Tolak UU Ciptaker dan Angkat Isu Lokal

Ratusan mahasiswa aksi damai di depan Kantor DPRD Berau, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Sei Bedungun, Senin (12/10).(Fery Setiawan/ Disway Berau)

TANJUNG REDEB, DISWAY – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Berau, unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law, Senin (12/10).

Jenderal Lapangan Aksi, Bayu Saputra mengatakan, menolak keras keputusan DPR RI yang mengesahkan Omnibus Law. Menurutnya, Undang-Undang tersebut hanya menyengsarakan dan menindas masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai buruh.

Bukan hanya isu nasional, pihaknya pun menyoal beberapa isu lokal yang seharusnya menjadi perhatian DPRD Berau. Salah satunya adalah kerusakan Sungai Bawan yang terletak di Kampung Merasa, Kelay.

Ditegaskannya, tak melarang investasi masuk di Berau. Namun, investasi yang masuk pun tidak boleh merugikan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada Sungai Bawan. Saat ini Sungai Bawan tak lagi berguna untuk mengairi sawah dan ladang petani di Kampung Merasa. Karena, aliran sungai telah tertimbun oleh longsoran disposal tambang batu bara.

“Masyarakat menjerit, tapi tidak ada yang menanggapi. Ini ada apa sebenarnya,” ujarnya kepada Disway Berau, Senin (12/10).

Bayu juga menuntut DPRD Berau, agar terus memperhatikan kekerasan seksual yang sering terjadi di Berau. Seperti kasus pemerkosaan. Ditegaskannya, wanita seharusnya mendapat perlindungan khusus dan harus mendapatkan pengawalan dari wakil rakyat untuk mengusut tuntas kasus-kasus seperti itu.

“Kami sudah pertanyakan hal itu, tapi mereka tak mengetahuinya,” katanya.

Selain itu, dirinya juga meminta agar DPRD bisa memantau peredaran minuman beralkohol yang ada di Bumi Batiwakkal. Menurutnya, bukan hanya warung-warung kecil saja yang di razia. Tapi tempat hiburan malam pun harus diperhatikan.

“Di bar atau kafe di Berau, banyak yang masih menjual miras tanpa izin. Dan kami bisa pastikan itu,” tegasnya.

Lanjutnya, muak dengan tindakan yang dilakukan DPRD Berau. Beberapa kali aksi, pihaknya tidak pernah mendapatkan kejelasan dari tuntutannya. Mulai dari kasus Sungai Segah yang menghijau, hingga perkembangan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Dalam aksi kali ini, pihaknya benar-benar mendesak DPRD Berau untuk ikut serta dalam melakukan penolakan. Bahkan, pihaknya pun meminta agar seluruh anggota legislatif mempertaruhkan jabatannya.

“Kami minta kepastian. Kami mau DPRD Berau benar-benar menolak. Dan kami juga minta jaminan. Kalau DPRD Berau tidak bisa berjuang untuk mencabut Omnibus Law, maka kami minta, mereka untuk turun dari jabatannya,” ungkapnya.

Hadir di tengah aksi, Ketua DPRD Berau, Madri Pani didampingi beberapa anggota dewan mengatakan, hanya mampu mengakomodir aspirasi dari mahasiswa.

Madri menyebut, sebelum UU tersebut disahkan pada 5 Oktober lalu, DPRD di daerah sudah lebih dulu menolak.

“Mulai draft perencanaan saja sudah kami tolak. Namun aliansi tetap meminta adanya hearing,” ujarnya.

Terkait isu lokal, di lapangan Madri Pani tidak memberikan tanggapan. Namun, diagendakan pertemuan kembali dengan mahasiswa.*/fst/app

Saksikan video menarik berikut ini: