BEM Serahkan 9 Rumusan

BEM sejumlah perguruan tinggi bertemu Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, Kamis (15/10).

TANJUNG SELOR, DISWAY – Sembilan rumusan disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Kaltara kepada Pjs Gubernur Teguh Setyabudi, Kamis (15/10).

BEM sejumlah perguruan tinggi itu, meminta Pemprov memfasilitasi, serta memperbaiki beberapa sektor layanan publik. Seperti layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta perlunya sosialisasi dampak pembangunan PLTA dan KIPI Tanah Kuning.

Selain itu, juga meminta Pemprov menutup pertambangan ilegal, mempercepat pemekaran daerah otonomi baru, ikut dalam pemberantasan narkoba, memfasilitasi perniagaan komoditas unggulan daerah, serta mengelola potensi pariwisata.

“Rumusan-rumusan ini sangat bagus. Saya berterima kasih sekali telah memberikan pandangan dan masukan yang bagus buat Pemprov,” ujar Teguh di sela-sela pertemuan dengan BEM di Kantor Gubernur.

“Mengenai rumusan peningkatan dan perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, momentumnya pas dengan pembahasan APBD tahun 2021. Pendidikan dan kesehatan adalah dua bidang yang selalu masuk dalam penganggaran dasar dan sudah diatur dalam undang-undang,” lanjutnya.

Perihal pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Kaltara, Teguh mengatakan, seluruh usulan DOB di Tanah Air telah ditampung oleh pemerintah pusat. Hanya saja, kebijakan moratorium belum dicabut. Sehingga, saat ini belum satu pun DOB dapat direalisasikan.

“Memekarkan daerah tidak hanya satu dua pertimbangan. Pemerintah membutuhkan banyak pertimbangan. Salah satunya, soal keuangan negara,” jelasnya.

Namun, ia optimistis rencana DOB di Kaltara, baik Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kota Tanjung Selor, Kabupaten Apau Kayan, dan Kabupaten Krayan, akan disetujui pemerintah.

“Tinggal masalah waktu pencabutan moratorium saja. Pak Presiden Joko Widodo kan masih terus menjadikan perbatasan sebagai titik perhatian,” tuturnya.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, Kaltara, kata Teguh, punya masa depan yang sangat baik dari segi infrastruktur yang digarap pemerintah dan pemerintah daerah saat ini.

“Contohnya jalan dari Malinau ke Krayan itu tembus, akan memberi dampak yang sangat baik bagi daerah-daerah perbatasan. Terkait dampak lingkungan atas pembangunan PLTA dan KIPI nanti, itu juga masukan yang baik Pemprov,” ujarnya.

Teguh melanjutkan, membangun dan mengembangkan pariwisata dan produk unggulan daerah, harus selaras dengan pembangunan sektor lain, baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusianya.

“Karena objek wisata tidak akan dikunjungi jika infrastruktur belum menunjang. Produk unggulan tidak akan terjual jika tidak ada armada pengangkut maupun jika cara mengemasnya kurang baik, dan lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Dinas ESDM perihal aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi. “Akan saya minta Kepala Dinas ESDM juga untuk menindaklanjutinya. Juga berkomunikasi dengan Kapolda. Pertambangan ilegal tentu merugikan. Lingkungan akan rusak dan tidak terkontrol. Dan, tentu tidak akan berkontribusi kepada daerah dan negara,” ujarnya. HMS/REY

Saksikan video menarik berikut ini: