Habis Minyak, Terbitlah EBT

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) menyatakan, cadangan minyak bumi Indonesia per 2019 cuma 3,77 miliar barel. Jumlah cadangan ini hanya cukup sampai sembilan tahun ke depan atau 2028 mendatang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, hitungan itu mengasumsikan tidak ada penemuan cadangan baru. Artinya, kecukupan cadangan minyak bumi di Indonesia masih bergantung dengan perkembangan kegiatan eksplorasi.

“Sumber energi minyak dan gas (migas) masih banyak yang belum sepenuhnya bisa dikonversi jadi cadangan minyak bumi 3,77 miliar barel. Ini akan habis dalam sembilan tahun,” ungkap Arifin dalam diskusi secara virtual, Rabu (21/10).

Selain minyak bumi, Arifin menyatakan, sisa cadangan gas bumi akhir tahun lalu hanya 77,3 triliun kaki kubik (TCF). Artinya, jumlah itu cuma cukup sampai 22 tahun ke depan.

Sementara sisa cadangan batu bara per 2019 lalu tercatat sebanyak 37,6 miliar ton. Menurut Arifin, jumlah itu hanya cukup sampai 65 tahun mendatang.

“Oleh karena itu, transisi energi mutlak diperlukan. Indonesia masih punya yang belum ditindaklanjuti dieksplorasi,” kata Arifin.

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

Ia menyebut, Indonesia perlu melakukan transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT). Pasalnya, potensi EBT di dalam negeri mencapai 417,8 giga watt (GW).

“Saat ini termanfaatkan 10 GW atau 2,5 persen. Memasuki 2020 ada pandemi COVID-19 di dunia. Ini memberikan efek domino terhadap ekonomi dan energi. Jadi harus dilakukan agar Indonesia bisa bertransformasi (ke) EBT. Dalam mendorong ekonomi setelah pandemi ini,” jelas Arifin.

PERPRES TARIF

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai harga listrik EBT akan segera terbit. Ia berharap Perpres bisa terbit sebelum akhir tahun.

“Pemerintah serius untuk mendorong EBT. Pak Presiden juga menanyakan keseriusan kami untuk menambah proyeksi EBT. Ini disusul dengan peraturan menteri besok atau lusa akan diganti. Dengan Perpres tarif EBT yang mudah-mudahan sebelum ganti tahun terbit,” papar Rida.

Pihaknya sudah berbicara dengan sejumlah asosiasi dan investor. Terkait penetapan tarif listrik EBT. Menurutnya, investor cukup tertarik dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. “Mereka meyakini ini akan menarik dan akan mempercepat pemanfaatan EBT,” imbuh Rida.

Kementerian ESDM menargetkan bauran energi yang berasal dari EBT dapat mencapai 23 persen pada 2025. Lalu, naik lagi menjadi 31 persen pada 2050.

ucapan pemkab mahulu

MEKANISME HARGA

Kementerian ESDM mengatakan Indonesia butuh sekitar 10 ribu mega watt (MW) untuk mencapai target pemanfaatan EBT pada bauran energi nasional. Agar mencapai 23 persen pada 2025.

Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Haris Yahya mengatakan, dari jumlah tersebut, pihaknya memperkirakan hanya bisa dipenuhi sebesar 2.500 MW. Pasalnya, selama empat tahun terakhir tambahan kapasitas EBT terpasang hanya sekitar 400 MW-500 MW per tahun.

“Dengan demikian, memang diperlukan effort (usaha) yang lebih besar lagi. Untuk bisa mencapai target yang disebutkan itu. Sampai kira-kira kami bisa tambah sekitar 10 ribu MW lagi,” ungkapnya, Kamis (22/10).

Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah, ia melanjutkan Perpres tentang EBT. Dalam Perpres yang tengah dibahas tersebut, pemerintah menerbitkan sejumlah aturan yang membuat iklim investasi EBT di Indonesia lebih menarik.

Salah satu hal utama yang diatur dalam Perpres tentang EBT yakni terkait harga. Ia menuturkan, dalam Perpres tersebut harga listrik EBT ditetapkan melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah feed in tariff.

Feed in tariff ini adalah harga yang sudah ditetapkan dalam perpres nanti, sehingga tidak ada negosiasi. Jadi, memudahkan untuk pembangkit sampai dengan 5 MW,” jelasnya.

Masih terkait harga. Pemerintah juga memasukkan faktor lokasi. Dalam penentuan harga tersebut. Jadi, harga listrik EBT di satu lokasi bisa berbeda dengan wilayah lainnya.

“Misalnya di Jawa. Harganya itu akan beda kalau dipasang di Papua. Lebih tinggi di Papua. Menyesuaikan lokasi di sana,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga mengatur pemberian insentif secara lebih spesifik melalui 11 kementerian/lembaga (K/L). Harapannya, masing-masing K/L tersebut bisa membuat kebijakan yang mendorong penggunaan EBT. Sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ia berharap Perpres tentang EBT ini bisa mendorong pemanfaatannya di Indonesia. Pasalnya, potensi EBT di Indonesia mencapai 400 ribu MW. Tapi baru dimanfaatkan sekitar 2,5 persen saja atau sekitar 10.400 MW.

“Pengaturan mengenai harga EBT ini diangkat menjadi Perpres. Dengan harapan semua akan melaksanakan sesuai dengan hal yang diatur dalam Perpres nanti,” tuturnya.

DORONGAN INVESTASI

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN sektor energi untuk berinvestasi pada sektor EBT. Tujuannya, mendorong peralihan energi dari sumber daya fosil ke EBT.

“Kementerian BUMN telah tugaskan perusahaan BUMN di klaster energi dan minerba. Seperti PLN, Pertamina, MIND ID (holding BUMN tambang), Bukit Asam, untuk terus berinvestasi demi energi masa depan,” ungkapnya.

Erick turut menjabarkan sejumlah transformasi energi yang sudah dijalankan. Meliputi pengembangan program campuran solar dengan minyak kelapa sawit atau biodiesel. Saat ini, program B30 telah berjalan dan targetnya bisa menjadi B100.

Selain itu, pemerintah telah menjalankan percepatan program gasifikasi batu bara menjadi metanol dan Dimethyl Ether (DME). Upaya ini diyakini mampu mengurangi impor elpiji yang sekarang mencapai 6 juta metrik ton.

Kementerian BUMN juga mendorong PLN untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan global. Untuk pengembangan EBT. Salah satunya kerja sama PLN dengan BUMN Uni Emirat Arab bidang energi. Juga Masdar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 145 MWAC.

“Oleh karena itu, kami sedang petakan potensi EBT yang ada di Indonesia dan kami prioritaskan mulai dari kepulauan. Karena saat ini beberapa daerah memiliki kapasitas yang berlebih akibat pandemi COVID-19,” tuturnya.

SUMBANGAN PLTS

Potensi EBT di Indonesia sangat besar. Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, potensi EBT di Indonesia mencapai 400 ribu MW. Sayangnya, sampai saat ini baru dimanfaatkan hanya 2,5 persen atau 10.400 MW.

Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM, Harris Yahya menjelaskan, mayoritas energi tersebut dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Yang saat ini potensinya mencapai 75 ribu MW.

Selain itu, ada juga energi panas bumi dan bio energi. Namun untuk PLTS, PLT Angin dan Samudra belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Ini paling banyak kita dari hydro (PLTA). Dengan potensi yang dimiliki sampai 75.000 megawatt. Ada panas bumi dan biodiesel,” kata Harris dalam diskusi Pengembangan Energi Baru Terbarukan, Jakarta, Kamis (22/10).

Harris melanjutkan, jumlah EBT 10.400 MW tersebut hanya dihasilkan dari 15 persen dari alat PLN yang terpasang. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Indonesia untuk mencapai target memenuhi kebutuhan EBT sebanyak 23 persen pada tahun 2025.

Selama empat tahun terakhir, Harris mengatakan, penambahan EBT tiap tahunnya hanya 400 MW sampai 500 MW. Sehingga di tahun 2025 hanya akan ada 22.500 MW bersumber dari EBT. Masih kurang 10 ribu MW yang harus dikejar dalam waktu 2019-2025.

Harris mengatakan, rancangan Perpres EBT saat ini sudah di tahap proses finalisasi. Perpres tentang harga EBT ini akan membuat iklim investasi di sektor tersebut lebih menarik bagi para investor.

Di dalamnya terdapat ketentuan pajak yang lebih mudah. Karena ada tarif khusus bagi produsen EBT. Yang memiliki kapasitas sampai 5.000 MW. Selain itu, untuk pengadaan barang pun tidak lagi melewati proses lelang. Melainkan dengan cara penunjukan langsung. “Kita berharap ini bisa mendorong lebih baik pengembangan energi baru terbarukan,” kata Harris.

Tak hanya itu, Harris membeberkan, akan ada insentif lainnya yang semakin banyak. Bahkan pemerintah akan memberikan insentif tambahan berupa tambahan harga jika ada perbedaan harga antara ketentuan Perpres dengan biaya pokok penyediaan yang dilakukan oleh PLN.

“Ada insentif tambahan berupa pemerintah akan menutup harga yang ada. Antara di dalam Perpres dengan biaya pokok penyediaan oleh PLN. Jika memang ada perbedaan harga di daerah,” kata dia. (cnn/lpt/qn)

Saksikan video menarik berikut ini: