Zuckerberg Dikritik dan Dipujian Para Politisi

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Mark Zuckerberg diganduringi banyak orang. Namun belakangan ini, makin banyak pula serangan terhadapnya. Baik soal dirinya maupun Facebook. Berikut beberapa kritikan terkini yang bertubi-tubi menerpanya.

DIKRITIK PEDAS

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, menilai Facebook memalukan dan terlalu mengutamakan profit di atas segala-galanya.

“Saya pikir mereka jelas menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk menyesatkan warga Amerika. Dengan uang yang hanya diketahui Tuhan datangnya dari mana,” cetusnya.

Perusahaan yang didirikan Zuckerberg bersama beberapa rekannya tersebut dikatakannya mementingkan keuntungan di atas segala-galanya. Selain itu, Facebook ingin lepas tangan dari tanggung jawab.

“Saya pikir mereka menyalahgunakan kesempatan besar yang diberikan teknologi pada mereka. Segala yang mereka inginkan adalah pajaknya dipotong dan tidak ada aksi anti-trust melawan mereka,” begitu tuding Pelosi.

Pelosi memang sudah lama mengecam Facebook. Antara lain terkait dugaan medsos ini disusupi pihak Rusia untuk mengacaukan politik AS. Dia pernah marah karena Facebok tak menghapus videonya yang direkayasa.

“Facebook tanpa disadari telah dieksploitasi oleh Rusia. Mereka memajang sesuatu yang mereka tahu salah,” sergahnya.

TAK SENANG

Mantan Wakil Presiden AS yang juga calon presiden dan Partai Demokrat, Joe Biden, memberi kritikan keras untuk Zuckerberg baru-baru ini. Dalam wawancara dengan New York Times, Biden mengaku bukan penggemar Zuckerberg ataupun Facebook.

“Saya tidak pernah menyukai Facebook. Seperti yang mungkin kalian ketahui. Saya bukan penggemar besar Zuckerberg. Saya rasa ia adalah masalah besar,” kata Biden.

Biden menambahkan, Zuckerberg harusnya bisa memahami keadaan dengan lebih baik. Ia juga mengkritik dominasi Facebook. Juga masalah privasi yang sering dihadapi perusahaan media sosial tersebut.

“Saya berpandangan bahwa kita tidak hanya harus mengkhawatirkan konsentrasi kekuasaan. Kita juga harus khawatir tentang kurangnya privasi dan mereka yang dikecualikan,” jelasnya.

Selain itu, Biden menyinggung Section 230 dari Communications Decency Act. Aturan ini menetapkan bahwa perusahaan teknologi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diunggah penggunanya di platform mereka.

Biden pun ingin mencabut aturan ini untuk Facebook maupun perusahaan online dan teknologi lainnya. Section 230 memang memiliki pro dan kontranya tersendiri di kalangan politisi AS.

TERLALU BERKUASA

Giliran Hillary Clinton mengkritik kebijakan Facebook yang enggan memerangi konten disinformasi dan propaganda. Bahkan Clinton menyebut Zuckerberg memiliki sudut pandang yang otoriter terkait dengan penyebaran disinformasi.

“Saya kadang merasa seperti bernegosiasi dengan kekuatan asing. Dia terlalu berkuasa,” kata Clinton kepada The Atlantic.

“Ini adalah perusahaan global yang memiliki pengaruh sangat besar. Dengan cara yang baru saja kita mulai pahami,” sambungnya.

Kritik Clinton ini menyasar kebijakan kontroversial Facebook. Yang berusaha mengambil jalan tengah. Antara kebebasan berpendapat dengan melawan disinformasi. Menjelang pemilihan umum di AS.

Ia secara spesifik mencontohkan kasus video viral Pelosi. Video itu telah diedit. Sehingga membuat Pelosi terlihat mabuk dan sempat viral di YouTube dan Facebook. Setelah Google menghapusnya dari YouTube, Clinton pun meminta Facebook untuk bertindak.

“Saya bilang, ‘Kenapa kalian masih mendiamkan video ini?’ Ini benar-benar salah. Pesaing kalian sudah menghapusnya,” kata Clinton.

PUJIAN DARI TRUMP

Presiden AS Donald Trump menyebut Zuckerberg sebagai orang nomor satu di industri perusahaan media sosial dunia. Hal itu ia sampaikan saat jamuan makan malam dengan Zuckerberg di Gedung Putih pada Oktober 2019.

“Saya makan malam dengan Mark Zuckerberg tempo hari dan saya mengatakan, ‘Saya ingin memberi selamat kepada Anda. Anda nomor satu di Facebook,’” kata Trump.

Kepada Limbaugh, Trump mencatat betapa pentingnya medsos saat ini. Banyak dari masyarakat yang bergantung pada portal berita profesional dan dinilai bias menyampaikan kinerjanya sebagai presiden.

Meski begitu, pria yang memiliki hampir 70 juta pengikut di Twitter ini mengatakan, tanpa kehadiran platform jejaring sosial, pihaknya tidak dapat menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat dunia.

Beberapa platform media AS mendapat kritikan. Karena dinilai menyebarkan informasi keliru dan berita palsu saat persiapan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020.

Trump disebut telah berulang kali menggunakan Facebook dan Twitter. Untuk mendorong pernyataan dan teori konspirasi yang tidak benar.

Sontak, juru bicara kedua platform itu mengatakan, pihaknya tidak berupaya untuk menghilangkan kebohongan dari para politisi yang tengah bertanding di pilpres.

Selain itu, banyak kritikus politik yang menuduh Facebook berpihak kepada Partai Republik. Untuk menayangkan iklan politik Trump. (dtk/qn)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar