Normalisasi Sungai Labangka Banyak Kendala

PPU, nomorsatukaltim.com – Proyek normalisasi Sungai Labangka di Kecamatan Babulu, PPU. Nyatanya tak semudah yang dibayangkan. Hambatannya bukan dari hal teknis di lapangan. Namun datang dari masyarakat sekitar sungai.

Beberapa masyarakat setempat tidak memberikan akses jalan. Alias tidak mengizinkan tanahnya dilintasi alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) PPU. Kalau mau lewat, harus bersedia mengganti rugi tanaman yang terkena.

Sementara kondisinya di lapangan, areal Sungai Labangka rimbun. Diisi tanaman milik warga. Ada kebun di sana. Jadi tak ada ruang kosong untuk alat berat lewat.

Yang jadi masalah adalah PUPR selaku dinas teknis. Tidak memiliki pos anggaran untuk ganti rugi seperti itu.

“Makanya agak tertunda. Kami menunggu surat pernyataan dan persetujuan warga,” ujar Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR PPU, Fatmawati, Jumat (9/10/2020)

Tapi akhirnya surat itu keluar juga. Surat yang diurus oleh pihak Kecamatan Babulu. Sehingga alat berat eksavator amfibi bisa diturunkan. Sejak 5 Oktober 2020 lalu sudah dikerjakan. Dari rencana 15.050 meter, sekira 3.000 meter akan dinormalkan kali ini.

“Karena kami sering diperintah langsung oleh Pak Bupati. Untuk segera menangani keluhan masyarakat terkait banjir,” beber Fatma.

Dalam pengerjaannya, normalisasi memaksimalkan unit pelaksana teknis (UPT) PU Babulu.

Kepala UPT PU Babulu, Mabrur mengungkapkan saat ini progresnya sudah 10 persen. Sekira 300 meter. Ditargetkan selesai pekerjaan sekira 30 hari kerja.

“Pekerjaan hanya di hari kerja senin sampai dengan Jumat. Target pertengahan November rampung,” katanya.

Untuk mempercepat pengerjaan, pihaknya juga akan menurunkan alat berat long arm. Untuk di areal hilir sungai. Melanjutkan pekerjaan tahun 2019 lalu.

“Tahun lalu tidak dilanjutkan karena masyarakat tidak menghibahkan tanam tumbuhnya,” ungkapnya.

Pada tahun 2019 ada 2 alat excavator standar dan excavator long arm diturunkan. Eksavator standar saat itu berhasil menormalkan 3.000 meter. Sedangkan eksavator long arm menormalkan 1.500 meter.

“Kalau pekerjaan saat di mulai dari muara sungai,” imbuhnya.

Secara detail dijelaskan. Pekerjaan yang dilakukan saat ini untuk menormalkan aliran air adalah pembersihan pinggir sungai. Selain pendalaman sungai dan pelebaran sungai.

Untuk pelebarannya bervariasi. Dari hasil survei sebelumnya, rata-rata lebat Idealnya 9 meter. Tapi kebanyakan hanya satu bucket eksavator untuk bagian kanan dan kiri sungai.

Untuk kedalaman juga bervariasi. Mengikuti kontur permukaan tanah. Kemudian juga pembuatan tanggul. Ini jika dibutuhkan atau sesuai permintaan warga.

Benar saja, kendala saat ini di lokasi pekerjaan masih soal adanya tanam tumbuh milik warga. Yang ada di sekitar sungai.

Meski telah ada surat pernyataan, dalam pelaksanaannya perangkat desa tetap mendampingi. Seperti Kepala Dusun dan RT setempat.

Sehingga jika terdapat permasalahan dengan warga, perangkat desa bisa segera menangani terlebih dahulu.

“Kalau pun tidak ada solusi, maka akan di lewati. Permasalahan ini hanya saat sungai akan di lebarkan,” jelas Mabrur.

Pasalnya, tanam tumbuh yang dihibahkan dalam surat pernyataan itu tak semua tanaman. Hanya tanaman jangka pendek. Seperti tanaman sayur-sayuran dan pisang. Padahal di sana banyak kebun tanaman tahunan. Seperti Kelapa Sawit.

“Kalau ada sawit di bibir sungai, kami hanya lakukan pembersihan tanpa dilebarkan,” ujar Mabrur.

Ke depan, masih ada beberapa sungai lagi yang akan dinormalisasi. Ada sekira 10 lagi dalam program pengendalian banjir. Tersebar di 4 kecamatan di PPU.

Permasalahannya masih serupa. Tak ada ruang alat berat lewat bebas. Sedangkan ada warga yang meminta ganti rugi jika tanamannya rusak.

Terdekat, ada Sungai Sesulu di Kecamatan Waru. Hingga kini pemerintah desa setempat sedang menyiapkan surat pernyataan. Sembari melakukan dialog dengan warga.

Untuk di wilayah Babulu, UPT PU juga sedang dalam proses survei untuk normalisasi di wilayah muara sungai. (rsy/ava)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar