Pengecualian karena COVID-19

Penggunaan Alat Pemusnah Limbah Medis dan Infeksius

Jumlah penderita COVID-19 tinggi menyebabkan penggunaan peralatan medis meningkat di Kalimantan Timur. Dus, limbah medis yang ditangani turut melambung. Pemerintah mengambil langkah darurat. Memberi jalan bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang belum memiliki izin, untuk mengolah limbah berbahaya itu.  

Tak terkecuali di Bumi Batiwakkal, alat pemusnah limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai Tanjung Redeb, yang belum berizin, mendapatkan lampu hijau untuk digunakan.

Limbah di RSUD dr Abdul Rivai, mengalami peningkatan setiap bulannya. Hal itu diungkapkan Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSPRS) RSUD dr Abdul Rivai, Rudi Hatta.

Penggunaan alat pelindung diri yang merupakan kewajiban bagi petugas kesehatan, membuat volume limbah terus meningkat. bahkan, pada September lalu mencapai angka 1,6 ton.

Di masa pandemik COVID-19, limbah medis dibagi menjadi dua bagian. Yakni, limbah medis dan limbah COVID-19 (infeksius). Dalam kategori limbah infeksius, apapun yang berhubungan dengan petugas ruang isolasi dan pasien COVID-19 akan masuk proses pemusnahan di incenerator.

“Jadi limbah itu dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Procedur (SOP). Hal itu sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan World Health Organization (WHO) bahwa limbah COVID-19 harus di incenerasi,” jelasnya kepada Disway Berau, belum lama ini.

Dalam proses incinerator, dilakukan dengan dua cara. Yakni, dengan menggunakan klorin dan dibakar melalui incinerator.

“Jadi sebelum dibakar, harus diklorin dulu (disterilkan),” katanya.

Dikatakannya, limbah COVID-19 tidak bisa dibuang sembarangan dan harus di incinerator. Jika biasanya limbah medis bisa dipilah, untuk kasus limbah infeksius tak boleh dipisahkan.

“Kan limbah COVID-19 itu, jenis limbah infeksius. Jadi langsung bakar saja semuanya. Mulai bekas APD, hingga bekas makanan pasien juga termasuk,” ungkapnya.

Rudi menegaskan, incinerator RSUD dr Abdul Rivai belum mengantongi izin resmi dari pemerintah. Namun, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor  S.389/VPLB3/PPLB3/PLB.3/04/2020, pihaknya diperbolehkan untuk mengoperasikan alat tersebut.“Tapi itu hanya selama pandemik COVID-19 saja,” akunya.

Lanjutnya, hasil pembakaran incinerator juga bagian dari limbah. Pembakaran limbah COVID-19 pun menghasilkan abu dan asap.

“Jadi memang ada reduce (abu incenerator) dan itu diserahkan ke pihak 3,” jelasnya.

Rudi memastikan, asap hasil dari pembakaran incinerator telah sesuai dengan standar baku mutu. Pasalnya, asap yang keluar melalui cerobong telah melalui scraber (filter).

“Kami juga sudah melakukan uji emisi, dan hasilnya aman,” ungkapnya.

Dalam pengoperasian incinerator, pihaknya menugaskan 3 orang. Setiap petugas, diwajibkan menggunakan APD level 3, seperti petugas ruang isolasi COVID-19.

“Jadi mereka juga pakai hazmat saat melakukan incenerasi limbah COVID itu,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Munawar membenarkan, ada beberapa fasyankes yang memiliki incinerator tapi belum mengantongi izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Ada juga yang telah memiliki izin, namun habis masa berlakunya,” kata Munawar, baru-baru ini.

Di antaranya, RSUD Abdul Rivai di Berau. Kemudian RSUD Panglima Sebaya dan RSUD Insan Harapan Sendawar. Lalu RSUD Ratu Aji Putri Botung di PPU.

Pemerintah memberi dispensasi penggunaan incinerator hanya pada saat COVID-19. Secara spesifikasi alat yang dimiliki sudah memenuhi standar. Yakni suhu bakar antara 800-1.000 derajat celcius.

Incinerator biasanya dipakai untuk membakar limbah medis, sebelum dikemas dalam wadah berlanel B3.

Limbah medis penanganan COVID-19 yang dimusnahkan antara lain alat bekas tes swab, rapid test, alat makan pasien COVID-19, APD (Alat Pelindung Diri) tenaga kesehatan, masker, dan lain sebagainya.

“Intinya, segala hal yang berkaitan dengan alat atau sesuatu bekas penanganan. Baik dari pasien maupun tenaga medis,” ungkapnya.

Saat pembakaran, asap hasil pembakaran dialirkan ke udara bebas. Melalui cerobong yang tingginya, biasanya kurang lebih 6 meter. Kata Munawar, asap pembakaran tergolong aman. Bagi lingkungan. Sebab, misalnya di limbah terdapat virus, itu sudah musnah sejak dalam pembakaran.

Setelah dibakar, debu atau sisa bakar dikemas. Lalu dikirim ke PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Jawa Barat. “Di sana, sisa bakar limbah itu ditanam,” tuturnya.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, per 7 September, jumlah limbah medis yang ditimbulkan dari penanganan kasus COVID-19 berjumlah 112.970 kilogram. Atau 112,9 ton.

Jumlah itu mulai Maret, awal terdeteksinya virus sampai awal bulan ini. Kepala DLH Kaltim, Ence Ahmad Rafiddin Rizal mengatakan, jumlah itu berasal dari 22 fasyankes yang menangani kasus COVID-19 di Kaltim. Tersebar di Balikpapan 4 fasyankes, Samarinda 4, Bontang 1, Kukar 2, Kutim 1, Berau 2, Paser 3, Kubar 4 dan PPU 1.

Rizal memastikan, penanganan limbah medis oleh fasyankes dengan cara dimusnahkan. Tidak dibuang ke lingkungan masyarakat, maupun tempat pembuangan akhir (TPA). “Karena limbah tergolong berbahaya, jenis B3,” katanya.

Dari jumlah fasyankes tersebut, hanya 11 di antaranya yang memiliki incinerator. Bagi fasyankes yang tak punya alat pemusnah, dititipkan di rumah sakit yang memiliki. “Ada juga yang menggunakan pihak ketiga,” bebernya.

Seperti di Samarinda. Untuk limbah medis Rumah Sakit (RS) Karantina, insinerasinya di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Di Berau, rumah sakit darurat penanganan COVID-19, insinerasinya di RSUD Abd. Rivai.

Kemudian di Paser, insinerasi limbah medis dari penanganan di Hotel Kyriad Sadurengas dan RSU Muhammadiyah, dilakukan di RSUD Panglima Sebaya. Di Kubar, insinerasi limbah dari Ruang Karantina Gedung Paskibraka, Puskesmas Damai dan RS Pratama Linggang Bigung, dilakukan di RSUD Harapan Insan Sendawar.

Sementara fasyankes yang menggunakan pihak ketiga, ada tiga. Ketiganya di Balikpapan. Yaitu RSUD Beriman dan RS Pertamina Balikpapan, dengan pihak ketiganya PT LKK. Dan RS Dr. R. Hardjanto Balikpapan. Pihak ketiganya PT Karunia Lumasindo.

Hampir Setengah Ton Per Hari

Selain penanganan pasien COVID-19, rumah sakit disibukkan dengan pengelolaan limbah medis. Barang bekas guna pasien maupun tenaga medis berisiko menjadi sumber penularan baru.

Pengelolaan limbah bekas penanganan COVID-19 mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 56 Tahun 2015. Isinya mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Khusus di masa pandemi, proses pengelolaan limbah kembali diatur melalui Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MENLKH/PSLB3/PLB3.3/3/2020 pada 24 Maret 2020. Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan COVID-19.

Jenis limbah B3 dari penanganan COVID-19. Di antaranya berupa masker, sarung tangan, baju pelindung diri, kain kasa, tisu, wadah bekas makan dan minum, alat dan jarum suntik, dan set infus.

Muhammad Maulana Fahmi, Kasi Promosi Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan (Diskes)  Provinsi Kaltim mengatakan, pengelolaan limbah medis COVID-19 dikelola secara mandiri di masing-masing rumah sakit (RS) rujukan. Kecuali tempat isolasi atau karantina.

Limbah medis dari tempat isolasi biasanya dikirim ke RS terdekat untuk dilakukan pengelolaan bersama. Atau dikirim ke pihak ke tiga yang memiliki izin mengelola limbah B3 dari KLHK.

“Contohnya, tempat karantina di Bapelkes kerja sama dengan RSUD AWS untuk mengelola limbah medisnya,” katanya, Senin (28/9).

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan pengelolaan limbah medis COVID-19 harus dipisahkan dengan limbah medis lain. Dan dikelola secara khusus karena masih berisiko menularkan virus.

Untuk limbah cair biasanya langsung dibuang ke saluran yang terhubung ke dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS. Sementara limbah padatnya dimusnahkan melalui incinerator.

“Incinerator yang direkomendasikan oleh Kementerian LHK itu adalah yang ketika membakar itu memiliki suhu panas minimal 800 derajat,” ungkap Fahmi.

Hasilnya nanti kata dia, sudah berupa abu. Abu itu pun masih dikategorikan sebagai limbah B3. Namun sifat infeksiusnya sudah hilang.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdoel (IA) Moeis, Syarifah Rahimah menyatakan telah mendapat izin KLHK untuk pengoperasian incenerator. Sehingga, ketika pandemi mewabah. Pihak RS tidak kesulitan dalam pengelolaan limbah medis.

“Sebelumnya, kami kerja sama ke pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan. Sekarang sudah bisa sendiri, walau pun ada juga sebagian yang masih kami kirim,” ujar Syarifah.

Ada perlakuan khusus dalam hal pemilahan limbah COVID-19. Mulai dari limbah cair, limbah padat, bahan single use atau sekali pakai, dan barang yang bisa dipakai kembali. Yang dimusnahkan ke dalam incenerator adalah limbah padat dan bahan sekali pakai. Sementara barang yang bisa dipakai kembali akan dilakukan sterilisasi.

Dari hasil pemusnahan pun tidak bisa hilang begitu saja. Masih ada sisa limbah yang diserahkan ke pihak ketiga untuk dikelola lagi. Pihak RS hanya mengecilkan  volume limbah. Misalnya dari 100 kilogram menjadi 1 kilogram limbah padat.

“Contoh jarum. Sudah kita hancurkan tapi kan tidak hilang. Masih ada residunya, logam berbahaya. Itu yang kita serahkan ke pihak ke tiga untuk dikelola lagi,” jelasnya.

Sementara, untuk pengelolaan limbah medis COVID-19 di RSUD Abdul Wahab Syahranie (AWS) Samarinda. Masitah, Kabid Penunjang RSUD AWS menjelaskan pihaknya memasukkan limbah B3 padat ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna kuning. Dan diberi simbol ‘biohazard’ atau limbah infeksius.

“Bila di dalamnya terdapat cairan maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang mengalirkan ke IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah,red)” jelasnya. 

Setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam. Sampah B3 dikemas dan diikat rapat. Kemudian, dilakukan disinfeksi. Setiap 24 jam, harus diangkut, dicatat, dan disimpan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 atau tempat khusus.

Jika tidak langsung dilakukan pemusnahan, maka limbah dapat disimpan dengan menggunakan freezer atau cold storage dengan suhu dibawah 0 derajat celcius.

Kemudian, baru dimusnahkan ke dalam incenerator. Setelah dari incenerator, abu residu dikemas dalam wadah yang kuat untuk dikirim ke penimbun berizin. Atau dikubur sesuai konstruksi yang diatur Permen LHK Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015. Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Masitah menyebut, jumlah rata-rata volume limbah medis COVID-19 di RS AWS. Mencapai 250 kilogram sampai dengan 300 kilogram per hari. Selain mengelola limbah dari internal rumah sakit. AWS juga mengelola limbah padat dari rumah sakit karantina Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes). Sebanyak 75 kilogram hingga 100 kilogram per hari.  (sah/das/yos/fst/app)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar