi nol pada 2050 dan menjadi masyarakat yang netral karbon. Untuk perubahan besar posisi negara tersebut. Dalam hal perubahan iklim.

AS secara resmi keluar dari Perjanjian Paris pekan lalu. Hal itu memenuhi janji Trump selama bertahun-tahun untuk menarik negara itu dari pakta global untuk memerangi perubahan iklim. Namun, Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan pakta tersebut dan mencapai emisi karbon nol pada 2050.

SAMBUTAN AUSTRALIA

Australia menyambut baik rencana Biden, yang berjanji akan mengembalikan AS ke dalam respons global penanggulangan iklim, Kesepakatan Paris. Demikian kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Senin lalu.

“Kami akan menyambut AS kembali dalam Kesepakatan Paris. Sebagaimana sikap kami selama ini,” ujar Morrison di hadapan wartawan. Ia menyebutkan, kembalinya AS ke organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), juga akan disambut baik.

Di bawah kepemimpinan Trump, AS mengumumkan keluar dari Kesepakatan Paris pada 2017. Namun prosesnya baru dimulai November 2019. Dengan demikian, AS keluar secara resmi dari perjanjian itu pada 4 November 2020.

Biden, yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS, berjanji untuk kembali membawa negaranya bergabung dalam perjanjian iklim Paris serta berkomitmen mencapai netralitas karbon pada 2050.

Sementara itu, Morrison menghadapi tekanan yang menuntutnya agar memangkas emisi gas rumah kaca Australia. Meskipun pemerintahan negara bagian dan daerah di Australia juga mengadopsi target netralitas karbon pada 2050 seperti halnya AS, pemerintah federal Australia belum melakukan langkah yang sama.

Australia merupakan pengekspor utama bahan bakar fosil. Khususnya batu bara. Morrison menyebut, banyak negara telah membuat komitmen iklim.

Legislator independen, Zali Steggali, mengajukan undang-undang iklim kepada parlemen federal untuk meminta target netralitas karbon. Ia menyebut Australlia akan menjadi “golongan paria (kelas terendah) dalam komunitas internasional” jika tidak memperkuat komitmen iklim.

Saat menggarisbawahi keputusasaan Australia dengan kebijakan “America First” (Amerika yang Utama) dari Presiden Trump, Morrison menekankan, Australia akan menyambut AS kembali pada WHO, serta kemungkinan ke perjanjian dagang Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang ditandatangani Australia dan 10 negara lainnya pada 2018.

Pada Minggu (8/11), Morrison juga menyebut Australia akan menyambut AS masuk kembali ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena jalan keluar dari resesi global akibat pandemi adalah “perdagangan berbasis pasar. Perdagangan yang adil di bawah aturan yang sesuai dari WTO.”

Saat ini, Australia tengah terlibat dalam hubungan yang memanas dengan China–mitra dagang terbesarnya dalam hal diplomatik dan perdagangan.

Para pengekspor Australia telah menyampaikan keprihatinan mereka bahwa importir China diperingatkan agar tidak membeli tujuh kategori produk dari Australia mulai 6 November.

Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengatakan, otoritas China telah menolak “pelarangan serentak pada sejumlah kategori produk”, dan produk-produk Australia tampaknya tengah didistribusikan lewat pelabuhan di China saat ini.

SIKAP INDONESIA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan langkah Indonesia untuk mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan terus dilakukan. Meski berada di tengah upaya menaklukkan pandemi COVID-19.

“Kami berkomitmen pada target ini. Yakni penurunan gas rumah kaca (GRK) untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim,” katanya dalam paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, baru-baru ini.

Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi GRK pada 2020 yaitu sebesar 26 persen dan meningkat 29 persen di tahun 2030. Selain itu, Indonesia juga berkewajiban menurunkan emisi karbon di sektor kehutanan sebesar 17,2 persen, sektor energi 11 persen, sektor limbah 0,32 persen dan sektor pertanian 0,13 persen dan sektor industri dan transportasi 0,11 persen.

Luhut memaparkan, Indonesia yang kaya terhadap sumber daya alam juga terus melakukan upaya restorasi dan rehabilitasi mangrove, terumbu karang hingga lahan gambut. Upaya mengurangi kebocoran sampah darat dan plastik ke laut juga dilakukan. Dengan mendorong program mengubah sampah menjadi energi (waste to energy). Dengan pendekatan teknologi.

Pemerintah Indonesia sudah meresmikan tempat pengolahan sampah dengan sistem refuse derived fuel (RDF) di Cilacap, Jawa Tengah, pada Juli lalu. Di mana sampah akan diolah menjadi briket alternatif bahan bakar pengganti batu bara. Penggunaan briket sebagai bahan bakar, khususnya di industri, diyakini bisa menurunkan emisi gas buang dan metana.

“Dengan intervensi teknologi, kami telah mengembangkan waste to energy melalui RDF di Cilacap. Juga pilot project di Bantargebang, Bekasi,” katanya.

Demikian pula dengan pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia yang dinilai Luhut berjalan dengan baik. Melalui dukungan banyak pihak. “Soal manajemen hutan, kami begitu merawat hal ini. Beberapa pihak mengkritisi. Tapi beberapa kritik itu bias,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mendorong peningkatan kerja sama regional di kawasan ASEAN untuk masa depan yang lebih hijau.

Fu mengatakan, sebagian besar negara di Asia Tenggara telah terhindar dari kebakaran dan kabut asap pada tahun ini. Meski risiko tersebut bisa terulang kembali.  Sehingga perlu diambil tindakan.

“Saya ingin mengakui yang kuat kepemimpinan dan keteguhan Presiden Joko Widodo dan jajarannya yang telah berprestasi dalam mengurangi kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Dengan perubahan iklim, cuaca yang lebih hangat dan lebih kering di tahun yang akan datang, kerja sama regional harus terus kita tingkatkan mencapai visi ASEAN sebagai kawasan bebas asap,” katanya. (antara/qn)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply