Royalti Batu Bara Tak Dihapus

OLEH: UFQIL MUBIN*

Isu “penghapusan royalti” batu bara sedang hangat diperbicangkan sebagian warga Kaltim. Hal ini bisa dimaklumi. Sebab, sebagian besar pendapatan daerah ini berasal dari hasil pengerukan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui itu.

Perbicangan soal royalti hangat di publik karena DPR dan pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat royalti 0 persen bagi perusahaan batu bara yang melakukan “hilirisasi”. Hal itu termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja.

Ada dua alasan mendasar dari kelompok yang kontra terhadap pasal dalam undang-undang sapujagat tersebut. Pertama, mereka menyebut penerapan Undang-Undang Cipta Kerja akan menggerus sebagian besar Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Bahkan, baru-baru ini ada media lokal yang mencantumkan jumlah kerugian Kaltim jika royalti dihapus. Katanya, pendapatan Bumi Etam akan tergerus sebesar Rp 9 triliun.

Kedua, penghapusan royalti batu bara dengan syarat hilirisasi akan dijadikan sebagai alasan bagi pengusaha emas hitam untuk menghindari setoran yang diamanahkan undang-undang. Kata mereka, perusahaan batu bara bisa saja melaporkan kepada pemerintah bahwa mereka telah melakukan hilirisasi demi menghindari penyetoran royalti.

MISINTERPRETASI

Pengenaan royalti 0 persen dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu pada titik tertentu telah disalahpahami oleh “sebagian” publik Kaltim. Penilaian bahwa provinsi dengan segudang kekayaan alam ini akan tergerus pendapatannya karena royalti dihapus juga terlalu berlebihan.

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

Mengapa demikian? Pertama, pengenaan royalti 0 persen bersifat “opsional” belaka. Tidak otomatis berlaku saat Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan. Artinya begini. Hanya perusahaan yang melakukan hilirisasi yang akan diberikan oleh pemerintah insentif royalti 0 persen. Sebaliknya, bagi perusahaan yang “tidak melakukan hilirisasi” akan tetap menyetor royalti kepada pemerintah. Sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua, pelaksanaan hilirisasi di sektor batu bara membutuhkan cost yang nilainya fantastis. Paling tidak perusahaan harus berinvestasi US$ 2 miliar sampai US$ 3 miliar atau Rp 29,4 triliun hingga Rp 44,1 triliun (kurs Rp 14.700/dolar) untuk bisa melakukan hilirisasi. Jadi, hanya perusahaan dengan modal besar yang bisa didorong untuk menginisiasi hilirisasi di sektor ini.

Jika demikian, maka hanya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dapat melakukan hilirisasi. Saat ini, terdapat 30 pemegang PKP2B yang beroperasi di Bumi Mulawarman. Artinya, “hanya” 30 pemegang izin itulah yang dapat melakukan hilirisasi.

Kecuali nanti dalam PP mengatur kebolehan gabungan perusahaan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan hilirisasi. Apabila demikian, maka kerja sama sejumlah pemegang IUP juga bisa melakukan hilirisasi. Hal ini bergantung pada rumusan dalam PP yang sedang digodok pemerintah pusat.

Sebaliknya, jika dalam PP itu tidak memperbolehkan gabungan pemegang IUP melakukan hilirisasi untuk mendapatkan insentif royalti 0 persen, maka tertutuplah kemungkinan bagi pemegang izin tersebut mendorong dan melaksanakan hilirisasi.

Dengan demikian, meski Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan, 734 pemegang IUP di Kaltim akan tetap menyetor royalti kepada pemerintah pusat sebagaimana diamanahkan PP Nomor 9 Tahun 2012.

ucapan pemkab mahulu

Ketiga, hilirisasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Selain membutuhkan investasi besar, sektor hilir batu bara ini membutuhkan waktu yang relatif panjang. Berdasarkan hitung-hitungan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), realisasi proyek di industri hilir batu bara ini setidaknya membutuhkan waktu 25-30 tahun.

Artinya, jika dalam PP mengatur insentif royalti 0 persen dikenakan kepada perusahaan batu bara yang telah berhasil melakukan hilirisasi, maka insentif fiskal itu baru dinikmati oleh perusahaan dalam kurun waktu puluhan tahun. Sehingga sebelum pengolahan batu bara menjadi produk hilir berhasil dilakukan perusahaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan tetap “menikmati” royalti Rp 50 triliun (data 2018) dari sektor batu bara.

MENGAPA HILIRISASI?

Selama ini, batu bara digali, diangkut, dan dijual ke pasar dalam negeri dan luar negeri. Sependek pengetahuan saya, belum ada satu pun perusahaan yang benar-benar berhasil menjalankan kewajiban hilirisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Sementara itu, Indonesia membutuhkan pemanfaatan lebih lanjut terhadap energi fosil itu. Salah satunya yang bisa didorong di Kaltim adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebagai pembangkit dengan bahan baku utama batu bara, mestinya hal ini dapat didorong sejak lama. Sebab, provinsi ini masih memiliki masalah di bidang elektrifikasi. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, pada September 2020 masih terdapat 15,79 persen warga Kaltim yang belum tersentuh listrik dari PLN. Mereka tersebar di 289 desa di Bumi Etam. Terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Memang miris. Kukar memiliki ratusan tambang batu bara. Tetapi sebagian warganya belum menikmati listrik dari PLN. Ada warga yang sejak masa kemerdekaan Indonesia hingga saat ini belum menikmati listrik. Ada pula yang sudah mendapatkan listrik. Tetapi dari hasil swadaya masyarakat. Itu pun hanya di waktu-waktu tertentu. Sementara setiap waktu batu bara di kabupaten itu dikeruk dan dieksploitasi habis-habisan.

Di lain sisi, sektor batu mendapatkan pukulan seiring penurunan harga batu bara karena turunnya permintaan dari China. Beberapa tahun terakhir, memang Negeri Tirai Bambu menurunkan permintaan batu bara dari Indonesia. Merosotnya permintaan emas hitam itu membawa imbas negatif bagi perusahaan-perusahaan batu bara di Kaltim. Sejumlah perusahaan menekan produksi. Lalu merumahkan bahkan memberhentikan sebagian karyawannya. Pengangguran di Kaltim pun bertambah.

Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi. Agar batu bara tak dijual secara mentah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pasar domestik. Ketika industri hilir berhasil didorong, maka penggunaan batu bara akan lebih efisien. Umur pemanfaatannya pun akan lebih panjang. Di lain sisi, serapan tenaga kerja lokal akan lebih banyak. Karena ada industri hilir batu bara.

URGENTI INSENTIF

Undang-Undang Minerba sejatinya telah mengatur kewajiban perusahaan batu bara melakukan hilirisasi. Tetapi undang-undang ini memiliki kelemahan. Tidak ada sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menciptakan nilai tambah bagi batu bara. Tak ada pula insentif fiskal maupun non-fiskal yang diberikan bagi perusahaan yang berhasil melaksanakannya. Perusahaan pun acuh tak acuh menjalankan aturan itu karena bergerak di sektor hilir sama saja masuk dalam bisnis dengan investasi super jumbo, pasar yang belum jelas, dan return yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Celah ini yang barangkali dilihat oleh DPR dan pemerintah pusat. Pemerintah memberikan insentif royalti 0 persen bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan tergerak untuk memanfaatkannya demi menghasilkan nilai tambah bagi komoditas batu bara.

Bagi pemegang PKP2B, royalti yang besarannya 13,5 persen itu bisa digunakan untuk berinvestasi dan berbisnis di sektor hilir. Sementara bagi pemegang IUP tambang batu bara terbuka yang besaran royaltinya 3-7 persen itu bisa digunakan untuk berinvestasi dalam pengolahan emas hitam. Begitu pula bagi pemegang IUP tambang batu bara yang royaltinya 2-6 persen itu. Dengan begitu, keterbatasan biaya dalam investasi di bisnis hilir batu bara bisa terselesaikan.

MANFAAT BAGI DAERAH

Hilirisasi tentu saja tidak akan menurunkan pendapatan daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, daerah masih bisa menerima DBH dari sektor batu bara. Karena hilirisasi membutuhkan waktu yang relatif panjang. Sementara dalam jangka panjang, setelah hilirisasi berhasil dilakukan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menerima multiplier effect.

Bagi Kaltim, jika perusahaan batu bara dapat membangun PLTU di mulut tambang yang listriknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar perusahaan, maka rasio elektrifikasi akan meningkat. Warga yang tak pernah mendapatkan pasokan listrik bisa mendapatkannya dari PLTU yang dibangun perusahaan.

Efek positif lainnya, tenaga kerja lokal akan terserap di industri hilir. Pekerja yang selama ini diberhentikan atau dirumahkan bisa direkrut dalam perusahaan yang bergerak di sektor hilir itu. Pengangguran pun berkurang. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pemerintah juga bisa mengantongi pendapatan tambahan dari sektor hilir. Salah satunya bisa dalam bentuk pajak. Daerah pun akan mendapatkan imbas positifnya. Minimal bertambahnya DBH dari pemerintah pusat.

Lebih jauh, apabila semua skema hilirisasi batu bara bisa dikembangkan oleh pemerintah, maka lebih banyak lagi efeknya bagi pusat dan daerah. Skema hilirisasi itu meliputi gasifikasi batu bara, pembuatan kokas (cokes making), underground coal gasification, pencairan batu bara, peningkatan mutu batu bara, pembuatan briket, dan coal slurry/coal water mixture.

Contoh lainnya, PT Bakrie Capital Indonesia (BCI), PT Ithaca Resources, dan Air Products yang akan memproduksi metanol di Bengalon, Kutai Timur. Pabrik yang dibangun dari hasil investasi tiga perusahaan itu akan mulai beroperasi tahun 2024. Dengan estimasi produksi 1,8 juta ton metanol per tahun. Jika beroperasi, hal ini bisa menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Meski begitu, kebijakan pemerintah ini tetap perlu pengawasan, kritik dan koreksi dari semua pihak, dan masukan-masukan yang produktif untuk menyempurnakan aturan dan pelaksanaannya. Supaya ke depan Kaltim tidak hanya menerima efek negatifnya belaka. Tetapi juga bisa membawa kesejateraan bagi masyarakat Kaltim. Semoga. (*Wartawan Disway Kaltim)

Saksikan video menarik berikut ini: