Aksi di Balikpapan Berujung Ricuh, Pemkot-DPRD Kecewa

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Semua pihak kecewa. Aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law di Balikpapan berakhir ricuh.

Pengrusakkan fasilitas umum terjadi. Termasuk juga wacana pengerahan massa kalangan pelajar.

“Anda taksir sendiri kerugiannya berapa?” ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle yang hadir dan mengundang massa aksi untuk berdiskusi di dalam kantor DPRD Balikpapan pada saat aksi belum lama ini. 

Kerugian yang dimaksud yakni fasum pagar Sekretariat DPRD Balikpapan. Yang dirobohkan massa, saat berusaha memasuki gedung tersebut. “Anggota dewan digaji dari uang rakyat, fasilitas umum juga gadi uang rakyat. Kalau sekarang mereka merusak kan (pakai) uang rakyat juga yang mereka rusak itu,” tegas Politisi Gerindra itu.

Ia menyebut jika DPRD Balikpapan tidak pernah alergi dengan aksi demontrasi. Pihak legislatif terbuka dan siap menerima aspirasi masyarakat. Hanya saja akan lebih elegan jika disampaikan secara baik.

“Kami welcome kepada mahasiswa. Kan diatur di undang-undang. Tapi perlu di undang-undang itu disebutkan agar tertib, jaga keamanan dan tidak merusak (fasum),” urainya.

Baca juga: GeNose, Si Pengendus Coronavirus

Selain itu, pihaknya juga sudah berupaya agar ada perwakilan massa untuk berdialog namun ditolak. Pun begitu dengan upaya mengantar aspirasi sampai ke Senayan, juga ditolak. “Jadi kita enggak tahu maunya apa,” tambahnya.

Sabaruddin juga menyayangkan ada oknum tertentu yang sengaja memperkeruh jalannya aksi dengan melempar benda-benda keras di udara. Yang berujung luka pada Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi.

Disdikbud Balikpapan juga berang. Ambil tindakan dengan membuas surat edaran (SE) yang ditujukan ke sekolah-sekolah. Agar orang tua dan guru memberi imbauan kepada para pelajar, untuk mencegah keterlibatan dalam aksi massa. Sebab dinilai tidak pantas dan masih belia.

“Mari kita selamatkan anak didik kita,” ukar Kepala Disdikbud Balikpapan Muhaimin, baru-baru ini.

Muhaimin meminta agar orang tua berperan aktif. Katanya orang tua perlu mendampingi anaknya saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. “Orang tua juga harus memastikan mana kala anaknya ijin keluar rumah. Akan kemana dan bertemu dengan siapa, itu sebagai pencegahan awal,” urainya.

Lebih jauh Muhaimin meminta agar orang tua memantau komunikasi anak-anaknya di grup whatsapp. “Dengan tiga hal itu mudah-mudahan bisa mencegah keterlibatan anak dalam unjuk rasa,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menilai kerusakan fasum olah aksi massa yang lalu tidak begitu fatal, pagar yang roboh juga sudah diperbaiki. Begitu juga dengan kondisi taman yang ada di dekat masjid At Taqwa, dinilai baik-baik saja.

“Saya berterimakasih pada pendemo. Secara umum baik saja tidak seperti yang terjadi di daerah lain,” ungkapnya.

Namun wali kota dua periode ini juga menyebut jika lebih baik jika mahasiswa atau ormas melakukan penyampaian aspirasi dengan cara yang lebih baik.

“Dengan audiensi. Berdialog. DPRD kan menawarkan diri kepada mahasiswa untuk mengantar aspirasinya ke Jakarta,” katanya.

Rizal juga menyebut sudah melakukan upaya-upaya pendekatan kepada rektor perguruan tinggi se-Balikpapan. Agar ikut aktif mengimbau mahasiswanya menyampaikan aspirasi secara damai. Lantaran santar tersiar kabar adanya rencana unjuk rasa lanjutan dalam waktu dekat.  

Dari informasi yang ia terima, Apeksi juga akan membahas berbagai aksi luapan kekecewaan terhadap UU Cipta Kerja yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia itu. “Hari Jumat (16/10) baru dibahas,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai posisinya dalam pengesahan UU sapu jagat itu, Rizal mengisyaratkan tidak menolak, namun juga tidak dalam posisi setuju. “Saya dalam posisi masih membahas,” kilahnya. (ryn/boy)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar