MUI Tolak UU Ciptaker

Saipul Rahman (Fery Setiawan/Disway Berau)

TANJUNG REDEB, DISWAY – Disahkannya Omnibus Law/Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terus menuai penolakan. Bahkan, penolakan tersebut mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekretaris MUI Berau, Saipul Rahman mengatakan, MUI pusat telah mengeluarkan taklimat terkait penetapan Undang-Undang tersebut. Mencermati dan menyaksikan kontestasi politik, sosial dan ekonomi, MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada pemerintah dan DPR RI, yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan pengurus besar Nahdatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, dan dewan pimpinan MUI.

Padahal, telah ada penolakan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.“MUI telah mengirimkan pernyataan sikap. Bahkan, telah terjadi pertemuan dengan pimpinan DPR RI dan anggota panitia Kerja RUU Cipta Kerja,” ungkapnya kepada Disway Berau, Jumat (9/10).

Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja hanya menguntungkan pengusaha, cukong, investor asing yang bertolak belakang dengan Pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945, yang berbunyi; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Selain itu, MUI meminta kepada aparat kepolisian untuk menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) para pengunjuk rasa. Karena, unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi oleh konstitusi dan peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

“MUI juga mengimbau, kepada pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.

Tegas disampaikannya, MUI Pusat telah meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk dapat mengendalikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini dengan menghargai HAM.

“Jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani massa,” tegasnya.

Lanjutnya, MUI mendukung dan mendorong setiap elemen masyarakat yang akan melakukan revisi Undang-Undang (Judicial Review), ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“MUI juga mengingatkan kepada Hakim Agung untuk tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah dan martabatnya. Sebagai Hakim, kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diputuskan,” tutur Saipul.

Saipul berharap, agar pemerintah saat ini lebih fokus dalam menangani perkembangan kasus COVID-19. Serta tidak membuat kebijkan-kebijakan yang kontroversial. Sehingga,dapat menimbulkan kegaduhan secara nasional.

“Kami berharap kepada seluruh elemen bangsa, untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.

Ratusan Orang Bakal Turun ke Jalan

Aksi seruan untuk turun ke jalan sebagai wujud penolakan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah disebarkan.

Ketua Komintas Pemuda Peduli Pendidikan Berau, Mahmuddin mengatakan, telah melakukan konsolidasi terkait rencana turun ke jalan menyuarakan penolakan atas tindakan yang dilakukan oleh DPR RI.

“Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa ketua himpunan, dan siap aksi untuk memperjuangkan hak buruh dan masyarakat Indonesia,” ujarnya kepada Disway Berau, Jumat (9/10).

Selain mahasiswa, pihaknya pun akan melibatkan serikat buruh dalam aksi tersebut. Diperkirakannya, sekira 100 orang akan turut serta dalam kegiatan itu.

Adapun waktu yang telah ditentukan untuk aksi adalah 12 Oktober 2020. Aksi itu akan digelar di halaman kantor DPRD Berau, di Jalan Jendral Gatot Subroto, Bedungun.

“Titik kumpulnya itu di GOR Pemuda,” tegasnya.

Penolakan dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat. Menurutnya, disahkannya Undang-Undang Ciptaker itu adalah suatu pengkhianatan terhadap masyarakat dan negara.

“Undang-Undang itu dibuat seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dan bukan untuk menyengsarakan,” tegasnya.

Selain Mahmuddin, disahkannya UU Ciptaker itu juga ditanggapi oleh warga sipil. Seperti yang diungkapkan oleh Setyo (25), Undang-Undang itu adalah bukti bahwa pemerintah berusaha untuk menjajah masyarakat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang konyol.

“Ini sudah jelas tidak sejalan dengan ideologi negara. Pancasila,” katanya.

Menurutnya, yang duduk di DPR RI bukanlah orang yang mengerti dan paham dalam mengatur sebuah negara atau lembaga. Tegas, Setyo, DPR dan Pemerintah Pusat telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. */fst/app

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar