UU Ciptaker Klaster Perpajakan

Tulisan kali ini membahas klaster perpajakan dalam UU Omnibus Law

OLEH : ANDI MURNI RATNA

Sebelumnya saya  telah mengulas mengenai Omnibus Law yang telah diterbitkan di media ini beberapa waktu yang lalu. UU tersebut telah diresmikan oleh pemerintah. Menuai begitu banyak kontra dari segenap lapisan masyarakat, terutama  buruh, serikat buruh, kawan-kawan mahasiswa.

Namun di sini saya tidak membahas secara keseluruhan mengenai UU Cipta Tenaga Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah. Saya hanya akan membahas klaster perpajakan.  

Masuknya klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja mengakomodir pasal-pasal pada rancangan Omnibus Law perpajakan yang belum masuk ke dalam UU 2/2020.

Perlu diketahui bahwa beberapa pasal pada Omnibus Law perpajakan sudah masuk ke dalam UU 2/2020. Seperti penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan pungutan pajak transaksi elektronik.

Ada tiga dari empat UU yang ditambahkan mengenai perpajakan. Yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo.

Lalu, UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah Jo. UU Nomor 42 Tahun 2009.

Terdapat 26 pasal dalam empat UU terkait perpajakan yang direvisi melalui satu bab dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Keempat UU yang direvisi yakni aturan terkait Pajak Penghasilan, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak dan Retribusi Daerah.
Baca Juga: Omnibus Law Ciptaker Tak Otomatis Bangkitkan Perekonomian Indonesia
Hal yang menarik untuk dicermati ialah di pasal  111 pada UU Cipta Tenaga Kerja Kluster Perpajakan ini. Tertulis, pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen itu berlaku kepada wajib pajak dalam negeri sepanjang dividen itu diinvestasikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu tertentu.

Kutipan dari isi UU Cipta Tenaga Kerja: Kluster Perpajakan mengenai dividen sebagai mana berikut di bawah ini:

Pasal 111

f.     Dividen  atau  penghasilan  lain  dengan  ketentuan sebagai berikut:

1.     Dividen  yang  berasal  dari  dalam  negeri  yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan    Republik    Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

b)  badan dalam negeri

2.   Dividen  yang  berasal  dari  luar  negeri  dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib      Pajak   orang   pribadi   dalam   negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan    bisnis    lainnya    di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:

a)  Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar

30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak: atau

b)  dividen  yang  berasal  dari  badan  usaha  di

luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di   Indonesia   sebelum   Direktur   Jenderal Pajak  menerbitkan  surat  ketetapan  pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

3.    Dividen    yang    berasal    dari    luar    negeri sebagaimana                          dimaksud     pada     angka     2 merupakan:

a)  Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau

b)  Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak

diperdagangkan   di   bursa   efek   sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

4.    Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada

angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 , diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:

a)    atas   dividen   dan   penghasilan   setelah pajak yang    diinvestasikan    tersebut, dikecualikan  dari     pengenaan     Pajak Penghasilan;

b)    atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah   pajak   dikurangi   dengan dividen  dan/atau   penghasilan   setelah pajak yang  diinvestasikan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dikenai Pajak Penghasilan;

c)    atas  sisa  laba  setelah  pajak  dikurangi dengan           dividen   dan/atau   penghasilan setelah                     pajak     yang     diinvestasikan sebagaimana           dimaksud  pada  huruf  a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud padahuruf   b),   tidak   dikenai   Pajak Penghasilan;

5.    Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud    dalam    angka    2, diinvestasikan     di   wilayah   Negara   Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari  jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a), berlaku ketentuan:

a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;

b)    atas  sisa  laba  setelah  pajak  dikurangi dengan dividen   dan/atau    penghasilan

setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

6.    Dalam  hal  dividen  yang  berasal  dari  badan usaha       di  luar  negeri  yang  sahamnya  tidak

diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal

18   ayat   (2)   Undang-Undang   ini,   dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

7.    Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari  luar  negeri  tidak  melalui  bentuk  usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi     dalam    negeri    dikecualikan    dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:

a)  penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri;

b)  bukan  penghasilan  dari  perusahaan  yang dimiliki di luar negeri.

8.    Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau

terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana   dimaksud   pada   angka   2  dan angka 6 berlaku ketentuan:

a)  tidak  dapat  diperhitungkan  dengan  Pajak

Penghasilan yang terutang;

b)  tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau

c)   tidak    dapat    dimintakan    pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

9.    Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan

penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana   dimaksud   pada   angka   2  dan angka 6, berlaku ketentuan:

a) penghasilan   dari   luar   negeri   tersebut merupakan                      penghasilan   pada   Tahun pajak diperoleh; dan

b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang    di    luar    negeri    atas

penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini.

10.  Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a) kriteria,   tata   cara   dan   jangka   waktu

tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 6;

b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 6;

c) perubahan    batasan    dividen    yang diinvestasikan                           sebagaimana    dimaksud

pada angka 4 dan angka 5,

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan adanya pasal ini  memberi angin segar pada para pengusaha dan investor. Karena dengan adanya  penghapusan pajak ini mendorong agar dana dari para pemilik modal lebih produktif. Tujuannya adalah agar mendapatkan dividen dalam bentuk cash, yang kemudian masuk tetap berada di LN dan tidak masuk ke Indonesia.

“Kita meng-encorage devidennya itu dan agar masuk ke investasi. Baru dia bebas pajak, apabila dia tidak, dia kena pajak, pajak penghasilan. Ini tujuannya adalah untuk mendorong, men-support, memberikan dukungan meng-encorage bagi para pemilik dana, agar dananya itu menjadi produktif dalam bentuk investasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip dari konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10) lalu.

UU Cipta Tenaga Kerja ini masih menuai pro dan kontra. Semoga saja apa yang dihasilkan dan diputuskan oleh pemerintah dapat mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Apabila direvisi, hendaknya juga UU Cipta Tenaga kerja ini memberi kebaikan bagi kita semua. (*)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar