Huru-Hara Ciptaker


Teguh Setyabudi (IST)


Teguh: Ada Disinformasi

TANJUNG SELOR, DISWAY – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) berujung aksi penolakan dari buruh maupun mahasiswa di berbagai daerah. Bahkan, aksi unjuk rasa membuat sejumlah fasilitas di sejumlah daerah rusak akibat amukan massa.

Menyikapi persoalan itu, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan, informasi tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang diterima masyarakat, banyak yang disalahpahami dan disalahpahamkan.

Substansi undang-undang itu. Seperti hak karyawan dalam ketenagakerjaan, outsourcing, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dianggap tidak memihak ke buruh, diluruskan Teguh.

“Bapak Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada disinformasi yang terjadi. Sehingga, masyarakat belum memahami betul maksud dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini,” kata Teguh Setyabudi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Humas Pemprov Kaltara, Jumat (9/10).

Undang-Undang Cipta Kerja, lanjutnya, dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dalam arti tidak hanya bagi penduduk Indonesia yang sudah bekerja, tetapi juga penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Dengan undang-undang ini, jutaan penduduk dapat memperbaiki kehidupan dan penghidupan keluarga mereka. Tujuannya itu,” tegasnya.

Isu yang beredar di media sosial, menurutnya, tidak sesuai dengan substansi sebenarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. “Ketidaksesuaian itu yang perlu kita semua bersama-sama menjawabnya. Misal, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Yang benar adalah uang pesangon tetap ada. Tercantum di Pasal 89. Dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang masa kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui keterangannya yang disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Negara, tadi malam, menyebutkan ada 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi structural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Yakni urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Jokowi juga mengatakan kenapa dibutuhkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga, kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemik COVID-19 terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemik. Dan, sebanyak 87% dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, yang 39% berpendidikan sekolah dasar.

“Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Tenaga Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja, serta para pengangguran,” kata Jokowi.

Ia juga mengatakan, dengan UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. “Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit, dipangkas,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Jokowi, perizinan untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi. Hanya mendaftar, agar lebih simple. Pembentukan perseroan terbatas, juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Demikian juga syarat pembentukan koperasi dipermudah. Dengan jumlah hanya 9 orang, koperasi sudah bisa dibentuk.

“Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air,” ujarnya.

“Usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya gratis,” lanjut Jokowi.

Ia juga mengklarifikasi soal izin bagi kapal nelayan. Menurutnya, melalui UU yang baru disahkan beberapa hari lalu itu, bukan untuk mempersulit nelayan. Namun, pengurusan izin kapal nelayan penangkap ikan hanya ke unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kalau sebelumnya harus mengajukan ke KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di KKP saja,” ujarnya.

Undang-Undang Cipta Kerja, lanjutnya, untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Ini jelas. Karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan,” ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa informasi yang banyak beredar di media sosial, merupakan disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja. HMS/REY2

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar