Sisi Terang dan Gelap Kerajaan Saudi

Riyadh, nomorsatukaltim.com – Arab Saudi adalah negara kerajaan yang berada di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Kendati demikian, posisi Saudi sangat strategis. Lantaran berbatasan langsung dengan banyak negara serta lokasi penting: Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah.

Meski sejarah jazirah Arab sudah berusia belasan abad, Kerajaan Saudi baru berdiri pada 23 September 1932. Adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa’ud (Ibnu Saud) yang memproklamasikan negara kerajaan ini dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz.

Abdul Aziz atau Ibnu Saud kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dari nama kerajaan ini, bisa dipahami kalau Saudi berasal dari nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Sa’ud.

Raja Abdul Aziz ini juga menegaskan kembali komitmen pendahulunya dari raja-raja Dinasti Saud. Untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Karena itu, sistem pemerintahan yang digunakan negara ini adalah negara Islam. Di mana Konstitusi Saudi adalah Alquran dan Sunnah. Sedangkan hukum dasar negara adalah Syariah Islam.

Dengan konstitusi itu, raja menjadi sumber otoritas bagi setiap lembaga politik di Saudi. Bahkan untuk lembaga yudikatif sekalipun. Tidak heran kalau raja punya kewenangan menafsirkan hukum setelah menjalani sejumlah konsultasi.

Tidak ada pemilihan umum untuk memilih raja dan tak ada partai politik. Kalaupun ada, hanya untuk memilih pemimpin lembaga legislatif dan yudikatif yang juga ditentukan oleh raja. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang monarki absolut, raja Saudi memang punya kekuasaan yang sangat besar.

Bahkan posisinya jauh melebihi seorang raja di negara lain yang masih ada saat ini. Lihat saja, sebagai penguasa mutlak, raja Saudi juga memiliki peran sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri, Panglima Angkatan Perang, penjaga 2 tempat suci (Mekah dan Madinah), mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, serta menafsirkan hukum Saudi.

***

Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra mahkota yang ditentukan oleh raja dan harus diambil dari keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota dapat memerintah atas nama raja. Bahkan sebelum mahkota diestafetkan.

Sementara Dewan Menteri bertindak selaku legislatif dan eksekutif. Dengan kewenangan yang didasarkan atas restu raja. Hukum atau undang-undang yang ditetapkan Dewan Menteri hanya bisa diveto oleh raja. Para anggota Dewan Menteri pun merupakan keturunan Abdul Aziz.

Di atas sistem pemerintahan seperti itulah putra dan penerus Abdul Aziz mengikuti jejak langkahnya. Dalam memimpin Saudi. Mereka adalah Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, Raja Abdullah dan yang kini berkuasa, Raja Salman.

Sebelumnya Salman menjabat sebagai wakil gubernur. Kemudian Gubernur Riyadh selama 48 tahun dari 1963 sampai 2011. Dia kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada 2011. Ia juga terpilih sebagai Putra Mahkota pada 2012 setelah kematian saudaranya Nayef bin Abdulaziz Al Saud. Selanjutnya dia diangkat sebagai Raja Saudi pada 23 Januari 2015. Setelah kematian saudara tirinya, Raja Abdullah.

***

Sekelompok pembangkang Saudi yang diasingkan di Inggris, Amerika Serikat, dan di tempat lain mengumumkan pendirian partai oposisi, Partai Majelis Nasional. Partai ini akan menjadi perlawanan politik terorganisir pertama di bawah pemerintahan Raja Salman.

Sejauh ini, tindakan keras terhadap tokoh-tokoh oposisi kerap terjadi di Saudi. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut di Timur Tengah ini tidak menolerir oposisi politik apa pun. Pembentukan Partai Majelis Nasional bertepatan dengan peringatan berdirinya kerajaan.

“Dengan ini, kami mengumumkan pembentukan Partai Majelis Nasional yang bertujuan untuk melembagakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di kerajaan Arab Saudi,” ujar kelompok itu dalam sebuah pernyataan seperti mengutip Daily Sabah.

Langkah tersebut menimbulkan tantangan baru bagi para penguasa Saudi, ketika mereka sedang bergulat dengan harga minyak mentah yang rendah dan bersiap menjadi tuan rumah KTT G-20 pada November di tengah pandemi virus corona.

Tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di kerajaan kian diperluas dengan penahanan ratusan pejabat pemerintah. Termasuk perwira militer dan keamanan. Mereka menerima tuduhan penyuapan dan eksploitasi jabatan publik sejak Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) ditunjuk sebagai pewaris takhta Saudi pada Juni 2017 dan ia tampak ingin mengambil alih warisan ayahnya.

Tindakan keras kian intensif dengan penangkapan dua pangeran senior, Ahmed bin Abdelaziz dan keponakan raja, Mohammed bin Nayef. Penangkapan itu memicu spekulasi tentang kemungkinan upaya kudeta atau kemerosotan mendadak dari kesehatan raja.

MBS adalah putra mahkota kedua sebelum pangeran Mohammed bin Nayef digulingkan dari garis suksesi pada pertengahan 2017. Di tahun yang sama, puluhan bangsawan Saudi, mantan pejabat negara, dan pengusaha yang berpengaruh turut ditangkap dalam pembersihan anti-korupsi.

Sejak saat itu, MBS tetap menjadi satu-satunya putra mahkota. Dia mengejar metode yang tidak biasa dalam politik domestik kerajaan dan menghancurkan keseimbangan dinasti dalam struktur internal. Untuk menghilangkan ancaman yang mungkin ditujukan padanya.

Sudah sejak lama Saudi dihujani kritik internasional atas catatan hak asasi manusia. Secara khusus, pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada Oktober 2018 di Konsulat Saudi di Istanbul, telah mendorong pengawasan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap catatan HAM kerajaan.

Dampak global terhadap pembunuhan tersebut menodai reputasi MBS yang dipupuk dengan hati-hati sebagai seorang reformis. Kasus itu juga membayangi upaya ambisiusnya dalam memodernisasi ekonomi dan masyarakat kerajaan yang konservatif. (lpt/cnn/qn)

Saksikan video menarik berikut ini: