Jokowi: Perekonomian RI Tak Seburuk Negara Lain

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebuah fakta bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, serta kondisi perekonomian di tengah ancaman resesi.

Hal tersebut ditegaskan Jokowi dalam sebuah video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden mengenai strategi penanganan COVID-19, seperti dikutip pada Minggu (4/10). “Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data. Bukan berdasarkan kira-kira,” kata Jokowi.

Ia menilai, penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dalam 7 bulan terakhir tidak buruk. Bahkan dianggap cukup baik. Hal tersebut terlihat dari perkembangan kasus di Indonesia yang masih lebih baik ketimbang negara lain.

“Dalam jumlah kasus kematian, Indonesia jauh lebih baik dari negara lain yang penduduknya besar. Sebaiknya kalau membandingkan ya seperti itu. Indonesia dibandingkan dengan negara kecil, penduduk sedikit, tentu perbandingannya tidak menggambarkan keadaan sebenarnya,” jelasnya.

Dalam video tersebut, terlihat posisi angka kematian di Indonesia berada di peringkat ke-23 dengan total 10.972 orang. Adapun 5 negara dengan angka kematian terbesar diduduki oleh Amerika Serikat (AS), Brasil, India, Meksiko, dan Inggris.

Jokowi kemudian berbicara bagaimana pencapaian perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Menurutnya, meskipun ekonomi domestik menurun tajam, situasinya masih lebih baik.

“Dalam hal ekonomi, pencapaian kita tidak jelek-jelek amat. Ekonomi kita menurun. Ya betul. Itu fakta. Tapi mana ada negara yang tidak menurun ekonominya. Bahkan ada negara lain yang memikul beban ekonomi yang jauh lebih parah,” katanya.

“Bandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Kinerja ekonomi kita masih baik. Ini fakta,” tegas eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tercatat minus 5,32 persen. Setelah pada kuartal I tahun ini masih mencatatkan positif di angka 2,3 persen.

Pada kuartal III, perekonomian Indonesia hampir pasti masuk ke dalam jurang resesi. Kalangan analis, bahkan pemerintah sudah memproyeksikan perekonomian domestik akan kembali mencatatkan minus.

***

Pemerintah akhirnya mengakui bahwa ekonomi Indonesia mengalami resesi tahun ini. Kendati demikian, pemerintah cukup percaya diri bahwa resesi yang menimpa perekonomian Indonesia tidak akan separah negara lainya.

Secara teknikal, status resesi bisa disandang oleh suatu negara jika pertumbuhan ekonominya sudah mengalami kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut.

Dalam kasus Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 tercatat minus 5,32 persen. Adapun, Kementerian Keuangan memperkirakan angkanya berada di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1 persen pada kuartal III ini. Yang akan diumumkan pada 5 November mendatang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengungkapkan, Indonesia sudah masuk resesi. Di mana resesi sudah terjadi sejak awal kuartal I-2020.

Seperti diketahui, ekonomi Indonesia sudah mengalami penurunan saat itu. Dari biasanya PDB Indonesia berada di kisaran 5 persen. Turun menjadi 2,97 persen pada kuartal I-2020. Penurunan terus berlanjut ke kuartal II yang realisasinya minus 5,32 persen.

“Ini sudah jelas resesi. Tetapi dalam menilai resesi ini penting untuk melakukan perbandingan yang fair,” kata Febrio dalam media briefing virtual dengan BKF, Kamis (1/10).

Dalam kesempatan yang sama, Febrio mengungkapkan, perlambatan aktivitas ekonomi menjadi tanda jelas terjadinya resesi. Tahun ini, dia memperkirakan ekonomi indonesia akan mengalami kontraksi dalam kisaran minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.

Proyeksi tersebut direvisi dari angka sebelumnya, yakni minus 1,1 persen sampai 0,2 persen.

“Kita lihat di kuartal I sudah turun. (Namun) kita belum bisa katakan resesi. Karena belum tahu berapa lama. Sekarang, kita melihat kuartal II melemah. Kuartal III melemah. Ternyata kuartal I sudah terjadi perlambatan dan ini berkelanjutan,” paparnya.

Hal ini tidak hanya dialami Indonesia. Febrio mengungkapkan, beberapa negara bahkan mencatatkan resesi yang lebih parah dari Indonesia.

Dia mengambil contoh India yang tercatat minus 24 persen atau negara-negara lainnya yang mayoritas ekonominya terkontraksi di kisaran 10 persen sampai 15 persen.

Febrio menekankan, meski Indonesia mengalami resesi, namun cara melihatnya harus menggunakan perpektif yang luas. Apalagi jika ekonomi Indonesia hanya minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen. Kondisi ini jauh lebih baik dengan kondisi perekonomian negara-negara di atas.

“Kita mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat berat. Tetapi kita juga melakukan targeting dan tetap berhati-hati,” tukasnya.

***

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan, dengan adanya risiko resesi tersebut, jumlah pengangguran di Indonesia bakal meningkat hingga 5 juta orang.

“Pertumbuhan ekonomi di minus 1,7 persen dan 0,6 persen akan meningkatkan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Sekarang jumlah pengangguran kurang lebih 7 juta orang. Dan akan bertambah lebih dari 5 juta,” jelas Rosan ketika memberikan penjelasan dalam diskusi virtual, baru-baru ini.

Di sisi lain, setiap tahun di Indonesia ada tambahan 2,24 juta orang yang membutuhkan lapangan kerja baru. Selain itu, berdasarkan data ketenagakerjaan saat ini, ada 8,14 juta orang yang setengah penganggur dan 28,41 juta orang pekerja paruh wkatu. Dengan demikian, setidaknya ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh.

“Atau 33,59 persen. Angka ini cukup baru. Dan dari data Kemenkeu, akan ada tambahan 4 juta hingga 5 juta pengangguran akibat COVID-19,” jelas Rosan.

Dia pun menyoroti kinerja sektor-sektor industri di Indonesia yang berkontribusi terhadap minusnya pertumbuhan ekoomi Indonesia. Dia mengatakan, sektor perdagangan dan pengolahan, sebagai 2 sektor dengan jumlah tenaga kerja yang besar kinerjanya tercatat kontraksi sebesar minus 7,57 persen dan minus 6,19 persen pada kuartal II lalu.

Selain itu, sektor akomodasi dan makanan pinuman bakan mengalami kontraksi 22,02 persen serta industri transportasi hingga minus 30,84 persen. “Makanan dan minuman mengalami kontraksi besar. Tekanan terhadap tenaga kerja sangat besar. Oleh karena itu, langkah-langkah ke depan dalam penciptaan lapangan kerja menjadi penting,” ujar dia.

***

Ekonom Indef Faisal Basri menilai pemerintah sudah frustrasi menangani masalah pandemi COVID-19. Sejak awal, pemerintah dinilai masih fokus menjaga ekonomi daripada kesehatan.

Salah satu yang jadi contoh adalah revisi UU Bank Indonesia (BI). Sehingga revisi UU BI dijadikan alasan untuk mengalihkan koordinasi yang tidak kompak antar pemegang kebijakan.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi tekanan ekonomi akibat COVID-19, maka harus dilakukan oleh seluruh pemegang kebijakan. Terutama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Namun, koordinasi antar mereka dinilai tidak baik. Hal itu terlihat dari revisi UU BI ini.

“Pengendali kebijakan ekonomi itu ada di pemerintahan. Termasuk BI, Menkeu dan sebagainya. Tapi ya ini analisis saya. Saya lihat pemerintah rada frustrasi kelola ekonomi ini,” ujarnya melalui diskusi virtual, Kamis (1/10).

Menurutnya, para pemegang kebijakan ini sudah salah langkah sejak awal. Dengan terlebih dahulu menyelamatkan perekonomian dibandingkan sisi kesehatan. Hal ini yang menyebabkan penyebaran COVID-19 hingga saat ini semakin banyak dan sisi ekonomi pun tak kunjung membaik.

“Mereka enggak punya kuasa untuk kontrol dan lakukan apapun. Dalam mengatasi sumber masalah. Yakni COVID-nya,” tambahnya.

Faisal menilai, saat ini seharusnya pemerintah sudah menyalakan tanda darurat kesehatan dengan banyaknya pertambahan kasus setiap hari. Namun, pemerintah justru dinilai ingin menciptakan klaster baru dengan tetap melaksanakan pilkada tahun ini.

“Atasi virus ini dengan membuat Perppu. Kita sudah darurat. Bagaimanapun kebijakannya ini tidak akan selesai kalau pilkada juga jalan. Kasus bisa tembus 1 juta pada Desember. Lalu ekonominya mau apalagi?” tanya Faisal.

Ia pun meminta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan saat ini. Terutama memilih antara sisi kesehatan ataupun perekonomian.

“Yang penting dalam mengatasi COVID-19 ini, jangan renovasi atap rumah kalau badainya belum selesai. Pikirkan dulu,” tegasnya.

***

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi. Salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggarannya mencapai Rp 695,2 triliun.

Ekonomi Indonesia sepertinya tidak terelakkan dari resesi. Pasalnya, pemerintah memproyeksikan ekonomi pada kuartal III-2020 akan terkontraksi pada kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,0 persen.

Sementara proyeksi ekonomi keseluruhan tahun 2020 akan terkontraksi pada kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Berdasarkan data terbaru, serapan anggaran PEN baru mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6 persen dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

Serapan anggaran tertinggi tercatat pada program perlindungan sosial yang sudah terealisasi 57,49 persen atau mencapai Rp 134,4 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun, dan program sektoral Pemda sebesar 49,26 persen atau Rp 20,53 triliun.

Realisasi anggaran kesehatan sejauh ini baru mencapai Rp 18,45 triliun dari pagu Rp 87,5 triliun atau hanya terserap kurang lebih 21 persen.

Sementara untuk insentif usaha telah terealisasi sebesar 18,43 persen atau Rp 22,23 triliun dan dukungan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 41,34 persen atau Rp 58,74 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai program dan serapan anggaran PEN sejauh ini belum terlihat efektivitasnya.

Menurut Bhima, program PEN sejak awal juga dirancang terlalu fokus pada sektor keuangan perbankan. Padahal sektor riil penting untuk diselamatkan.

“Misalnya penempatan dana di bank. Kemudian relaksasi kredit. Bahkan penyaluran bantuan produktif mikro dan ultra mikro juga lewat bank. Bukan koperasi,” katanya, baru-baru ini.

Di samping itu, Bhima mengatakan, insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah juga tidak semuanya terserap dengan baik. Misalnya, hingga 14 September alokasi anggaran untuk PPh 21 DTP yang sebesar Rp 40 triliun baru terserap 4 persen.

Sementara itu, pemicu kontraksi ekonomi di Indonesia salah satunya berasal dari sisi konsumsi. Sektor konsumsi memegang peranan yang besar dalam perekonomian Indonesia.

Pemerintah memproyeksikan permintaan di kuartal III-2020, konsumsi rumah tangga masih akan berada pada zona kontraksi: minus 3 persen hingga minus 1,5 persen.

Pada kesempatan berbeda, peneliti senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang dihadapkan pada situasi kontraksi adalah hal yang normal. Karena terjadi di semua negara.

Dia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2020 masih berpotensi minus. Menurutnya, permasalahan masih terhambatnya penanganan pandemi COVID-19 adalah dari sisi efektivitas fiskal.

Misalnya, program perlindungan sosial masih belum efektif dijalankan hingga saat ini. Masih terdapat masalah tumpang tindih data. Termasuk data berapa masyarakat yang sudah mendapat bantuan sosial tidak terekam. Sehingga efektivitas program ini pun tidak bisa diukur.

Menurutnya, jika program perlindungan sosial optimal sekalipun, Indonesia tetap tidak bisa mengerem terjadinya kontraksi ekonomi.

“Kontraksi ekonomi adalah hal yang normal. Di semua negara terjadi. Yang berbeda adalah respons kebijakan. Persoalan kita bukan di moneter. Persoalan menghadapi pandemi ini yang masih terhambat adalah efektivitas fiskal,” katanya.

Selama adanya perbaikan di sisi fiskal, kata Enny, baik efektivitas melalui stimulus, intervensi, dan insentif, maka akan sangat memungkinkan ada perbaikan ekonomi di kuartal IV-2020.

Sepanjang kontraksi pada kuartal III-2020 tidak sedalam kuartal II-2020 yang tercatat minus 5,32 persen, maka artinya terjadi perbaikan ekonomi selama periode tersebut.

“Celakanya, kalau kuartal III-2020 lebih dalam dari minus 5,32 persen. Celakanya lagi kalau yang dikambinghitamkan adalah PSBB. Padahal PSBB (jilid II) baru (diberlakukan) 2 minggu,” ujarnya. (cnbc/qn)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar