Pajak PJU di PPU Dinaikkan 2 Kali Lipat

PPU, nomorsatukaltim.com – Pajak penerangan jalan umum (PJU) untuk warga Penajam Paser Utara (PPU) bakal naik. Sesuai usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2020.

“Kami kemarin sudah rapatkan,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD PPU, Sariman, Rabu (30/9/2020). Agendanya hearing dengan perwakilan masyarakat.

Dalam Raperda itu Pemkab mengusulkan perubahan Perda nomor 19 tahun 2011. Menaikkan tarikan pajak PJU. Menjadi 6 persen. Yang selama ini besaran pajak hanya 2,5 persen.

Namun pansus berpikir lain. Soal kenaikan 6 persen itu. Dewan ingin menurunkan angkanya. Alasannya karena pandemi COVID-19.

Dewan memikirkan kondisi perekonomian masyarakat. Pansus menilai hal itu bisa memberatkan.

Jadi kenaikan tetap terjadi. Namun nilainya berubah. Turun satu persen. Menjadi 5 persen atau kenaikan 100 persen.

“Kemungkinan ini bisa disepakati,” sebutnya.

Usulan lainnya lagi ialah pemberlakuan Perdanya untuk diundur. Hingga di pertengahan tahun 2021.

Yang artinya ada jeda waktu sekira 8 hulan dari sekarang. Harapannya dalam masa itu pandemi COVID-19 sudah berlalu.

“Jadi masyarakat tidak terlalu terbebani. Jadi rencananya setelah Perda disahkan di 2020. Masa berlakunya di 1 Juli 2021,” urai politisi PKS ini.

Rapat itu dihadiri Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PPU. Juga perwakilan empat kecamatan yang ada di PPU.

Terungkap saat rapat itu, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui. Tidak terlalu memahami jika selama ini mereka membayar pajak itu. Tapi pada intinya masyarakat menyetujui. Namun dengan catatan.

Masyarakat meminta penjaminan hal itu juga diimbangi dengan peningkatan penerangan jalan. Utamanya di daerah yang jalannya masih gelap gulita. Seperti di wilayah Babulu dan Sepaku.

Terpisah, Wakil Bupati PPU Hamdam Pongrewa menjelaskan kenaikan pajak itu untuk bakal digunakan untuk pemerataan. Dalam hal pelayanan penerangan jalan warga.

Dasar kenaikan ini masih sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009. Yang mengatur pajak dan retribusi paling tinggi 10 persen.

“Nantinya juga akan dibangun fasilitas-fasilitas penerangan di berbagai tempat,” ucapnya ditemui di ruangannya.

Pendapatan dari pajak PJU selama ini yang diterima sekira Rp 2,7 miliar per tahun. Jika kenaikan menjadi 6 persen, makan pendapatan bisa naik menjadi Rp 6,5 miliar. Itu perkiraannya. Adapun pembayaran untuk listrik ke PLN untuk PJU hanya sekira Rp 400 juta per tahun.

“Alasannya karena PJU kita itu banyak juga yang tenaga surya,” tandasnya.

Saat itu pembangunan menggunakan APBD PPU. Total investasi tahun 2019 saja ada sekira Rp 45 miliar.

Pengamat ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Sofyan Efendi melihat hal itu sah-sah saja dilakukan. Selama ada penjaminan pemerataan peningkatan utilitas masyarakat itu.

“Itu salah satu upaya yang bisa diambil pemerintah. Bagus saja,” tuturnya saat diwawancarai, Jumat (2/10/2020).

Seperti menurut pengamatannya. Dari 30 desa yang ada di PPU, belum semua terdapat penerangan ideal.

“Sedangkan penerangan itu termasuk kebutuhan masyarakat juga dalam beraktivitas,” imbuhnya.

Ia juga sepakat situasi pandemi masuk dalam salah pertimbangan. Di samping kekuatan anggaran pemerintah yang melemah. Beban yang diterima masyarakat juga patut dihitung.

“Selama tujuan utamanya tetap bisa berjalan,” tutupnya. (rsy/ava)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar