21 Tahun Kutim; Makin Tua, Makin Tinggi Warga Miskinnya

Kutim,nomorsatukaltim.com – Semakin tua usia Kutai Timur (Kutim), semakin tinggi pula persentase warga miskinnya. Ini tentu jadi kado baru rasa lama di hari jadi Kutim ke-21 tahun ini. Sebuah anomali yang harus segera dicari jalan keluarnya.

Seperti usianya, sudah 21 tahun Kutim memisahkan diri dari Kabupaten Kutai – sekarang Kukar-. Saat pemekaran ketika itu, tujuan utamanya padahal agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa merata.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim tak bisa membohongi. Dalam lima tahun terakhir. Yakni medio 2015 sampai tahun 2019. Tingkat kemiskinan meningkat dari 29.579 orang. Menjadi 35.310 jiwa. Artinya ada peningkatan sebesar 5.731 jiwa. Atau rerata seribuan orang per tahun.

Jadi alih-alih terjadi penurunan seiring banyaknya pembangunan yang dibuat. Angka kemiskinan justru meningkat. Ya, walau secara persentase pada tahun terakhir yang sebesar 9,48 persen. Masih jauh di bawah persentase kemiskinan skala nasional di tahun yang sama. Yang sebesar 12,6 persen itu.

Memang, meningkatnya angka kemiskinan ini selaras dengan pertumbuhan penduduk. Yang meningkat 138.121 orang periode 2015 sampai 2019. Tapi tentunya ini tak bisa jadi pembenaran. Karena dalam periode yang sama, sarana dan prasarana juga meningkat cukup pesat. Pun dengan banyaknya investasi yang masuk ke Kutim.

“Hal ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Agar bisa dibenahi bersama,” ucap Pjs Bupati Kutim Jauhar Effendi tepat di HUT Kutim.

Ia seolah ingin membangunkan perkat pemerintah Kutim. Bahwa PR mereka masih banyak. Salah satunya ya, soal kemiskinan yang makin meningkat ini.

Di pidatonya itu, Jauhar memang hanya membeberkan data dari 2018 sampai 2019 saja. Yang mana jumlah penduduk miskin di Kutim tahun 2018 mencapai 33.024 jiwa. Sementara pada 2019 menjadi 35.310 jiwa. Artinya ada peningkatan sebanyak 2.286 jiwa penduduk miskin.

Sementara data 5 tahun terakhir itu. Adalah inisiatif Disway Kaltim. Yang ternyata, setelah dihitung-hitung, peningkatan angka kemiskikan 2018 ke 2019 dua kali lipat rerata tahunan.

“Kenaikannya memang hanya 0,26 persen. Tetapi total penduduk miskin yang ada mencapai 9,48 persen,” bebernya.

Bicara angka sudah, kini saatnya menyoal penanganannya. Jauhar menitikberatkan. Bahwa penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan satu instansi saja. Tapi harus lintas OPD. Ya, rasanya perangkat OPD juga tahu itu. Tapi PR tahun ini dan tahun depan adalah meningkatkan singkronisasinya.

Agar peta pembangunan dilakukan beriringan dan bersinergi. Jadi bisa terukur dan punya probabilitas keberhasilan lebih tinggi. Karena semisal Dinas Pertanian mengebut program peningkatan tanaman padi atau pisang di Kaliorang. Tapi perbaikan akses jalan tani tidak mengarah ke situ. Ya, jadi tak optimal. Itu hanya contoh.

“Ini tanggung jawab bersama. Semoga tahun depan bisa diperbaiki lagi,” tuturnya.

21 Tahun Kutim; Makin Tua, Makin Tinggi Warga Miskinnya

Soal jalan tani ini kemudian benar disinggung Jauhar. Karena komoditi pertanian dan perkebunan di Kutim ini tergolong tinggi. Maka peningkatan akses haruslah jadi prioritas program pemerintah. Karena dengan akses yang buruk. Proses distribusi akan sulit. Bisa berimbas pada mahalnya ongkos angkut.

Selain itu juga, pemanfaatan Dana Desa mestinya dikawal oleh Pemkab secara optimal. Agar benar-benar bisa menyelesaikan persoalan pokok di desa-desa di Kutim.

“Bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya” sebutnya.

Kutim juga dinilai Jauhar harus fokus kepada kekuatannya sendiri. Yakni pengembangan holtikultura, yang belakangan justru merosot. Pemkab harus hadir di tengah petani langsung. Mengetahui apa saja kendala mereka. Dan segera dilakukan perbaikan. Ya, idealnya satu desa punya satu penyuluh pertanian.

“Tapi itu perlu waktu dan tidak bisa cepat. Menurut saya tetap harus ada penyuluh di tiap desa,” tandasnya.

*

PENDATAAN KEAHLIAN

kutim
Anggota DPRD Kutim, Joni. (Hafidz/ Disway Kaltim)

Tingginya angka kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) jadi perhatian DPRD Kutim. Untuk langkah penanganan, diminta untuk ada pendataan terlebih dahulu.

Anggota DPRD Kutim, Joni mengatakan, selama ini angka kemiskinan yang terus meningkat disebabkan banyaknya warga pendatang. Sementara warga lokal  menurutnya, banyak yang bukan tergolong warga miskin.

“Mereka (pendatang) banyak menjadi buruh di perusahaan. Kemudian menetap di sini. Jadi mereka termasuk warga miskin Kutim,” ucapnya.

Menurutnya, angka kemiskinan di Kutim sempat turun pada 2018 lalu. Tetapi karena letak Kutim yang strategis. Berada di tengah, akses yang mudah dan  memiliki banyak pelabuhan kecil. Membuat angka pendatang menjadi melonjak.

“Mereka banyak masuk di Kecamatan Sandaran. Rata-rata jadi buruh di perusahaan perkebunan,” ungkapnya.

Untuk penanganan, pendataan warga pendatang menjadi sangat penting. Sebab dengan begitu bisa dilihat apa saja keahlian dari penduduk yang masuk ke Kutim.

“Sehingga langkah selanjutnya bisa tepat sasaran. Serta bisa dipastikan dinas mana yang bertanggung jawab,” beber politikus PPP itu.

Pendataan ini bukan untuk mengkotak-kotakkan. Tapi jika keahlian warga pendatang, ya tentu juga warga yang sudah lama menetap di Kutim diketahui kualifikasinya. Nantinya Pemkab bisa mengakomodir jenis lapangan pekerjaan apa yang perlu digalakkan.

“Jika cocoknya berkebun dan bertani. Maka disiapkan lahan. Kalau memiliki skill tertentu bisa kami arahkan ke perusahaan atau siapkan bantuan usaha,” ungkapnya.

Bisa dipastikan pula, DPRD Kutim selalu siap menyiapkan pos anggaran untuk masalah itu. Tentunya kucuran dana dimaksud itu telah masuk ke tiap instansi. Jadi untuk penanganan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pihaknya tidak mungkin absen.

“Walaupun tetap melihat prioritas pembangunan terlebih dahulu. Tapi bantuan sosial seperti itu pasti dialokasikan,” tutupnya. (bct/ava)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar