Perbup Prokes COVID-19, Bagus Tapi Berpotensi Langgar HAM

Perbup protokol kesehatan sejatinya dibuat untuk memutus rantai COVID-19. Bukan yang lain.

PPU, nomorsatukaltim.com – Peraturan Bupati (Perbup) Penajam Paser Utara (PPU) nomor 38 tahun 2020 telah terbit. Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (prokes), Senin (21/9/2020) lalu.

Sebagai salah satu upaya mengahadapi pandemi COVID-19. Di aturan itu mengenakkan beberapa sanksi. Untuk yang tak patuh pada prokes. Sanksi terberat ialah denda. Jumlahnya Rp 1 juta.

Pro kontra muncul di masyarakat. Di antaranya menilai besaran denda terlampau tinggi. Benar saja, jumlah itu paling besar se-Kaltim. Untuk aturan prokes serupa.

Ada lagi yang menyoroti soal jenis aturannya. “Apakah Perbup termasuk hirarki hukum yang bisa memuat sanksi yuridis seperti denda? Apakah itu tidak sebaiknya berupa Perda?,” tanya salah seorang warga PPU, Ari Arief.

Hal itu ia lontarkan di sebuah grup WhatsApp. Pada grup yang juga diisi jajaran pejabat kabupaten.

Bahwa tak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang yang mengatur dan membolehkan Perkada (peraturan kepala daerah) bisa mengatur ketentuan pidana denda, termasuk sanksi administratif.

Pertanyaan tersebut diajukan untuk mencari pencerahan. Pun untuk membuka ruang diskusi. “Bukan untuk mencari siapa yang salah,” sebutnya yang juga jurnalis senior di PPU.

“Soalnya institusi hukum memberikan dukungan terhadap Perbup ini. Sebagai rakyat hanya ingin gamblang saja, sih. Jangan sampai penerapannya jadi cacat hukum,” lanjut Ari yang juga pejuang terbentuknya kabupaten berjuluk Benuo Taka ini.

DITANGGAPI

Bak gayung bersambut, Kepala Polres PPU AKBP Dharma Nugraha menanggapi komentar itu. Ia juga berada di grup itu.

“Terimakasih untuk semua sudah kritis dalam mengikuti semua perkembangan. Artinya masyarakat sangat perduli,” balasnya.

Tak hanya pada pendisiplinan, tapi juga sudah memberikan masukan tentang aturan hukum. Menurutnya hal ini baik untuk didiskusikan.

“Insyaallah saya akan coba buat dalam bentuk FGD (forum group discusstion) khususnya terkait masalah Perbup ini,” sambungnya.

Ia juga mengingatkan untuk melihat konsideran dari peraturan dimaksud. Serta keadaaan dikeluarkannya sebuah peraturan.

“Tapi sedikit memberikan masukan, bahwa di masa pandemi ini keselamatan kemanusiaan adalah panglima tertinggi sebagai dasar kebijakan yang diambil oleh negara,” kata Dharma.

Perbup nomor 38 itu berlandaskan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020. Tentang hal yang sama. Juga Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020. Tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam kebijakannya.

Senada, Komandan Kodim 0913 PPU, Letkol Inf Dharmawan juga menyikapi baik hal itu. Tapi ia tak bisa mengomentari terkait aturan hukumnya.

“Sudah jadi tugas kami membantu pemerintah daerah. Operasi militer selain perang (OMSP),” katanya.

Lagi pula, kemanusiaan adalah hal yang paling utama. Intinya ialah memutuskan tersebarnya COVID-19.

Dalam hal ini, yang difokuskan ke personelnya ialah untuk menyadarkan masyarakat. Agara menerapkan prokes.

“Tidak serta-merta juga langsung didenda. Tapi ada tahapan. Sosialisasi dan simulasi,” ujar Dharmawan.

SEMESTINYA PERDA

Terpisah, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menjelaskan. Dari sisi produk hukum denda itu idealnya diatur tidak hanya dalam Perbub. karena itu berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Sebab denda itu mestinya diatur melalui UU atau Perda,” katanya.

Sebagaimana perintah Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu praktek yang benar itu di Sumatera Barat. Di mana mereka punya Perda yang mengatur adaptasi kebiasaan baru.

“Jadi landasan hukum melalui Perda itu memadai dan cukup kuat, dibanding Perbub,” lanjutnya.

Logikanya jika hanya diatur di Perbup, itu hanya subjektif kepala daerah (bupati) saja. Berbeda soal kalau diatur melalui Perda. Produk hukum itu disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

“Jadi lebih legitimate. Apalagi perintah pasal 15 UU 12/2011 tadi jelas dan tegas kok, denda itu hanya boleh diatur melalui UU atau Perda,” kata Hamzah.

Adapun solusi atas terbitnya aturan ini. Ia berikan tiga pilihan. Yang pertama Perbubnya dibatalkan sendiri oleh si pembuat (minimal direvisi). Lalu dibuat Perda yang landasan hukumnya lebih kuat.

Atau yang merasa dirugikan bisa mengajukan judisial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA).

“Kalau saya sih, paham saja dengan niat untuk mendisiplinkan warga. Agar warga patuh dengan protokoler kesehatan. Cuma memang landasan hukumnya yang lemah dan berpotensi melanggar HAM kalau hanya bermodalkan Perbub,” urainya.

Atau yang terakhir bisa memakai UU kekarantinaan kesehatan. “Tapi tetapkan dulu status karantina wilayah kalau mau UU itu dipakai,” tandasnya.

NIATNYA BAIK

Perbup Prokes COVID-19, Bagus Tapi Berpotensi Langgar HAM

Sebelumnya Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud mengatakan terbitnya Perbup bukan untuk memberikan hukuman. Kepada masyarakat yang melanggar. Tetapi semata-mata sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di PPU.

“Sebenarnya saya juga tidak tega. Namun kebijakan ini semata-mata adalah untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar. Ibaratnya kita sebagai bapak sedang mendidik anak-anaknya agar bisa berjalan. Tapi intinya bagaimana kita bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten PPU makanya Perbup ini segera diterapkan, “ ucapnya.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan PPU, Ahmad Usman Perbup akan efektif pada Selasa 29 September nanti. Setelah sebelumnya melewati serangkaian proses sosialisasi di masyarakat.

Baca juga: Jembatan Long Penjalin Ambruk Lagi, Roda 4 Dilarang Lewat

“Ini mulai setelah petugas turun ke lapangan. Melakukan sosialisasi di berbagai tempat dan berbagi segmen kegiatan masyarakat,” katanya. (rsy/ava)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar