Timor Leste setelah Pisah dari Indonesia

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Dilansir laman Heritage, skor kebebasan ekonomi Timor-Leste adalah 45,9. Hal itu menjadikan Timor Leste menduduki peringkat ke-171 negara di dunia dalam indeks 2020.

Di kawasan Asia-Pasifik, Timor Leste berada di peringkat ke-40 di antara 42 negara. Skor keseluruhannya jauh di bawah rata-rata kawasan maupun dunia. Perekonomian Timor Leste mencatat sedikit tanda-tanda kebebasan ekonomi sejak dimasukkan dalam Indeks pada tahun 2009.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Timor Leste lemah. Perekonomian negara itu bergantung pada pengeluaran pemerintah yang didanai oleh penarikan dari Dana Perminyakan.

Laporan resmi Bank Dunia pada 2020 menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Timor Leste masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Negara dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia.

PENDAPATAN PER KAPITA

Mengutip laporan United Nations Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Angka PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dolar AS atau sekitar Rp 34,23 juta (kurs Rp 14.532) pada Desember 2020. Capaian itu masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada 2019 sebesar 4.174,9 dolar AS atau sekitar Rp 60 juta.

Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia. Terutama barang-barang impor. Timor Leste masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Pada 2019, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel setara minyak (BOE). Yang banyak dikerjasamakan dengan Australia.

Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di tahun ini. Karena pandemi virus corona (COVID-19) dan kondisi politik yang belum stabil. Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund. Di mana 60 persennya digunakan untuk penanganan COVID-19.

Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan. Sehingga melemahkan integritas pemerintah. Di sisi lain, Komisi antikorupsi independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut. Sebagian besar proses pengadaan publik masih buram.

INVESTASI MELEMPEM

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan investasi swasta di Timor Leste itu masih saja melempem dari tahun ke tahun pasca-merdeka. Ini terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi di negara itu yang masih bergejolak. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan.

“Timor Leste menyambut baik pertumbuhan PDB. Tetapi reformasi masih jadi kunci untuk mengejar potensi investasi dari sektor swasta. Sesuai dengan target pemerintah yang menetapkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen dan penciptaan setidaknya 600.000 lapangan kerja baru per tahun,” jelas Pedro Martins, Ekonom Senior Bank Dunia untuk Timor Leste.

Meski investasi sektor privat yang masuk tergolong rendah, negara ini masih menikmati stabilitas ekonomi makro dan inflasi yang masih terkendali.

Kredit ke sektor swasta juga masih bisa tumbuh 13 persen. Terutama didorong permintaan dari sektor rumah tangga. Namun, neraca fiskal Timor Leste terbilang buruk. Karena anggaran pengeluaran publik yang terus meningkat.

LEPAS DARI INDONESIA

Pada 30 Agustus 1999, Timor Leste (dulu dikenal Timor Timur) mengadakan jajak pendapat atau referendum. Untuk memilih melepaskan diri atau tetap bersama Indonesia. Timor Timur sebelumnya bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27. 

Kemudian dilakukan pemungutan suara bagi warga Timor Timur. Untuk memilih apakah akan tetap bersama Indonesia atau menjadi negara sendiri. Referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya, serta memberi jalan bagi mereka meraih lepas dari Indonesia. Timor Leste resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara: pada 2002.

Selama 24 tahun, rakyat Timor Timur hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit. Lebih dari 250.000 korban meninggal dampak dari kondisi tersebut. Penyelesaian masalah di Timor Timur mendekati akhir saat diadakannya jajak pendapat pada 30 Agustus 1999.

Penentuan pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur berlangsung lancar dan sukses. Pada saat itu pemilih yang berpartisipasi mencapai 90 persen. Sehingga penentuan pendapat tidak perlu diperpanjang.

Pemungutan suara kala itu diwarnai insiden di beberapa tempat. Salah satunya adanya seorang guru SD yang dianiaya sekelompok orang. Dia berteriak sambil mengatakanm jajak pendapat itu tidak jujur. Karena yang dipekerjakan di Unamet adalah orang-orang CNRT.

Setelah itu punggungnya ditikam hingga tewas. Meski begitu, hasil jajak pendapat tetap dilangsungkan. Hasilnya dibawa ke PBB. Akhirnya PBB mengumumkan hasil penentuan pendapat (jajak pendapat).

Sekjen PBB Kofi Annan di New York mengumumkannya pada Sabtu (4/9) pukul 08.00 WIB. Hasilnya, dari sekitar 450.000 pemilih, 78,5 persen (344.580) warga Timor Timur memilih untuk menolak otonomi, dan sekitar 21 persen (94.388) memilih otonomi. Sedangkan 7.985 suara (1,8 persen) dinyatakan tidak sah.

Menurut Annan, hasil itu menunjukkan bahwa penduduk Timor Timur menginginkan kemerdekaan. Pada saat bersamaan, pengumuman itu juga dibacakan Ketua Unamet Ian Martin, di Dili, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, Portugal, dan Tetum.

Dalam pidatonya, Annan meminta semua pihak menghentikan segala tindakan kekerasan yang selama 24 tahun mengakibatkan penderitaan di Timor Timur. Meski secara keseluruhan suasana di Timor Timur mencekam, di beberapa tempat, sebagian kecil penduduk sempat melontarkan kegembiraannya dengan berlarian ke jalan dan bersorak sorai. Mereka saling berpelukan dan bertangisan.

Selain itu, meski saat itu artinya Timor Timur lepas dari Indonesia, namun mereka masih melalui proses yang panjang hingga diakui dunia dan mengubah namanya menjadi Timor Leste.

***

Timor Leste baru saja merayakan referendum kemerdekaan ke-21 pada 30 Agustus lalu. Sebelumnya, negara ini merupakan bagian dari Republik Indonesia dan pernah menjadi Provinsi ke-27 di Tanah Air.

Lantas, mengapa Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timur ini memisahkan diri dari Indonesia sejak 21 tahun yang lalu? Dikutip dari Britannica, Timor Leste terletak di pulau di bagian timur Kepulauan Sunda Kecil, di ujung selatan Kepulauan Melayu.

Wilayahnya menempati bagian timur pulau Timor, pulau-pulau kecil yang berada di dekatnya ada Atauro (Kambing) dan Jaco, dan kantong Ambeno. Termasuk kota Pante Makasar, di pantai barat laut Timor. Sementara Dili yang menjadi ibu kota adalah kota terbesar di Timor Leste.

SEJARAH TIMOR LESTE

Sejak 17 Juli 1976, Timor Timur atau Timor Leste resmi “bergabung” dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah mencatat, proses integrasi Timor Timur didahului dengan rangkaian invasi militer oleh rezim Orde Baru dan disebut-sebut mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Sejarah kolonisasi di Timor Timur bisa ditarik sejak abad ke-15 Masehi. Kala itu, orang-orang Portugis (Portugal) kerap singgah untuk berdagang. Namun tak lama berselang, bangsa asing dari Eropa itu justru berhasil menduduki pulau seluas 30.777 kilometer persegi itu.

Memasuki pertengahan abad ke-17, gangguan datang dari Belanda yang juga ingin menguasai Timor Timur. Setelah terjadi beberapa kali bentrokan, Portugis terpaksa menjalin perjanjian dan menyerahkan sisi barat pulau Timor kepada Belanda.

Oleh karena itulah, wilayah Timor Timur atau pulau Timor bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal. Berbeda dengan pulau Timor bagian barat yang dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemenangan Jepang atas Belanda pada 1942 mengubah situasi di Timor. Selain mengambil-alih wilayah Hindia Belanda, pasukan militer Dai Nippon juga merebut Timor Timur. Namun, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Portugal kembali menduduki kawasan itu.

Pada 1974, perubahan di Timor Timur mulai muncul. Seiring bergolaknya politik di Portugal. Ronald H. Chilcote dalam Pembebasan Nasional Menentang Imperialisme (1999) menyebutkan, pada 25 April 1974 terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Revolusi Anyelir yang dimotori Movimento das Forças Armadas (MFA) atau Pergerakan Tentara Darat berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal, Marcello Caetano.

Selain itu, pergolakan ini juga berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya. Termasuk Angola, Cape Verde, Mozambik, serta Guinea Portugis di Afrika, hingga Timor Timur di Nusantara.

Setelah Revolusi Anyelir di Portugal, Timor Timur terbelah menjadi 3 faksi: Partai Uniao Democratica Timorense (UDT), Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente (Fretilin), dan Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti).

UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal. Fretilin menghendaki kemerdekaan. Sedangkan Apodeti ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia.

Namun, popularitas Apodeti kalah dari UDT maupun Fretilin. Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan Fretilin untuk memperebutkan simpati masyarakat Timor Timur. UDT menuduh Fretilin akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke wilayah perbatasan dengan Indonesia.

Di Indonesia, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebagai Presiden RI merasa khawatir jika Timor Timur menjadi komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden AS kala itu, Gerald Rudolph Ford Jr., terkait hal tersebut.

Pada 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, diterima Soeharto di Jakarta. Sehari setelah pertemuan itu dilancarkan invasi militer ke Timor Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Kala itu, sedang berlangsung perang dingin antara kubu liberal yang digawangi oleh AS melawan kubu komunis dengan Uni Soviet sebagai motornya.

Setelah mendengar situasi terkini di Timor Timur, pemerintah AS tentu saja tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Kelak, dokumen transkrip pertemuan antara Soeharto dengan Ford dan Kissinger itu dipublikasikan tanpa sensor pada 7 Desember 2001. Di situ terungkap bahwa pemerintah AS secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timor Timur.

Selain itu, dikutip dari Washington Post, terkuak juga bahwa AS menyuplai 90 persen senjata untuk militer Indonesia. Dalam upaya invasi tersebut. Kissinger sempat mengemukakan dalihnya. Termasuk menyebut apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur bukanlah invasi atau operasi militer. Melainkan suatu bentuk pertahanan diri.

Sebelum Operasi Seroja, pemerintah RI sudah melancarkan operasi intelijen dengan nama sandi Operasi Komodo pada 1974 untuk mencari info-info terkait politik di Timor Timur yang berpusat di Dili.

Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “Petite histoire” Indonesia Volume 1 (2004) menuliskan, Operasi Komodo dipimpin oleh Ali Moertopo dan bertujuan memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil penyelidikan ini terungkap bahwa Fretilin yang berpaham komunis menginginkan kemerdekaan lebih diminati oleh sebagian besar rakyat Timor Timur.

Itulah yang menjadi alasan pemerintah RI dan AS melancarkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Terlebih, 28 November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timor Leste. Kekuatan Fretilin ternyata tak sebanding dengan angkatan perang RI yang disebut-sebut mendapat bantuan dari AS.

Malam hari pada 7 Desember 1975, Dili sudah bisa dikuasai. Tiga hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timor Timur, Baucau, yang direbut oleh militer Indonesia. Hanya setengah tahun sejak itu, tepatnya 17 Juli 1976, Timor Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27.

***

Menanggapi tekanan internasional yang meningkat, pemerintah Indonesia mengesahkan referendum di sana pada 30 Agustus 1999. Untuk menentukan masa depan Timor Lorosa’e. Hampir empat perlima pemilih mendukung kemerdekaan, dan parlemen Indonesia membatalkan pencaplokan wilayah tersebut oleh Indonesia.

Timor Lorosa’e pun dikembalikan ke status kemerdekaan sebelum menjadi bagian di Indonesia. Tetapi Timor Leste ditetapkan sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan dengan berada di bawah pengawasan PBB.

Namun, peralihan kekuasaan itu dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh militan anti-kemerdekaan. Ratusan orang tewas, dan ribuan melarikan diri ke bagian barat pulau.

Pada April 2002, Xanana Gusmao, pemimpin Dewan Nasional Perlawanan Timor (Conselho Nacional de Resistência Timorense/CNRT), salah satu bekas kelompok oposisi, terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste.

Tidak lama kemudian, Timor Leste tersebut mencapai status penuh sebagai negara berdaulat. Perdana Menteri José Ramos-Horta, penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1996, terpilih sebagai presiden pada Mei 2007. Ia menggantikan Gusmao. (kmp/trt/qn)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar