DPRD PPU Berikan Catatan sebelum Pembahasan APBD

Penajam, nomorsatukaltim.com – Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) digelar Senin (28/9). Dalam rangka penyampaian nota penjelasan dan pandangan umum fraksi-fraksi. Soal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.

Wakil Bupati PPU Hamdam menyampaikan nota rencana APBD Perubahan. Di hadapan Ketua DPRD PPU, Jhon Kenedi, Wakil Ketua DPRD PPU Hartono Basuki, serta para anggota dewan.

Penyampaian ini berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Yang telah 2 kali mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada dasarnya DPRD PPU menyetujui RAPBD Perubahan 2020. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemkab PPU.

Secara bergiliran setiap fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Diawali Fraksi Partai Demokrat. Yang menyatakan bahwa nota penjelasan tersebut sangat penting. Karena itu, perlu mendapakan perhatian dari anggota DPRD PPU.

Hal ini bermaksud menghasilkan program-program yang betul-betul priontas. Apalagi saat pendapatan daerah yang menurun. Karena disebabkan pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir.

“Berdampak pada masyarakat kita. Ini harus jadi momentum dalam bekerja sama. Agar mampu bekerja lebih keras lagi,” jelas Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Bijak Ilhamdani.

Ia juga berharap saat menyusun anggaran, Pemkab PPU melakukan sinkronisasi. Agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaan peraturan bisa dijalankan dengan baik.

Kemudian, Pemkab PPU diminta untuk meningkatkan sosialiasi Perda ke masyarakat. Terutama Perda yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Serta peningkatan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya menjadi fokus utama,” sebutnya.

Berikutnya, penyampaian pandangan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pandangan dibacakan Sujiati. Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra setuju agar RAPBD Perubahan 2020 segera dibahas bersama. Tujuannya, stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi pandemi.

Catatan lainnya, penerimaan PAD dari retribusi. Harus dioptimalkan. Ada beberapa hal yang menjadi contoh pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. “Maka kami Fraksi Gerindra menyetujui pembahasan tersebut dan catatan itu bisa ditindaklanjuti,” imbuh dia.

Kemudian dilanjutkan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Gabungan dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Juga menyetujui kelanjutan pembahasan APBD Perubahan 2020 secara menyeluruh.

Catatannya, Pemkab PPU diminta cermat dalam mengarahkan anggaran. Agar lebih efektif dan efisien. Cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Dalam bentuk program dan kegiatan.

“Sehingga mencermati kemampuan anggaran. Serta kebijakannya mendorong dilakukannya peningkatan PAD,” ujar politisi Perindo, Muhammad Arif Albar.

Pandangan berikutnya dari Fraksi PDIP. Dibacakan anggotanya, Sudirman. Juga menyatakan menerima pembahasan RAPBD Perubahan.

Dengan harapan agar prosesnya betul-betul dimaksimalkan. Supaya menghasilkan program yang memenuhi keinginan masyarakat PPU.

Ia juga memberikan sejumlah masukan. Dia meminta Pemkab PPU menghidupkan beberapa sumber pendapatan. Yang selama ini tidak berjalan. Selain itu, Pemkab PPU diminta mengisi jabatan kepala dinas yang masih kosong.

Lalu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Disampaikan politisinya, Thohiron. Juga menyatakan dapat menerima. Dengan sejumlah catatan.

Ia menilai, bagian penting dalam penyusunan perlu pertimbangan skala prioritas pembangunan. Seperti ada upaya stimulasi perkembangan sumber daya manusia (SDM).

Juga tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Yang harus tergambar dalam program dan kegiatan. Sebagai salah satu upaya pengurangan tingkat pengangguran.

Ia memandang pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan. Namun hendaknya melihat skala prioritas. Harus menjadi pendorong untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

DIa menilai Pemkab belum menunjukkan kualitas. Dalam upaya meningkatkan SDM. Dalam rangka menyambut rencana ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). “Langkah-langkah itu harus terwujud. Kami optimis itu bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi,” sebutnya.

Terakhir, pandangan dari Fraksi Amanat Bulan Bintang. Fraksi gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Fraksi tersebut menyatakan siap membahas RAPBD Perubahan 2020.

Pihaknya melihat situasi ini menggerus pendapatan daerah. Dengan segala dinamikanya. Termasuk dinamika ekonomi karena terdampak pandemi COVID-19. Pun tingkat pertumbuhan investasi, inflasi dan kondisi sosial. Yang mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran.

“Kami tetap optimistis Pemkab PPU bisa berhasil melewatinya. Dengan koordinasi yang baik antar lembaga,” sebut politisi PAN Zainal Arifin saat membacakan pandangan.

Ia optimistis target pemerintah bisa tercapai. Meski itu masih dinamis. Maka dari itu, ia mendorong Pemkab PPU untuk mengkaji secara serius sumber-sumber pendapatan daerah. Seperti dari sisi meningkatkan kualitas SDM. Dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan dana CSR perusahaan. Dengan cara terintegrasi.

“Serta juga dengan adanya peningkatan insentif bagi pegawai. Bisa mendorong Pemkab PPU untuk lebih aktif memunculkan ide,” tambahnya.

Berdasarkan kebijakan umum APBD serta Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2020 yang telah disepakati antara kepala daerah dengan DPRD, maka nota keuangan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Target pendapatan pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 1,536 triliun. Mengalami penurunan sebesar Rp 86,353 miliar. Atau 5,32 persen dari APBD Murni 2020 yang sebesar Rp 1,623 triliun.

Rinciannya, PAD direncanakan Rp 101,309 miliar mengalami penurunan Rp 21,140 miliar atau 17,26 persen. Dari PAD murni tahun anggaran 2020 senilai Rp 122,449 miliar.

Dana perimbangan direncanakan Rp 1,129 triliun. Juga mengalami penurunan. Sebesar Rp 48,481 miliar dari APBD Murni 2020 sebesar Rp 1,177 triliun.

Lalu pendapatan lain yang sah direncanakan Rp 306,309 miliar. Juga mengalami penurunan. Sebesar Rp 16,732 miliar atau 5,18 persen. Dibandingakan dengan APBD Murni 2020 Rp 323,042 miliar.

Untuk rencana belanja secara keseluruhan direncanakan Rp 1,578 triliun. Mengalami kenaikan Rp 43,017 miliar atau 2,8 persen dari APBD Murni 2020. Yaitu Rp 1,535 triliun. Itu terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja tidak langsung dalam Rancangan APBD Perubahan 2020 direncanakan Rp 668,545 miliar. Mengalami kenaikan Rp 64,792 miliar. Atau 10,73 persen dari APBD Murni 2020 Rp 603,752 miliar.

Belanja langsung dalam Rancangan APBD Perubahan 2020 direncanakan Rp 910,322 miliar. Mengalami penurunan Rp 21,774 miliar atau 2,34 persen dari APBD Murni 2020. Sebesar Rp 932,096 miliar.

Kemudian terkait pembiayaan daerah. Dalam RAPBD Perubahan 2020 ini direncanakan Rp 42,152 miliar. Mengalami kenaikan Rp 129,371 miliar atau 148,33 persen. Dari pembiayaan daerah pada APBD Murni 2020 yang tercatat negatif Rp 87,219 miliar. Terdiri dari penerimaan pembiayaan yang direncanakan Rp 93,192 miliar. Yang berasal Silpa Rp 93,192 miliar.

Pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan APBD Perubahan 2020 direncanakan Rp 51,039 miliar. Mengalami penurunan Rp 36,179 miliar atau 41,48 persen. Dari pengeluaran pembiayaan pada APBD Murni 2020 Rp 87,219 miliar.

Memperhatikan target pendapatan dengan rencana belanja tersebut, maka terdapat selisih kurang (defisit) Rp 42,152 miliar. Defisit tersebut akan tertutupi dari penerimaan pembiayaan.

Lebih lanjut, dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2020 telah memerhatikan beberapa hal: program prioritas RPJMD 2018-2023 untuk tahun kedua. Lalu kebijakan ekonomi makro yang berdampak terhadap pencapaian target pendapatan dalam APBD 2020.

Kemudian realisasi program kegiatan tahun anggaran berjalan. Dan program pencegahan dan pemberantasan COVID-19. “RAPBD Perubahan diharapkan mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat PPU,” ucap Hamdam.

Di samping itu, peran serta lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat diperlukan. Untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.

Bahwa keuangan daerah dikelola dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. “Agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berdaya guna,” lanjutnya.

Melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pengelolaan keuangan daerah yang fleksibel dan bijak. Dalam hal pemenuhan pelayanan publik, percepatan pencapaian prioritas pembangunan daerah, target pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan perlindungan sosial, serta percepatan penurunan angka kemiskinan.

Termasuk di masa pandemi COVID-19. Dengan segala upaya pencegahan dan menekan tersebarnya virus yang melanda dunia tersebut. (adv/rsy/qn)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar