Masih Mangkrak

Hiperbarik di Tanjung Batu ini masih belum bisa dioperasikan, meski sebelumnya pernah digunakan untuk keadaan darurat.(dok)

Belum Dioperasikan, Terkendala SDM

Perkara masih terus bergulir. Meski tersangka belum ditetapkan. Bukan berarti hiperbarik tidak bisa dioperasikan. Sayang, sudah cukup lama alat tidak beroperasi. Salah satu kendalanya adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Tidak dioperasikannya hiperbarik di Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan itu, dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Iswahyudi kepada Disway, Selasa (13/10). Diakuinya, kendala utama belum adanya SDM untuk mengoperasikan.

“Kami sempat akan melatih satu dokter untuk mengoperasikan hiperbarik. Namun, karena pandemik COVID-19, rencana itu kami tunda sementara,” terangnya.

Menurutnya, keberadaan hiperbarik sangat diperlukan di Kabupaten Berau, yang memiliki banyak objek wisata bawah air, khususnya di Kepulauan Derawan. Bahkan, tidak jarang juga terjadi insiden seperti adanya penyelam yang mengalami dekompresi, sehingga memerlukan perawatan di hiperbarik.

Namun Iswahyudi berharap, kejadian dekompresi yang biasa menimpa wisatawan dalam negeri ataupun luar negeri tidak terjadi lagi, apalagi SDM dalam mengoperasikan alat tersebut masih belum ada.

“Sementara kalau ada kasus harus dikirim ke daerah yang memiliki fasilitas hiperbarik. Tapi sejauh ini, selama saya di Dinkes belum ada kasus,” katanya.

Dikatakannya, belum adanya SDM dalam mengoperasikan hiperbarik sudah cukup lama. Sebab, dalam mengoperasikan hiperbarik tidak sembarang, harus memiliki sertifikasi khusus.

Apalagi selain operator, ada beberapa hal juga yang harus dilengkapi, seperti supervisor, peralatan pendukung seperti suku cadang, dan mekaniknya jika ada kendala.

“Semua harus dipersiapkan, jadi tidak hanya sekadar menyiapkan operatornya saja. Karena ini juga peralatan rentan mengalami masalah. Harus dipersiapkan semuanya dengan baik, baru dioperasikan,” tegas Iswahyudi.

Ketika ditanya apakah saat ini, kondisi hiperbarik dalam kondisi normal. Iswahyudi menjawab, saat ini hiperbarik masih normal, dan tidak mengalami kerusakan.

“Alhamdulillah, masih bagus dan normal, karena selalu ada pemeliharaan,” katanya.

Menanggapi terus bergulirnya dugaan tindak pidana korupsi mark up hiperbarik. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang menangani.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada tim penyidik Polres Berau untuk menyelesaikan kasusnya. Kalau saya, bagaimana pun hasilnya saya kira itulah yang terbaik dalam menyelesaikan perkara ini,” tuturnya.

Hanya, dirinya tidak banyak berkomentar terkait dugaan mark up anggaran pengadaan alat tersebut, namun dirinya berharap dapat cepat tuntas.

“Tentu kami dukung yang terbaik, semoga saja tidak ada masalah dan cepat selesai,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus dugaan mark up pengadaan alat kesehatan (Alkes) hiperbarik di Puskesmas Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, masih belum jelas ujungnya. Penyidik Polres Berau belum juga menetapkan tersangka. Meski telah terbukti negara dirugikan Rp 3,4 miliar.

Bisa dibilang alot. Pengungkapan kasus dugaan penggelembungan anggaran pengadaan alat kesehatan itu. Sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Puncak penyelidikan di 2019. Padahal, beberapa orang telah dimintai keterangan. Terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan hiperbarik. Lalu, kenapa belum ada penetapan tersangka?

Kapolres Berau AKBP Edy Setyanto Erning Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Rido Doly Kristian membenarkan, belum satupun ditetapkan tersangka dugaan mark up pengadaan hiperbarik. Meski, telah memeriksa 10 orang. Mulai Dinas Kesehatan, PPK dan PPTK, perbankan, pemenang proyek atau penyedia jasa, serta pihak yang terlibat pengadaan hiperbarik.

Dari hasil pemeriksaan belum ada ditetapkan tersangka. Masih sebatas saksi.  Dengan dalih, pihaknya masih mengumpulkan petunjuk dan alat bukti tambahan. Terkait adanya penyelidikan yang mengarah ke tersangka? Dikatakannya, belum bisa dipaparkan. Karena proses penyelidikan masih berjalan.

“Namun jika bukti sudah lengkap, tersangka akan ditetapkan atas dugaan mark up anggaran yang merugikan negara,” katanya kepada Disway Berau, Minggu (11/10).

Lanjut Rido, pihaknya juga akan mengagendakan pemanggilan ulang ke sejumlah saksi. Termasuk penyedia jaya PT Aloma Kreasi Kayangan . Hanya saja, masih mencari waktu yang tepat di tengah pandemik COVID-19.

“Panggilan tetap kami layangkan tidak menunggu COVID-19 berakhir. Karena mengutamakan saksi di luar daerah. Kalau dalam daerah sudah semua kami periksa,” terangnya.

Meski belum ada penetapan tersangka. Disebutkan Rido, dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar, dari nilai barang Rp 8.715.000.000. Nominal itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Berau 2015.*/ZZA/APP

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar