PLN Butuh Dana Rp 100 Triliun

Jakarta, nomorsatukaltim.com – PT PLN (Persero) akan menonaktifkan 5.200 unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Yang tersebar di 2.130 lokasi. Saat ini masih dioperasikan. PLN menggantinya dengan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT).

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengungkapkan, konversi PLTD ke pembangkit berbasis EBT merupakan langkah paling masif. Dalam sejarah PLN. Ini menjadi gerakan PLN untuk mengurangi belanja di sektor BBM. Yang sebagian besar masih impor. Langkah tersebut juga menjadi eksplorasi sumber EBT di daerah setempat dan memperhitungkan pasokan di wilayah tersebut.

“Dari 5.200 unit mesin PLTD yang terpasang dan tersebar 2.130 di lokasi di Indonesia, akan dikonversi menjadi pembangkit EBT. Dengan total konversi sampai 2 GW,” kata Zulkifli dalam diskusi virtual, Senin (2/11).

Dia menuturkan, proses penonaktifan PLTD akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan di 200 lokasi terlebih dahulu. Total kapasitasnya mencapai 225 Megawatt (MW). “Tahap dua, sampai dengan 500 MW, Tahap tiga sampai potensi 1.300 MW,” kata Zulkifli.

Menurut dia, program tersebut dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat di daerah terpencil. Di antaranya manfaat ketersediaan listrik dengan energi bersih ramah lingkungan dalam skala lokal. “Kemudian, manfaat terus tumbuh. Komoditas andalan dari daerah tersebut akan menjadi faktor ekonomi utama di waktu mendatang,” ungkap Zulkifli.

Direktur Mega Project PLN, Muhammad Ikhsan Asaad mengatakan, konversi PLTD akan dilakukan secara permanen. Sehingga tidak lagi menggunakan skema hybrid. Pasalnya, hybrid hanya menambah biaya perawatan yang justru menambah beban PLN.

Sebuah jenis pembangkit yang akan digunakan untuk konversi PLTD ke EBT. Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Solar (PLTS).

“Kami tidak lagi hybrid. 200 lokasi pertama ini kami forward looking hybrid biaya operasional tinggi, maintenance tinggi. Kami konsepnya ke depan tidak hybrid. Tapi pasang solar PV. Dengan kapasitas di atas kebutuhan masyarakat sama baterainya. Sehingga bisa 24 jam. Bahkan lebih. Sehingga bisa dorong ekonomi tumbuh,” ungkap Ikhsan.

Dia menyatakan, ada tiga kriteria PLTD yang akan dikonversi oleh PLN. Yang utama adalah PLTD telah beroperasi lebih dari 15 tahun. Lalu berlokasi di wilayah pedalaman. “Serta memiliki biaya pokok sangat tinggi. Ini yang jadi prioritas untuk 200 lokasi pertama,” tegas Ikhsan.

DANA BESAR

PT Persero membutuhkan dana besar untuk mengganti PLTD menjadi pembangkit listrik dengan EBT. Perseroan berencana tidak lagi menggunakan 5.200 unit mesin PLTD yang tersebar di 2.130 titik lokasi melalui tiga tahapan.

Ikhsan mengatakan, akan ada 200 titik lokasi PLTD. Dengan kapasitas 225 MW. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengadaan peralatan diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.

“Belum bisa saya sampaikan (investasi). Tapi kira-kira Rp 100 triliun lebih. Tapi itu perkiraan saya,” ujar Ikhsan dalam konferensi pers virtual, Senin lalu.

Dengan kebutuhan investasi yang besar, maka PLN tidak akan sendiri membiayai program ini. Pendanaan di pembangkit EBT jauh lebih mudah. Dibandingkan dengan pembangkit berbasis energi fosil. Salah satu sumber pendanaan PLN berasal dari Asian Development Bank (ADB).

“Kalau sekarang mau bangun pembangkit batu bara kan sulit. Tapi membangun EBT mudah financing-nya,” ungkap Ikhsan.

Selain itu, PLN bakal mengundang sejumlah mitra. Bergabung dalam proyek tersebut. Melalui lelang yang akan diadakan perseroan. “Kami akan buka bidding. Silakan teman-teman yang tertarik untuk membangun Indonesia dengan EBT,” kata Ikhsan

Dengan melakukan konversi pembangkit listrik ke EBT, maka PLN juga bisa berhemat. Selama ini PLTD cukup menguras biaya. Apalagi Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN juga membengkak.

Salah satu pembangkit EBT yang akan digunakan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Solar (PLTS). Dengan sumber gratis berupa matahari. Ditambah dengan investasi di baterai. Dengan begitu, BPP bisa jauh lebih rendah ketimbang menggunakan diesel.

“Biayanya pasti lebih murah dari diesel yang rata-rata Rp 4.000 per KWh. Karena biaya BBM-nya diangkut. Ada Rp 3.000 per liter. Itu biaya angkutnya saja. Belum harga BBM-nya. Jadi, betapa besarnya ini penghematan untuk negara. Dengan mengurangi impor BBM. Dan juga tadi menurunkan BPP serta memberikan listrik kepada masyarakat 24 jam,” kata Ikhsan.

Zulkifli menegaskan, program konversi pembangkit listrik tidak bisa berjalan sendiri. Ia mengklaim sudah banyak pihak yang ingin terlibat. Untuk melestarikan lingkungan. Dengan energi yang lebih bersih. “Karena kami sadari tidak bisa jalan sendiri. Dan perlu gandengan dengan pihak lain. Agar optimal,” kata Zulkifli.

STRATEGI PLN

PLN mendorong penggunaan energi rendah karbon yang ramah lingkungan. Khususnya dengan memanfaatkan EBT dalam penyediaan energi listrik.

Perusahaan pelat merah ini memiliki beberapa strategi. Untuk mendorong penggunaan EBT. Beberapa di antaranya dengan co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah beroperasi.

Selain itu, mereka memiliki program konversi PLTD menjadi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biomassa, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung. Dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang sudah ada. Untuk membangkitkan listrik.

“Kami berinovasi dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Guna meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Kami sedang bekerja untuk merealisasikan target 23 persen untuk 2025,” ungkap Ikhsan.

Selain itu, Co-firing juga dikembangkan oleh PLN di beberapa PLTU. Seperti PLTU Paiton berkapasitas 2×400 MW. Menggunakan olahan serbuk kayu; PLTU Ketapang berkapasitas 2×10 MW, dan PLTU Tembilahan berkapasitas 2×7 MW. Menggunakan olahan cangkang sawit. Co-firing dilakukan dengan mencampurkan olahan tersebut sebesar 5 persen dari total kebutuhan bahan bakar.

Sementara untuk konversi dari PLTD ke PLT Biomassa, PLN mencatat terdapat 1,3 Gigawatt PLTD yang dapat dikonversi menjadi PLT Biomassa. Perusahaan listrik negara ini pun mendorong pembangunan PLTS Terapung berkapasitas besar. Dengan memanfaatkan bendungan-bendungan di Indonesia.

Sebagai contoh, pada Januari 2020, PLN telah menandatangani kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan Konsorsium PT PJBI-Masdar. Untuk membangun PLTS Terapung di Cirata, Jawa Barat. Dengan total kapasitas mencapai 145 MW. Pembangunan PLTS ini akan dimulai pada awal 2021. Ini akan menjadi PLTS Terapung terbesar di Asia Tenggara.

“Kami berhasil mendapatkan tarif EBT yang murah. Yaitu sebesar 5,8 cUSD/kWh. Ke depan kami akan mendorong pembangkit seperti ini dan pastinya dengan harga yang lebih murah,” tambah Ikhsan.

Saat ini, PLN juga tengah mengembangkan Renewable Certificate Energy (REC). REC akan ditawarkan kepada pelanggan yang memiliki komitmen penggunaan EBT. Di mana setiap penggunaan 1 MWH EBT akan mendapatkan 1 unit REC.

Selain penyediaan listrik melalui pembangkit EBT, PLN juga menyiapkan infrastruktur untuk mendukung kehadiran kendaraan listrik. PLN telah melakukan inovasi menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listirik Umum (SPKLU).

“Pengembangan energi baru terbarukan bukan semata pemenuhan target pemerintah. Tetapi dilakukan sebagai tanggung jawab PLN. Untuk generasi mendatang. Power beyond generations,” imbuhnya.

PLN pun optimistis bisa memenuhi target 23 persen pada 2025. Dengan memanfaatkan EBT dari sumber energi hidro, panas bumi (termasuk skala kecil/modular), biofuel, energi angin, energi matahari, biomassa dan limbah, dan lainnya.

Khusus untuk PV, PLN akan mengembangkan PV terpusat. Untuk melistriki daerah terpencil yang relatif jauh dari grid. Kawasan ini merupakan daerah tertinggal, daerah perbatasan dan pulau terluar.

Oleh karena itu, sistem tenaga hibrida (PV, RE, dan Diesel PP lainnya) juga akan dikembangkan. Untuk daerah yang masih memiliki kurang dari 12 jam pengoperasian listrik. Biasanya di bagian timur Indonesia.

Perusahaan pun tengah mengembangkan sistem Smart Grid. Untuk meningkatkan penetrasi intermitent RE (PV dan angin). Sekaligus meningkatkan kehandalan. Dengan demikian, perusahaan pun akan mengembangkan jaringan mikro (biasanya menggunakan PV). Untuk area jalur distribusi tidak akan dikembangkan dalam dua sampai tiga tahun ke depan.

Saat ini, perusahaan pun sedang mengurangi konsumsi bahan bakar menggunakan HSD dan MFO, dan mendorong pemanfaatan biofuel.

Sementara untuk daerah-daerah terpencil, PLN juga tengah mengerjakan dedieselisasi. Untuk tahap awal ini sebanyak 2.600. Ditargetkan untuk bisa menggantikan penggunaan energi fosil Impor menjadi energi yang sustainable.

Pengembangan pembangkit listrik EBT harus dioptimalkan. Tidak hanya mempertimbangkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Namun juga kesiapan jaringan sistem tenaga listrik serta harga keekonomian yang kompetitif.

EBT MASIH RENDAH

Pemerintah mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan EBT hingga 442,4 GW. Namun hingga saat ini pemanfaatan EBT baru mencapai 2,4 persen atau 10,4 GW. Dari kapasitas yang dimiliki.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan terus mendorong PLN. Untuk meningkatkan ketersediaan energi terbarukan. Apalagi Indonesia telah berkomitmen dalam Paris Agreement. Untuk fokus terhadap perubahan iklim. Sehingga investasi energi terbarukan bisa meningkatkan ketersediaan listrik yang ramah lingkungan.

“Kontribusi yang ditentukan secara nasional yaitu kami akan mengurangi CO2 sebesar 26 persen. Dengan sumber daya kami sendiri. Dan pengurangan hingga 42 persen. Dengan dukungan internasional. Masih terus dilaksanakan secara konsisten,” tuturnya dalam PLN Go Green Sustainable, Senin lalu.

Ia mengatakan, PLN memiliki peran penting. Untuk mengejar target EBT mencapai 23 persen atau 45 GW. Dalam bauran energi nasional di tahun 2025. Bahkan pada tahun 2019, Indonesia baru mengelola 9,15 persen bauran EBT dan sektor kelistrikan. Dengan menghasilkan sekitar 11 persen total listrik. Diproduksi di tahun 2019.

Meskipun untuk meningkatkan EBT dinilainya tantangan yang berat, namun ia mengaku optimistis Indonesia dapat mewujudkannya.

“Pasti ada sesuatu yang perlu kita ubah. Agar dapat digunakan dan memanfaatkan potensi yang sangat besar ini. Itu tidak hanya baik bagi Indonesia. Itu juga agar kita bisa mewujudkan komitmen pada bangsa yang menjadi kontributor utamanya,” ujar dia.

Di samping itu, ia menyebut, Kementerian Keuangan menyediakan berbagai instrumen kebijakan dan insentif pajak. Untuk mendukung PLN dan Kementerian ESDM. Supaya memperbaiki dan meningkatkan bauran kebijakan. Khususnya untuk mendorong EBT.

“Kami memberikan insentif berupa fasilitas perpajakan berupa tax allowance dan tax holiday. Kami juga menyediakan fasilitas impor yang dibebaskan dari penerimaan PPN impor dan bea masuk. Terutama untuk barang modal yang penting. Agar kami dapat menjajaki dan juga berinvestasi di energi terbarukan. Kami juga memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah juga menyediakan dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah. Untuk mendorong pemerintah daerah dapat mengembangkan infrastruktur EBT.Seperti biogas surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

“Transfer ini juga kami sediakan. Agar kami dapat mendorong pemerintah daerah. Untuk mengatur caranya menjadi energi. Sehingga akan memberikan ekonomi yang lebih sirkular.  Kami juga memberikan suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN). Yang perlu lebih difokuskan. Untuk mendukung energi terbarukan,” paparnya. (de/dtk/it/qn)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim:

Leave A Reply