Ikhtiar Mewujudkan Kampanye Transformatif

OLEH: ANDI MUHAMMAD ABDI*

Kampanye paslon mulai digelar 26 September hingga 5 Desember mendatang. Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu tahapan pilkada. Bagi paslon, masa kampanye menjadi momentum peneguhan diri untuk memupuk simpati publik. Bagi publik, ini ruang untuk menakar dan mengukur kredibilitas paslon sebelum menjatuhkan pilihan.

Ketua Bawaslu, Abhan menjabarkan, terdapat 4 hal yang menjadi isu strategis berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020: Pertama, netralitas ASN; kedua, politik transaksional; ketiga, penyebaran hoaks danujaran kebencian, dan keempat, daftar pemilih yang tidak akurat. Sebagian besar kerawanan yang diuraikan rentan terjadi di masa kampanye.

PERSOALAN KAMPANYE

Kampanye hitam atau black campaign merupakan satu di antara persoalan kampanye. Kehadirannya bisa ragam rupa. Melalui ujaran kebencian, hoaks dan politisasi sara. Karakteristik pesan umumnya bersifat irasional dan lebih berupa serangan personal. Bukan pada gagasan atau program politik yang diusung.

Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan contoh populer bagaimana kampanye hitam tersebut dipraktikkan. Penetrasi isu sara, fitnah dan hasutan berseliweran. Hal ini menyebabkan publik terbelah dan solidaritas sosial pecah. Akhirnya, luka politik akibat kampanye hitam sulit disembuhkan dalam waktu singkat.

Persoalan lainnya adalah politik transaksional. Kampanye transaksional berbasis pada pragmatisme politik. Publik diposisikan sebagai market yang hak suaranya dapat ditukar melalui imbalan materi. Bak gayung bersambut, publik cenderung permisif bahkan antusias dengan pendekatan kampanye semacam ini. Kampanye transaksional ditengarai makin subur di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Kampanye transaksional nyata berbahaya. Baik dalam upaya membangun demokrasi yang bersih maupun karena merendahkan martabat kemanusiaan. Pola seperti ini mengelabui kejernihan publik memilih pemimpin yang ideal. Peluang keterpilihan akhirnya menguat kepada paslon yang mumpuni secara kapital, yang sanggup membeli suara dengan kekuatan finansial yang dimilikinya.

Selain hal tersebut, masalah yang kerap muncul dalam kampanye adalah pencitraan politik yang berlebihan. Paslon seringkali terlalu berpusat pada politik pencitraan atau usaha mem-branding diri. Sesungguhnya politik pencitraan bukanlah inti masalah. Politik pencitraan merupakan sesuatu yang sah jika dilakukan. Sebab tujuan kampanye bermuara pada terbentuknya citra positif paslon. Persoalan prinsipnya apabila esensi kampanye dikerdilkan. Seolah hanya untuk mengukuhkan citra diri semata dan mengabaikan dimensi pendidikan politik.

Selama ini, pola-pola seperti itulah yang membuat kampanye menjadi problematis dan kering makna. Hal demikian terjadi karena banyak di antara paslon tidak akrab dengan pola kampanye yang bersifat transformatif. Baik karena tidak memiliki kemampuan maupun karena tidak memiliki kemauan untuk melaksanakannya.

KAMPANYE TRANSFORMATIF

Menurut Gun Gun Heriyanto (2018), kampanye transformatif diwujudkan dalam kata, konstruksi gagasan, konseptualisasi penanganan masalah serta teknik dan strategi yang inspiratif. Kampanye jenis ini justru tidak hanya membuat pemilih terhipnotis dengan kata-kata. Tapi juga menggerakkan minat partisipasi dalam politik. Karena mampu menumbuhkan harapan untuk maju bersama-sama.

Lalu, bagaimana mewujudkan kampanye transformatif? Mewujudkan kampanye transformatif dapat berkiblat pada model kampanye Leon Ostergaard (dalam Klingemann, 2002). Melalui 3 tahapan kampanye: identifikasi masalah faktual, pengelolaan kampanye, dan evaluasi.

Mengidentifikasi masalah faktual merupakan tahapan awal. Idealitas kampanye berangkat dari persoalan yang dihadapi secara nyata. Berbagai persoalan ditelaah secara ilmiah dan dianalisis melalui hubungan sebab-akibat. Sehingga dalam kampanye, paslon berdialektika secara rasional. Bukan sekadar eksploitasi citra. Paslon dapat menunjukkan kredibilitasnya melalui pemahaman yang mendalam terhadap berbagai isu dan persoalan mendesak. Termasuk menawarkan pemecahan masalah bersifat konkret dan taktis.

Tahap kedua adalah pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam tahap ini, riset diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik khalayak. Sehingga perumusan pesan, aktor kampanye, saluran hingga teknis pelaksanaan kampanye dilakukan secara tepat dan sesuai. Program kampanye diarahkan untuk membekali dan memengaruhi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan khalayak. Sehingga kampanye tidak sekadar retorika hampa yang jargonistik. Tapi menggerakkan.

Terakhir, tahap evaluasi. Fase ini disebut juga tahap pasca kampanye. Dalam hal ini, evaluasi diarahkan untuk mengukur efektivitas kampanye. Dalam menghilangkan dan mengurangi masalah sebagaimana yang telah diidentifikasi pada tahap pra kampanye.

Kampanye transformatif sesungguhnya merupakan komitmen menawarkan jalan keluar atas berbagai persoalan. Sudah sepatutnya paslon berkonsentrasi pada penyampaian program dan usaha meyakinkan publik bahwa kehadirannya sebagai penyelesai masalah. Bukan bagian dari masalah.

Misalnya, dalam hal isu lingkungan seperti banjir, degradasi hutan, kerusakan pesisir dan laut, kerusakan lahan akibat pertambangan batu bara, menurunnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, udara, dan tanah, serta pengelolaan SDA yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Soal-soal demikian sejatinya sudah diketahui akar masalah dan pemetaan dampaknya berbasis data, serta tersedia langkah pemecahan masalah yang meyakinkan.

Paslon idealnya tidak terjebak pada kepentingan sesaatnya saja: meraih kekuasaan. Kepentingan publik harus lebih ditinggikan melebihi kepentingan apa pun. Sebagai komunikator politik, tugas utama paslon melakukan pendidikan politik, menyehatkan pikiran dan meneduhkan perasaan publik. Oleh karena itu, segala bentuk kampanye yang kontraproduktif dengan nilai ideal pelaksanaan pilkada harus dieliminasi.

Di samping itu, kampanye transformatif sejatinya diwujudkan bersama. Seluruh pihak mesti berperan. Baik sebagai pribadi maupun institusi. Sehingga timbul semangat dan tanggung jawab kolektif.

Kampanye transformatif dapat pula diwujudkan dalam beberapa hal: pertama, penyelenggara pilkada dan aparat wajib tegas dan independen. Penindakan hukum tidak boleh lunak apalagi inferior menghadapi pelaku pelanggaran. Siapa pun paslon atau tim sukses yang terbukti menjadi produsen kampanye hitam atau politik transaksional wajib disanksi secara tegas.

Kedua, posisi media/lembaga penyiaran harus sesuai khitahnya. Media tidak boleh menjelma menjadi alat suksesi. Netralitas dan independensi media wajib dijunjung tinggi agar tegak di garis tak berpihak. Jika pun harus berpihak, maka keberpihakannya pada kepentingan publik. Publik berhak disuguhi informasi yang utuh dan benar mengenai track record paslon. Media wajib menjernihkan seluruh informasi pilkada yang menyesatkan.

Ketiga, publik harus peduli dan kritis. Posisi publik adalah penentu. Bukan objek dan lumbung suara di pilkada. Publik dapat menjadi simpul kritis pengawasan pilkada. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan publik akan membuat gerakan kampanye jahat menjadi sempit ruangnya. Paslon yang terbukti menggunakan kampanye hitam dan politik transaksional harus dilawan dengan 2 cara: dilaporkan dan dikampanyekan agar jangan dipilih.

Keempat, menggiatkan literasi politik. Literasi politik bukan hanya tugas partai politik. Media massa, institusi pendidikan, institusi agama, ormas/OKP, LSM dan opinion leader dapat menjalankan agenda literasi politik. Literasi politik urgen dilakukan sebagai penguatan basis pengetahuan dan kesadaran bergerak menghasilkan kampanye berkualitas.

Melalui kegiatan kampanye narasi, paslon yang efektif menanam pengaruh dan meraup simpati publik biasanya keluar sebagai pemenang. Meskipun begitu, kampanye tak melulu tentang perebutan pengaruh. Juga tidak melulu tentang menang dan kalah. Kampanye harus diwujudkan secara ideal melalui kampanye transformatif. (*Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Samarinda)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar