(Kolom Pajak) Batas Waktu Pemberlakuan Tarif Pajak 0.5 %

PP 23 hadir mengantikan PP 46 yang pada pertengahan 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Oleh : Andi Murni Ratna

Peraturan ini sejatinya ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebab peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.8 M dalam satu tahun.

Salah satu alasan diterbitkannya PP 46/2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang.

Namun dengan tarif yang ada wajib pajak (WP) masih mengeluh dengan  tarif satu persen dari omzet tersebut. Sehingga akhirnya pemerintah  mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM. Awalnya mengajukan usul penurunan tarif pajak menjadi 0.25 persen dari omzet. Namun akhirnya pemerintah sepakat untuk hanya menurunkan tarif pajak sampai 0.5 persen.

Baca Juga: Menunggu Digabungnya NIK dengan NPWP

Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 23/2018. Penurunan tariff hanya diberikan sampai 0,5 persen. Karena penerimaan negara dapat mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka pendek.

Adapun wajib pajak yang diperkenankan mengunakan PP 23 ini dapat di jelaskan sebagaimana di bawah ini.

Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Yang menjadi objek adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, kecuali: (Pasal 2 ayat (3) PP 23 TAHUN 2018)

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi: (Pasal 2 ayat (4) PP 23 Tahun 2018):

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, / PPAT, penilai, dan aktuaris.

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.

3. Olahragawan.

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

6. Agen iklan.

7. Pengawas atau pengelola proyek.

8. Perantara.

9. Petugas penjaja barang dagangan.

10. Agen asuransi.

11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

13. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

14. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak Dalam Negeri yang Dikenakan PPh Final

  1. WP Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)
    1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
    2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Penjelasan terkait peredaran bruto. Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:

  1. Menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
    1. Isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
  2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.
  3. Tidak termasuk kategori WP Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah (Pasal 3 ayat (2) PP 23 Tahun 2018)
  4.  
    1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
      • Catatan : Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan untuk Tahun Pajak – Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 TAHUN 2018 ini.
    2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
    3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
  1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya;
  3. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Surat Keterangan

  1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Surat Keterangan
    • Permohonan Surat Keterangan oleh Wajib Pajak dapat disampaikan melalui: (Pasal 5 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
      2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
      3. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    • Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut: (Pasal 5 ayat 2 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
      2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan
      3. memenuhi kriteria Subjek Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 23 TAHUN 2018

Catatan: Kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh ditiadakan untuk: (Pasal 5 ayat 3 PMK-99/PMK.03/2018)

  • Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau
  • Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.
  • Atas permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan: (Pasal 6 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)

Lebih lanjut dijelaskan mengenai batas waktu penggunan tarif 0, 5% ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

(PP 23 Tahun 2018), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berlaku paling lama:

a. 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
b. 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.

  • Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi:


a. Wajib Pajak Badan berbentuk PT, berlaku hingga akhir tahun pajak 2020; dan
b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.

  • Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum Undang-Undang PPh untuk tahun pajak tahun pajak berikutnya.

Sehingga wajib pajak yang memiliki bentuk hukum berbentuk perseroan terbatas tahun 2021 tidak boleh lagi mengunakan PP 23 dengan tarif 0, 5, dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mengunakan ketentuan perpajakannya sesuai ketentuan umum Undang-Undang (UU) PPh dengan tarif pajak yang telah ditentukan di dalam perundangan perpajakan tersebut. (*)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar